Connect with us

Regulasi

Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

Published

on

Jakarta– Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini.

Menanggapi hal ini, Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU Desa, Akhmad Muqowam menyatakan penyesalannya atas pencabutan Dana Desa oleh UU nomor 2 tahun 2020.

Menurut Muqowam yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI, ketentuan pasal 28 angka 8 di UU nomor 20 tahun 2020 ini sudah sangat jelas bahwa Dana Desa tidak akan ada lagi.

Muqowam menjelaskan, Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat 2 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa harus dijalankan sesuai ketentuan perundangan, yang memang UU tersebut menjadi tonggak bagi keberpihakan negara terhadap desa. Apalagi didalam UU tersebut memuat asas rekognisi dan subsidiaritas, yaitu merupakan eksplorasi dari nilai–nilai budaya desa, yang artinya desa mendapat pengakuan sebagai sebuah entitas yang harus diakui keberadaannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan sekaligus diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri kewenangan yang berskala desa.

Muqowam melanjutkan penjelasannya kepada desapedia.id pada hari ini (23/6), disitulah orkestrasi pembangunan nasional akan harmonis setelah adanya UU Desa, dalam arti meletakkan desa sebagai subyek pembangunan. Bukan yang dimasa lalu, desa hanya dijadikan sebagai obyek pembangunan di Indonesia.

Karena itu, Muqowam mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menjelaskan kepada publik khususnya para aparatur desa dan masyarakat desa mengenai penghapusan Dana Desa, agar masyarakat bisa menilai dan mengevaluasi keberpihakan Pemerintah terhadap desa dan masyarakat desa. Dan itu penting bagi masa depan pemerintahan. 

Sumber: desapedia.id

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Regulasi

PPUU DPD RI Gelar FGD RUU BUMDES di IPB Bogor

Published

on

By

Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI gear Focus Group Discussion (FGD) dal am rank Uji Sahih Rancangan Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Desa bekerja sama Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB University, Kamis 2 Juli 2020 di IPB Internasional Convension Center Botani Square Building.

Ketua PPUU DPD RI, DR. H. Alirman Sori, Sh, M.Hum, MM mengatakan bahwa RUU Bumdes ini mampu berfungsi untuk menfasilitasi dan memberdayakan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh warga desa, melindungi kepentingan umum, menfasilitasi kegiatan pelayanan publik desa. Alirman Sori juga mengatakan bahwa RUU Bumdes ini tidak memberikan ancaman terhadap tumbuh kembangnya usaha yang telah ada tetapi munculnya kreativitas berusaha yang mampu memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat. “Bidang Usaha BUM Desa secara struktural berfungsi sebagai strategi dalam pemenuhan kebutuhan warga dalam mencari pekerjaan dan akses bekerja yang lebih mandiri dan berkelanjutan, sehingga penanaman modal swasta menjadi keniscayaan yang harus diminimalkan dan bahkan di hindari,” jelas Alirman Sori.

Dr. rer. Nat. Doni Yusri, MM Ketua Divisi Politik Pertanian dan Pengembangan Berbasis Desa PSP3-LPPM IPB saat membuka acara mengatakan sangat memberikan apresiasi atas lahirny RUU Bumdes yang di inisiasi oleh DPD RI.

FGD ini menghadirkan narasumber Dr. Sofyan Sjaf, M.Si (Tim Ahli RUU Tentang BUMDES – Kepala PSP3-IPB University), Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS
(Ketua Program Studi Sosiologi Pedesaan Pascasarjana IPB University) dan Drs. Ade Jaya Munadi, SH., MH (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bogor) serta dipandu oleh moderator Dr. rer. nat. Doni Yusri, MM (Direktur Pengembangan Bisnis PT. BLST).

Senator Fachrul Razi, Pimpinan Komite I DPD RI yang juga anggota PPUU mengatakan bahwa lahirnya RUU Bumdes sangatlah menjadi kebutuhan. Fachrul Razi mengatakan bahwa BUM Desa didirikan bertujuan menjadi wadah yang menghimpun ekonomi pedesaan untuk mempercepat pembangunan dan mensejahterakan masyarakat pedesaan; menjadi lembaga ekonomi pedesaan yang menyaring segala bentuk investasi yang masuk ke Desa. “Bumdes juga dapat menyelenggarakan dan mengembangkan usaha yang terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di desa berdasarkan potensi Desa, menjadi wadah bimbingan kegiatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan masyarakat di Desa dan mengembangkan usaha inovatif yang menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan,” jelasnya. (KU)

Continue Reading

Regulasi

UU Nomor 2/2020 Dinilai Hilangkan Sebagian Hak Perangkat Desa

Published

on

By

Jakarta – Undang-Undang Nomor 2/2020 tentang Penetapan Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Covid-19 menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Berlakunya UU itu dinilai menjadi omnibus law yang mengebiri sejumlah UU. Salah satunya UU Nomor 6/2014 tentang Desa. Berlakunya UU 2/2020 akan menghilangkan sebagian hak perangkat desa.

Itu seiring tidak berlakunya pasal 72 ayat (2) UU Nomor 6/2014 tentang Desa yang diantaranya mengatur tentang Dana Desa sebagai bagian dari sumber pendapatan desa dari APBN.

