Connect with us

Senator DPD RI

Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh Temui Ketua DPD, Adukan Pembahasan RPP Cipta Kerja Dan Hambatan di Kementerian Agama

Published

on

Gampongaceh.com-Jakarta. Sejumlah Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh mengadukan kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti terkait proses pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pertemuan berlangsung di rumah jabatan Ketua DPD RI di Kawasan Raya Denpasar, Jakarta, Minggu (17/1/2020) malam.

Asosiasi yang terdiri dari AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia), KESTHURI (Kesatuan Travel Haji dan Umroh Republik Indonesia), ASPHURINDO (Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh Republik Indonesia), dan GAPHURA (Gabungan Pengusaha Haji Umroh Nusantara) itu, tergabung dalam Forum Silaturahim Asosiasi Travel Haji dan Umroh (Forum Sathu).

Dalam menerima Forum Sathu, LaNyalla mengundang hadir senator Sylviana Murni, Ketua Komite III DPD RI yang membidangi haji dan umroh, sebagai mitra Kementerian Agama RI. Selain juga hadir Ketua Komite I Fachrul Razi dan Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin dan anggota Komite II Alexander Fransiscus.

Dikatakan Ketua Forum Sathu, Baluki A, pihaknya menghargai semangat pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo, agar tercipta kemudahan berusaha melalui UU Cipta Kerja. Untuk itu pihaknya antusias untuk ikut terlibat dalam pembahasan RPP atas UU tersebut. Dengan pertemuan tiga pihak, antara Kementerian Perekonomian, Kementerian Agama dan pihak para pengurus asosiasi, sebagai wakil dari ribuan pengusaha travel haji dan umroh di seluruh Indonesia.

“Tetapi kami merasakan kekecewaan, karena dari pihak Kementerian Agama, khususnya melalui Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, tidak memandang kami sebagai partner strategis. Sehingga, aspirasi kami banyak yang tidak diperhatikan, ini tentu tidak searah dengan semangat Presiden, agar UU Cipta Kerja ini dapat memberi kemudahan berusaha,” tandasnya.

Ditambahkan Sekretaris Forum Sathu Artha Hanif, Direktorat Bina Umroh dan Haji seharusnya fokus kepada pengawasan atas travel yang melakukan bisnis yang mencurigakan. Seperti menggunakan skema Fonzi dan MLM. Seperti pernah terjadi pada kasus First Travel dan Abu Tour. Bukan bersemangat mempersulit usaha atas kejadian tersebut.

“Sebab, kami sebagai asosiasi pasti mengawasi juga anggota kami, dan akan memberi laporan dini kepada Kemenag bila ada anggota kami yang terindikasi melakukan hal tersebut. Tetapi ini soal penyusunan RPP dengan semangat kemudahan berusaha, seperti spirit dari UU Cipta Kerja. Jadi tolong kami diakomodasi,” tukasnya.

Apalagi sambungnya, perusahan travel umroh dan haji, adalah satu-satunya perusahaan terdampak pandemi Covid yang tidak mendapat stimulus dari pemerintah, melalui Komite Pemulihan Ekonomi Nasional. “Kami sudah tidak memberangkatkan jamaah umroh dan haji sejak Arab Saudi menutup pintu. Beberapa anggota kami terpaksa merumahkan karyawan, karena tidak mampu lagi,” imbuh Artha Hanif.

Menanggapi hal itu, Ketua Komite III Sylviana Murni menyampaikan kepada Ketua DPD RI untuk secepatnya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kementerian terkait. Baik Kemenko Perekonomian maupun Kemenag.

LaNyalla juga bersedia secara khusus untuk mengundang Menteri Airlangga Hartarto dan Menteri Agama Yaqut Cholil. “Nanti Ibu Sylviana bisa RDP dengan jajaran teknis yang menyusun RPP UU Cipta Kerja. Nanti saya akan agendakan untuk mengundang Pak Airlangga dan Pak Yaqut. Jadi ketemu semua,” pungkas LaNyalla.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Tingkatkan Pelindungan Data Pribadi, DPD RI Dorong Menkominfo Ambil Langkah Strategis

Published

on

By

Gampongaceh.co-Jakarta. Ketua Komite I DPD RI Facrul Razi menyatakan pihaknya mendorong Pemerintah melalui Kementerian Kominfo untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya menghindari potensi kebocoran data. Hal itu diperlukan Menurutnya hal itu perlu menjadi perhatian serius pemerintah guna melindungi data pribadi masyarakat.

