Connect with us

Dana Desa

151 Gampong di Aceh Jaya Salurkan BLT-DD Tahap II, Ini Jumlah Penerimanya

Published

on

CALANG – Sebanyak 151 gampong dari jumlah 172 desa yang tersebar di sembilan kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Jaya sudah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap II bagi masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 di kabupaten tersebut.

Kepala DPMPKB Aceh Jaya, Teuku Reza Fahlevi, Selasa (07/07/2020) mengatakan, hingga saat ini, hanya  21 gampong lainnya yang belum menyelesaikan penyaluran dana desa tahap II.

“Jumlah desa yang sudah menyalurkan dana BLT-DD tersebut sebanyak 151 gampong,” ungkapnya.

Menurutnya, 21 desa lainnya belum menyalurkan dana desa dikarenakan masih menunggu jadwal penyaluran yang telah diatur oleh pihak desa.

Ia juga menyampaikan, penyaluran BLT-DD tahap II tidak ada kendala yang signifikan, hanya saja menunggu waktu penyaluran.

“Alhamdulillah, tidak ada kendala penyaluran tahap II, saat ini hanya menunggu waktu saja,” tandasnya.

Reza Fahlevi mengakui, memang pada penyaluran tahap pertama banyak kendala yang dialami oleh desa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak menerima bantuan tersebut.

“Untuk tahap II ini, masyarakat sudah mengerti dan paham siapa penerima dan yang berhak mendapatkan BLT-DD, jadi Alhamdulillah tidak ada kendala yang begitu signifikan,” ujarnya.

“Untuk saat ini jumlah penerima bantuan tersebut masih sama dengan tahap I yaitu sebanyak 9.056 penerima dari 172 gampong,” pungkasnya.

Pun demikian, data yang diperoleh Serambinews.com, ada satu desa di kecamatan Setia Bakti yang belum menyalurkan BLT-DD baik tahap pertama maupun tahap ke dua.

“Untuk Gampong Lhok Buya, saat ini sedang progress, kemarin, karena Keuchik mengundurkan diri dan saat ini sedang diproses oleh kepala desa,” pungkas Teuku Reza Fahlevi.

Sumber: Serambinews.com https://www.google.com/amp/s/aceh.tribunnews.com/amp/2020/07/07/151-gampong-di-aceh-jaya-salurkan-blt-dd-tahap-ii-ini-jumlah-penerimanya

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dana Desa

Bersinergi Dengan Aparatur Desa, Mahasiswa KKN Unimal Kelompok 121 Bantu Salurkan BLT Di Meunasah Pinto

Published

on

By

Gampongaceh.com-Lhoksukon. Mahasiswa KKN Unimal Kelompok 121 Membantu Aparatur Desa Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Dampak Covid-19 Di Gampong Meunasah Pinto Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. (03/11/2020)

Para Mahasiswa peserta KKN Covid-19 yang beranggotakan 7 orang mereka adalah Diky Irawan (Akuntansi), Idul Fazri Simatupang (Akuntansi), Rizky Andarfi (Akuntansi),Mhd Jafist Arsy (manajemen), Yasir ramadhan (akuntansi), Karlini (hukum), Natasya Mauliza (Hukum). Dengan didampingin Dosen Pembimbing Lapangan Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H.

Selasa (03/11), Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dampak covid-19 Di Gampong Meunasah Pinto Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara kali ini melibatkan sejumlah mahasiswa peserta KKN Covid-19 Universitas Malikussaleh. Tidak hanya membantu dalam Proses persiapan Penyaluran BLT, mahasiswa peserta KKN tersebut juga Melakukan Sosialisasi terkait dampak virus Covid-19 di halaman kantor geuchik Gampong Meunasah Pinto tempat Penyaluran BLT berlangsung.

Saat ini, Penyaluran BLT dana desa Gampong Meunasah Pinto sudah memasuki Tahap ke-4 dengan jumlah Rp.300.000,00/KK. Masyarakat setempat antusias dengan adanya Bantuan tersebut.

Peserta KKN juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mengikuti Protokol Covid-19 dengan selalu mengenakan masker serta rutin mencuci tangan dan tetap menjaga Jarak agar terhindar dari Paparan Virus Covid-19.

Continue Reading

Dana Desa

BLT Dana Desa Rp600 Ribu/Bulan Mau, Simak Ini Syarat Dan Cara Daftarnya, Peluang Banyak!

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. BLT (bantuan langsung tunai) dana desa Rp600 ribu/bulan mau? Simak ini syarat dan cara daftar bantuan ini karena peluang terbuka lebar.

Kemendesa melalui Wamendes PDTT Arie Setiadi menjelaskan, pihaknya memang tidak ditargetkan untuk memenuhi kuota tersebut, karena sifat BLT Dana Desa merupakan produk dari Musyawarah Desa yang melibatkan masyarakat dan ada di tangan masyarakat.