“Undang-undang yang masuk ke dalam UU (Corona) itu dianggap tidak berlaku, bakal menghilangkan (hak keuangan ) perangkat desa dan Kepala Desa ,” kata pakar hukum Ahmad Yani, Minggu 28 Juni 2020.

Perangkat desa itu terdiri dari kepala desa, sekretaris, bendahara dan pegawai desa lainnya tidak terkecuali semua yang selama ini menerima honor dari Dana Desa. Diantaranya guru TKA/PAUD/TPQ, PPKBD sub PPKB, kader posyandu. Selama ini perangkat desa, sebagaimana PP 11/2019 penghasilan perangkat adalah 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dan salah satu sumber keuangan APBDes adalah Dana Desa (50-60 persen).

Berhentinya pembangunan di desa dan hilangnya sebagian hak perangkat desa itu merupakan implikasi dari pasal 28 ayat (8) UU Corona. Dalam pasal itu menyebutkan pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya di UU Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Ahmad Yani menjelaskan pasal 28 itu menjadi semacam omnibus law yang membatalkan bermacam-macam UU. Salah satunya UU Desa. Dengan berlakunya pasal “Dewa Maut” itu, UU yang lain menjadi tidak eksis lagi. “Pasal 28 (UU Corona) ini menjadi omnibus law dalam bentuk lain. Ada 12 yang masuk ke dalam UU (Corona) itu dianggap tidak berlaku,” papar mantan anggota DPR tersebut.

Ajukan Judicial Review

Ahmad Yani menyebut saat ini banyak pihak yang mengajukan judicial review terhadap UU Corona itu. Termasuk dirinya. Selain menggugat pasal 28 UU Corona, ada dua pasal lain yang dia gugat. Yakni, pasal 2 dan pasal 27. Ada pula pemohon dari unsur kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara yang mengajukan Judicial Review atas pasal 28 ayat (8).

“Kami anggap pengesahannya (UU Corona) bertentangan dengan konstitusi,” jelasnya.

Menurut Yani, dalam permohonan JR kali ini pihaknya menggugat secara formil dan materil. Dari segi formil, Yani dkk menilai pengesahan UU Corona yang bertentangan dengan konstitusi. Misalnya, tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembahasan yang menyangkut dana perimbangan pusat untuk daerah. “Seharusnya DPD terlibat dalam pengesahannya (UU Corona) itu. Ini sama sekali menafikan peran DPD,” jelasnya.

Sementara dari sisi materil, Yani menyebut sejumlah pasal yang digugat itu menabrak kewenangan lembaga lain. Misal di pasal 27, membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit. Pasal 27 itu juga membuat lembaga peradilan tidak punya taring. “Padahal sekarang ini sudah banyak betul permasalahannya kan. Tidak bisa diaudit, tidak bisa dipidana,” imbuh dia.

Sumber: Liputan6.com

Continue Reading

Regulasi

UU No 2/2020 Menyatakan Dana Desa Tidak Berlaku Sepanjang Penanganan Covid-19

Published

on

By

Jakarta– Keberadaan UU nomor 2/2020 telah memunculkan polemik terkait pelaksanaan Dana Desa yang merupakan amanat terpenting dari UU nomor 6/2014 tentang Desa.

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), M. Nur Solikhin kepada desapedia.id menjelaskan perihal polemik tersebut.

Menurutnya, ketentuan dalam Pasal 28 UU nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid–19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU telah mengatur akibat hukum bagi sejumlah ketentuan yang terdapat dalam 12 (dua belas) Undang-Undang.

Solikhin melanjutkan, akibat hukum yang muncul adalah ketentuan tersebut tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan penanganan COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Salah satu yang terkena akibat hukum adalah ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketentuan tersebut mengatur dua syarat keberlakuan Pasal 28 UU Nomor 2/2020 yaitu  pada saat penanganan Covid-19 dan dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan. Sifat ketentuan yang mencabut Pasal 72 ayat (2) UU Desa tersebut bersifat situasional dalam kondisi tertentu. Dalam salah satu kondisi yang diatur dalam Perpu tersebut maka Pasal 72 ayat (2) di UU Desa menjadi tidak berlaku. Ketentuan Pasal 72 ayat (2) di UU Desa akan menjadi berlaku kembali pada saat situasi yang dihadapi sudah teratasi.

Terkait penanganan pandemi saat ini maka ketentuan Pasal 72 ayat (2) tersebut tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU No. 2/2020. Namun, apabila situasi pandemik ini sudah teratasi maka ketentuan tersebut akan efektif berlaku kembali.

Solikhin menilai, ketentuan ini menimbulkan kompleksitas tekait dengan kapan mulai tidak berlaku dan kapan mulai efektif Pasal 72 ayat (2) UU Desa tersebut.

“Dalam hal ini pemerintah harus memberikan batasan waktu yang jelas berkaitan dengan penentuan waktu tersebut melalui Keputusan Presiden (Keppres). Hal ini sangat diperlukan mengingat konsekuensi hukum yang nyata terhadap keberlakuan suatu norma dalam undang-undang. Seharusnya ada Keppres untuk memastikan penetapan waktu”, tegasnya.

Sumber: desapedia.id

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 gampongaceh.com