“Persoalan tersebut bisa menjadi bencana bagi negara jika tidak dilakukan langkah-langkah strategis. Karena hak privasi seseorang telah dilanggar, mengingat data yang diperjual belikan atau dicuri tersebut sangat sensitif, mulai dari nama lengkap, alamat, email, nomor telepon, dan riwayat kesehatan,” paparnya dalam Rapat Kerja bersama Komite I Dewan Pewakilan Daerah RI, di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Guna memberi perlindungan sistem elektronik dari serangan keamanan siber, dan pelindungan data pribadi masyarakat dalam platform digital, Komite I DPD RI juga meminta pemerintah menjalankan mitigasi dan penanganan secara cepat.

“Sesuai dengan kewenangan konstitusi dan melaksanakan fungsi pengawasan, Komite I DPD RI mendorong kolaborasi dan koordinasi yang lebih masif. Koordinasi dan konsolidasi apa yang dilakukan terhadap pihak terkait guna mempercepat proses mitigasi jika terjadi kebocoran data,” imbuhnya.

Merespons hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah terus melakukan upaya untuk melindungi data pribadi masyarakat, guna menghindari penyalahgunaan atau kebocoran data yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019, Kominfo berwewenanag sebagai regulator, akselerator dan fasilitator tata kelola data. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mempunyai kewenangan-kewenangan teknis berkaitan dengan keamanan atau teknologi security di semua penyelenggara sistem elektronik nasional,” jelasnya dalam forum yang sama.

Menteri Johnny menyatakan platform digital yang dikelola oleh lembaga pemerintah juga telah menerapkan pelindungan dan menjamin keamanan data pribadi masyarakat. Secara khusus, berkaitan dengan adanya dugaan kebocoran data pada aplikasi PeduliLindungi, Menkominfo menegaskan tidak ada kebocoran data itu.

“Tidak terjadi kebocoran data di PeduliLindungi, dan data-data yang ada di dalam platform tersebut berada di Indonesia, bukan diletakan di luar negeri. Karena data-datanya berada di cloud di dalam negeri, baik di clouds Kominfo maupun di clouds mitra Kementerian Kesehatan yang menangani PeduliLindingi”, tegasnya.

Menteri Johnny menjelaskan adanya pemberitaan mengenai kebocoran data pribadi sejumlah tokoh nasional yang diklaim dari aplikasi PeduliLindungi bukan karena adanya pengambilan paksa data dari PeduliLindungi. Namun, hal itu terjadi karena adanya penggunaan data pribadi tokoh nasional yang sudah menjadi public domain secara tanpa hak. Oleh karena itu, Menkominfo menyatakan perlu dilakukan penyelesaikan secara hukum karena aksi atau tindakan ilegal itu.

“Ini masalahnya adalah tindakan-tindakan kriminal atau tindakan yang tidak sesuai aturan, ilegal terhadap data pribadi masyarakat oleh oknum-oknum yang perlu mendapat penegakan hukum di ruang fisik. Kalau ini dibiarkan, maka semua pejabat publik yang diamanatkan oleh undang-undang agar data pribadinya dengan konsennya masing-masing dipublish kepada publik akan mengalami masalah yang sama,” tandasnya.

Mengenai langkah antisipasi atas platform digital, Menkominfo menegaskan Pemerintah telah meminta Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk meningkatkan sumber daya teknologi. Menteri Johnny mengingatkan terkait setiap platform e-commerce sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki data pribadi masyarakat. Sehingga wajib untuk melakukan pelindungan dan menjamin keamanan data pribadi.

“Para Penyelenggara Sistem Elektronik sektor privat atau e-commerce harus meningkatkan keamanan teknologi, mempunyai tata kelola dan manajemen yang memadai dalam rangka pengawasan, kontrol dan monitoring. Sehingga secara dini bisa mengantisipasi potensi kebocoran data di tempatnya masing-masing,” ujarnya

Menurut Menteri Johnny, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) mengamanatkan negara harus hadir memberikan jaminan pelindungan terhadap masyarakat, baik jaminan perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat fisik maupun hak-hak pribadinya.

“Dalam rangka melaksanakan kewajiban itu, penugasan-penugasan diberikan, termasuk kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melaksanakan tugas-tugasnya,” jelasnya.

Turut hadir mendampingi Menteri Johnny dalam Raker bersama Komite I DPD RI tersebut, Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba, Inspektur Jendera; Doddy Setiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Hary Budiarto, dan Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi.