Kini sekitar Rp71,9 triliun dana tersebut sudah ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa.

Jika anda tertarik untuk mendapatkan BLT ini, cara daftarnya segera lapor dan tanyakan ke aparat desa setempat masing-masing.

Prosedurnya dimulai pendataan dilakukan oleh Relawan Covid-19 di level RT kemudian dibawa ke Musyawarah Desa Khusus untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat yang kemudian disahkan oleh Kepala Daerah, kemudian disalurkan, katanya.

Namun ada syarat khusus bagi warga yang ingin mendapatkan program ini yaitu Anda belum menerima Jaring Pengaman Sosial lain seperti Program Keluarga Harapan atau Bantuan Sosial (bansos).

Lantas berapa besaran bantuan yang diterima oleh KPM, sesuai Permendes dan Instruksi Mendes, katanya sebesar Rp600 ribu per keluarga selama tiga bulan.

Yang berbeda kata Budi Arie, itu jumlah penerima BLT itu sesuai dengan kondisi dan dinamika yang terjadi di desa tersebut.

“Kami sudah identifikasi, ada 84 persen KPM itu petani, 4 persen nelayan, satu persen buruh pabrik dan lima persen pedagang. Yang lebih spesifik adalah dari 7,9 juta penerima manfaat itu sebanyak 2,5 juta adalah Perempuan Kepala Keluarga atau PEKKA,” kata Budi Arie.

Nah tertarik untuk mendaftar? Segera cek dan lapor siapa tau Anda beruntung. Semoga bermanfaat.***

Continue Reading

Dana Desa

Tingkat Pengawasan Dana Gampong

Published

on

By

Gampongaceh.com-Banda Aceh. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Selasa 13 Oktober 2020, memvonis lima tahun penjara kepada Ilmastin (40), Pj Keuchik (Kepala Desa) Matang Ulim, Kecamatan Samudera, Aceh Utara, yang terbukti menyelewengkan dana desa, antara lain dipakai untuk melancong ke Malaysia.

Dalam persidangan, Ilmastin yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) itu mengakui sudah menghabiskan ratusan juta rupiah Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Matang Ulim Tahun 2017 untuk keperluan pribadi.

Menurut hakim di dalam persidangan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Karenanya, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Ilmastin lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta, subsidair tiga bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 362 juta setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terdakwa memang masih bisa mengambil dua kali langkah hukum lagi terhadap putusan itu, Yakni banding ke pengadilan tinggi, dan jika juga belum puas masih bisa mengajukannya ke Mahkamah Agung.

Ilmastin merupakan satu dari sekian banyak kepala desa atau keuchik di tanah air ini yang harus meringkuk di balik jeruji besi gara-gara mengorupsi atau menyelewengkan dana desa. Di Aceh sudah ada belasan bahkan puluhan keuchik yang harus berurusan dengan pihak berwajib terkait penggunaan dana desa yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Yang menarik lagi, sama dengan Ilmastin, ada beberapa keuchik yang melarikan diri ke luar negeri, khususnya Malaysia untuk menghindari ringkusan pihak kepolisian. Para keuchik yang kabur itu biasanya mengorupsi dana desa dalam jumlah besar, mencapai ratusan juta rupiah.

Kita berharap, dengan banyaknya keuchik yang sudah diseret ke meja hijau dan kemudian dipenjara, dapat menjadi pelajaran bagi para kepala desa lainnya yang kini sedang memegang kekuasaan di gampong-gampong. Hendaknya dana desa dikelola dan dimanfaatkan secara terbuka sesuai petunjuk dan kesepakatan dengan masyarakat desa.

Hasil riset ICW itu menyebutkan, modus korupsi dana yang berhasil terpantau adalah membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar, mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain, serta adanya pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten.

Modus lainnya antara lain membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya, penggelembungan pembayaran honorarium perangkat desa atau pembayaran alat tulis kantor, hingga membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Faktor pendorong pelaku melakukan korupsi dana desa selain untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain juga untuk menutup ”biaya politik” yang dikeluarkan kepala desa saat menjabat dan menjelang proses pemilihan kepala desa. Faktor lainnya adalah tidak berjalannya fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Maka, persoalan korupsi dana desa sebaiknya tidak dibiarkan begitu saja. Jika tidak dilakukan pembenahan, akan muncul kecenderungan peningkatan jumlah aktor dan kerugian dari korupsi dana desa dari tahun ke tahun. Selain mendorong proses penegakan hukum terus berjalan, sedikitnya ada dua langkah penting yang dapat dilakukan untuk mencegah meluasnya praktik korupsi dana desa. Pertama, upaya pencegahan melalui penguatan fungsi pengawasan. Kedua, pemerintah perlu mengevaluasi dan memperbaiki secara menyeluruh penyaluran dan pengelolaan dana desa. Nah!?

Sumber: serambinews.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 gampongaceh.com