Connect with us

Parlemen

Tim Pansus DPRA Dapil 5 Sorot Pembangunan Tanggul Sungai Krueng Ajo 

Published

on

Gampongaceh.com-Lhoksukon. Tim Pansus lhp BPK, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dapil 5, menyorot pembangunan tanggul sungai Krueng Ajo yang berada di Gampong Pulo Rungkom, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Selain menjadi temuan BPK, tim pansus menilai proyek tanggul ini dikerjakan tidak sesuai gambar dan spesifikasi.

Anggota pansus, Muslim Syamsuddin, ST, MAP kepada wartawan di Lhokseumawe, Jumat (13/8//21) mengatakan hasil tinjauan pihaknya di lapangan menemukan sejumlah kejanggalan pembangunan infrastruktur dari sumber APBA tahun 2020.

“Ada pekerjaan timbunan di tanggul Krueng Ajo, itu pertama temuan dari BPK. Lalu yang kedua di lapangan temuan kita ada bagian infrastruktur atau bangunan yang tidak sesuai dengan gambar teknis. artinya banyak temuan, selain temuan dari BPK tentang timbunan yang masih jauh dari harapan, tetapi ada kegiatan talud yang jauh dari gambar yang diberikan kepada kami,” kata Muslim.

Muslim menyebut laporan ini akan menjadi prioritas pihaknya mengingat aliran sungai tersebut digunakan sebagai infrastruktur saluran irigasi.

Dikutip dari laman LPSE, proyek tanggul sungai Krueng Ajo Pulo Rungkom dibawah kendali Dinas Pengairan Aceh dengan nilai anggaran Rp2,7 miliar.

Selain tanggul sungai Krueng Ajo, tim pansus juga turun ke lokasi tanggul sungai di Kecamatan Kuta Makmur yang ambruk pasca hujan deras beberapa waktu lalu.

Muslim mengatakan evaluasi pihaknya selain dampak refocusing anggaran tahun 2020 ekses Covid 19, temuan kejanggalan  pekerjaan di lapangan menjurus pada kelalaian dari pengawasan dan dinas terkait.

“Lima hari kami terjun ke lapangan temuan-temuan itu menjadi catatan kami dalam laporan pansus ke dalam Paripurna DPR Aceh nantinya”, jelas Muslim.

Tim Pansus Dapil 5 DPRA beranggotakan 12 orang dan diketuai Mawardi atau Tgk Adek mengecek sejumlah kegiatan SKPA Pemerintah Aceh di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Tim pansus meninjau beberapa kegiatan di bawah SKPA Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan dan Distanbum.

Meskipun Muslim dan tim mengakui beberapa kegiatan layak mendapat apresiasi, namun secara umum banyak hal yang menjadi catatan supaya Pemerintah Aceh dapat mengoreksi diri dari segala kesalahan-kesalahan di tahun 2020. 

“Dapat memperbaiki di tahun 2021, kemudian dalam penganggaran itu 2022 selanjutnya, juga menjadi bahan pertimbangan bagi kami di banggar. Catatan lainnya banyak kegiatan terutama di dinas Pendidikan Aceh dikerjakan atas dasar keinginan pihak tertentu bukan ataa dasar kebutuhan” ujar Ketua Partai Sira Aceh Utara ini.

Sementara itu, Ketua Tim Dapil 5, Mawardi alias Tgk Adek kepada wartawan mengatakan pansus LHP BPK bertujuan untuk memastikan temuan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh SKPA. Dengan metode sampel, tentu tidak seluruh kegiatan APBA 2020 di Aceh Utara dan Lhokseumawe diperiksa oleh BPK. 

Sehingga pihaknya, kata Tgk Adek juga melakukan fungsi legislatif yakni pengawasan. 

“Kita coba menyisir, walaupun tidak ada temuan kita coba, melakukan fungsi pengawasan. Ada beberapa kegiatan yang memang terdapat selisih. Seperti di Dinas Pendidikan. Itu nanti akan kami klatifiksi ke dinas terkait” kata kader Partai Aceh ini.