Anggota DPD RI yang hadir secara fisik antara lain Muhammad Nuh, Lily Amelia, Jialyka, Richard Hamonangan, Eni Sumarni dan Abdul Rachman Thaha. Sedangkan hadir secara virtual Otopianus Tebai, Ahmad Sukisman Azmy, Habib Ali Alwi, Teras Narang, Hilmy Muhammad, Alirman Sori, Hudarni Rani, Almalik Pababari, Jimly Asshiddiqie dan Abubakar Bachmid. (**)

Continue Reading

Berita

Senator Fachrul Razi Minta Menteri Kominfo Blokir Situs Judi Online and Chip Higg Domino di Aceh

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan informatika dengan pokok bahasan perkembangan teknologi informasi dan internet di daerah, Selasa (21/9).

Hadir Menteri Komunikasi dan informasi Johnny G. Plate, didampingi Sekjen kemenkominfo beserta jajarannya. Rapat Kerja ini dilakukan secara hybrid, kombinasi fisik dan virtual, dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi.

Fachrul Razi kembali turut menegaskan dihadapan Menkominfo terkait Bahaya Permainan Judi Online. Terutama di Provinsi Aceh ia mengatakan perlu ada ketegasan untuk memblokir Platform Gaming Higg Domino yang meresahkan ditengah masyarakat.

“Kami meminta bapak menteri untuk segera memblokir aplikasi game online Higg Domino (Judi Online) di Aceh yang meresahkan ditengah masyarakat terutama di provinsi Aceh serta daerah lainnya, sebagaimana hal ini bentuk komitmen penegakan Syariah Islam di Aceh” ujarnya.

Senator Fachrul kembali menegaskan dalam Poin keempat bahwa, Komite I DPD RI mendorong Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya menghindari potensi kebocoran data, memberi perlindungan sistem elektronik dari serangan keamanan siber, dan pelindungan data pribadi masyarakat dalam platform digital, salahsatunya memblokir situs/game online yang merusak moral anak bangsa. (***)

Continue Reading

Berita

Rapat Kerja DPD RI dan Menteri ATR/BPN RI, Evaluasi Konflik Pertanahan di Daerah dan Reforma Agraria

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Komite I DPD RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan yang tumpang tindih di daerah-daerah.

Komite I juga mendesak Kementerian ATR/BPN RI mengoptimalkan keberadaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk melakukan harmonisasi regulasi antar kementerian/lembaga yang berada di GTRA agar penyelesaian berbagai konflik pertanahan di daerah dan pelepasan desa dari kawasan hutan dapat berjalan baik. Hal ini menjadi kesimpulan Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI (21/09).

Rapat Kerja ini dipimpin Fachrul Razi (Ketua) dan didampingi oleh Filep Wamafma (Wakil Ketua) yang hadir secara daring. Sedangkan anggota yang hadir antara lain Muh. Nuh (Sumut), Lily Salurapa (Sulawesi Selatan), Richard Hamonangan Pasaribu (Kepri), Habib Alwi (Banten), hadir secara daring antara lain Agustin Teras Narang (Kalteng), Ahmad Sukisman Azmy (NTB), M. Syukur (Jambi), Otopianus P Tebay (Papua), dan Eni Sumarni (Jawa Barat). Sedangkan dari Kementerian ATR/BPR RI dihadiri langsung oleh DR. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD, Menteri ATR/BPN RI, Wakil Menteri ATR/BPN RI beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Senator Razi menjelaskan bahwa Rapat Kerja dengan Menteri ATR/BPN RI ini bertujuan untuk meminta penjelasan terkait dengan perkembangan pelaksanaan Reforma Agraria; penyelesaian permasalahan-permasalahan konflik pertanahan; pelaksanaan UU Cipta Kerja khususnya cluster pertanahan dan Tata Ruang; dan isu pertenahan yang sedang berkembang di Daerah.

Sementara itu, Menteri Sofyan menegaskan bahwa total legalisasi aset seluas 6,99 juta Ha (155,40%) dan total redistribusi tanah seluas 2,14 Juta Ha (47,59%). Terdapat dua permasalahan pelaksanaan Reforma Agraria yakni permasalahan TORA dari pelepasan kawasan hutan dan permasalahan TORA dari tanah transmigrasi Menteri juga mengakui bahwa masih terdapat kewenangan yang masih bersinggungan dengan Kementerian lainnya.

Rapat Kerja ini berlangsung dari Pukul 13.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB, dan menghasilkan kesimpulan pertama, Komite I DPD RI meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik-konflik pertanahan diberbagai daerah dengan memperhatikan tanah ulayat dan hak-hak masyarakat adat.
 
Kedua, Komite I DPD RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI mengoptimalkan pelaksanaan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) agar penyelesaian berbagai konflik pertanahan didaerah dan pelepasan desa dari kawasan hutan dapat berjalan dengan baik.
 
Ketiga, Komite I DPD RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan yang tumpang tindih di daerah-daerah.
 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 gampongaceh.com