Ketika dikonfirmasi terkait langkah hukum, Tgk Adek menyebut pihaknya akan melaporkan temuan di Dapil 5 kepada pimpinan. “Kami laporkan ke pimpinan nanti pimpinan yang akan mengambil langkah selanjutnya” demikian Tgk Adek.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Senator Fachrul Razi: Ekonomi Digital Menjadi Peluang Masa Depan

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Banda Aceh – Senator Fachrul Razi, Ketua Komite I DPD RI, mengatakan era pandemi ini kebiasaan kita di era konvensional telah berubah bergeser menjadi metode virtual.

Pendekatan Era Digital dimasa Covid -19 ini menurutnya tidak dapat diprediksikan sampai kapan bisa jadi tahun depan, bisa jadi 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi tergantung bagaimana Indonesia hari ini melakukan pendekatan terhadap pandemi yang sangat luar biasa ini bisa nanti kita berdamai dengan pandemi ini, ujarnya.

Hal ini disampaikan Ketua Komite I DPD RI asal Aceh ini saat menjadi narasumber di Seminar Nasional Kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa, (28/9/2021).

Seminar dengan tema ‘ Bisnis Kreatif di Era Digital, Mendukung Ekonomi Indonesia Tangguh dan Tumbuh’, juga dihadiri Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Prof.Dr.Ir. Samsul Rizal, M.Eng, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maning, Wak Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan, Wakil Rektor 4 USK Prof. Dr. Hizir Sofyan, Dekan FMIPA USK Prof. Dr. Teuku Mohammad Iqbalsyah, M.Sc dan civitas akademika USK.

Seminar diikuti oleh peserta secara virtual yang berasal dari mahasiswa jurusan Statistika di seluruh Indonesia.

Menurut Fachrul Razi, Trend Transformasi Digital Pasca Covid-19 secara Global, pada tahun 2025 diprediksi bahwa 85 jut pekerjaan manusia saat ini mungkin akan hilang lalu terganti dengan pembagian kerja antara manusia dengan mesin. Adapun 97 Juta pekerjaan baru mungkin akan muncul sehubungan dengan adaptasi pembagian kerja antara manusia, mesin dan alogaritma.

” Peluang anak-anak muda di Indonesia sangat terbatas sekali jumlah pengusaha 11 juta itu sangat rendah sekali dan usia muda hanya 5 juta, saat ini pemerintah sedang membentuk sinergisitas hubungan daerah dengan daerah lain ” ujarnya.

Alumni FISIP Universitas Indonesia ini menambahkan, Data perdagangan ekspor Indonesia selama covid meningkat pesat, maka menurutnya ada peluang besar anak muda membangun pola pikir global peluang masuk pada sektor ekonomi digital.

” ekonomi digital ini menjadi tantangan dan menjadi peluang luarbiasa apalagi pengguna internet kita 202 juta. Aceh sangat kecil marketnya, tapi kalau bisa memanfaatkan market Indonesia dengan 44 Miliar US Dollar Nilai Ekonomi Digital yang berputar dan Pemuda Milenial bisa memainkan produk² yang bisa dijual, seperti produk lokal secara digital ” terangnya.

Terakhir Senator membeberkan 4 Hal yang menjadi konsentrasi pembangunan Ekonomi Digital diantaranya :

  1. Infrastruktur Digital
  2. Pemerintah Digital
  3. Ekonomi Digital
  4. Masyarakat Digital

Senator Fachrul Razi mengatakan, kedepan ekonomi digital mencetak 9 juta SDM bertalenta digital. (***)

Continue Reading

Berita

Senator Fachrul Razi Minta Menteri Kominfo Blokir Situs Judi Online and Chip Higg Domino di Aceh

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan informatika dengan pokok bahasan perkembangan teknologi informasi dan internet di daerah, Selasa (21/9).

Hadir Menteri Komunikasi dan informasi Johnny G. Plate, didampingi Sekjen kemenkominfo beserta jajarannya. Rapat Kerja ini dilakukan secara hybrid, kombinasi fisik dan virtual, dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi.

Fachrul Razi kembali turut menegaskan dihadapan Menkominfo terkait Bahaya Permainan Judi Online. Terutama di Provinsi Aceh ia mengatakan perlu ada ketegasan untuk memblokir Platform Gaming Higg Domino yang meresahkan ditengah masyarakat.

“Kami meminta bapak menteri untuk segera memblokir aplikasi game online Higg Domino (Judi Online) di Aceh yang meresahkan ditengah masyarakat terutama di provinsi Aceh serta daerah lainnya, sebagaimana hal ini bentuk komitmen penegakan Syariah Islam di Aceh” ujarnya.

Senator Fachrul kembali menegaskan dalam Poin keempat bahwa, Komite I DPD RI mendorong Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya menghindari potensi kebocoran data, memberi perlindungan sistem elektronik dari serangan keamanan siber, dan pelindungan data pribadi masyarakat dalam platform digital, salahsatunya memblokir situs/game online yang merusak moral anak bangsa. (***)

Continue Reading

Berita

Rapat Kerja DPD RI dan Menteri ATR/BPN RI, Evaluasi Konflik Pertanahan di Daerah dan Reforma Agraria

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Komite I DPD RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan yang tumpang tindih di daerah-daerah.

Komite I juga mendesak Kementerian ATR/BPN RI mengoptimalkan keberadaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk melakukan harmonisasi regulasi antar kementerian/lembaga yang berada di GTRA agar penyelesaian berbagai konflik pertanahan di daerah dan pelepasan desa dari kawasan hutan dapat berjalan baik. Hal ini menjadi kesimpulan Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI (21/09).

Rapat Kerja ini dipimpin Fachrul Razi (Ketua) dan didampingi oleh Filep Wamafma (Wakil Ketua) yang hadir secara daring. Sedangkan anggota yang hadir antara lain Muh. Nuh (Sumut), Lily Salurapa (Sulawesi Selatan), Richard Hamonangan Pasaribu (Kepri), Habib Alwi (Banten), hadir secara daring antara lain Agustin Teras Narang (Kalteng), Ahmad Sukisman Azmy (NTB), M. Syukur (Jambi), Otopianus P Tebay (Papua), dan Eni Sumarni (Jawa Barat). Sedangkan dari Kementerian ATR/BPR RI dihadiri langsung oleh DR. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD, Menteri ATR/BPN RI, Wakil Menteri ATR/BPN RI beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Senator Razi menjelaskan bahwa Rapat Kerja dengan Menteri ATR/BPN RI ini bertujuan untuk meminta penjelasan terkait dengan perkembangan pelaksanaan Reforma Agraria; penyelesaian permasalahan-permasalahan konflik pertanahan; pelaksanaan UU Cipta Kerja khususnya cluster pertanahan dan Tata Ruang; dan isu pertenahan yang sedang berkembang di Daerah.

Sementara itu, Menteri Sofyan menegaskan bahwa total legalisasi aset seluas 6,99 juta Ha (155,40%) dan total redistribusi tanah seluas 2,14 Juta Ha (47,59%). Terdapat dua permasalahan pelaksanaan Reforma Agraria yakni permasalahan TORA dari pelepasan kawasan hutan dan permasalahan TORA dari tanah transmigrasi Menteri juga mengakui bahwa masih terdapat kewenangan yang masih bersinggungan dengan Kementerian lainnya.

Rapat Kerja ini berlangsung dari Pukul 13.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB, dan menghasilkan kesimpulan pertama, Komite I DPD RI meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik-konflik pertanahan diberbagai daerah dengan memperhatikan tanah ulayat dan hak-hak masyarakat adat.
 
Kedua, Komite I DPD RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI mengoptimalkan pelaksanaan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) agar penyelesaian berbagai konflik pertanahan didaerah dan pelepasan desa dari kawasan hutan dapat berjalan dengan baik.
 
Ketiga, Komite I DPD RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan yang tumpang tindih di daerah-daerah.
 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 gampongaceh.com