Connect with us

Opini

Cara Meningkatkan Pendapatan Di Masa Pandemi Covid-19

Published

on

Oleh Moulizar mahasiswa prodi Ekonomi pembangunan universitas Malikussaleh

Gampongaceh.Lhokseumawe. Pandemi corona merajarela di Indonesia. Bagaimana tidak, kasus positif corona di Indonesia kian hari kian meningkat, mall dan warung makan selalu padat pengunjung. Antusias masyarakat  mencegah penyebaran Covid -19  kian menurun. ekonomi masyarakat kena imbasnya,  Ribuan UMKM tumbang, PHK masal pun terjadi.

Pandemi memaksa ekonomi kembali seperti aman dahulu, yaitu dimana tanpa aringan manufaktur dan transportasi. Sektor ekonomi yang seolah-olah hilang adalah sektor selama ini menjadi pusat globalisasi, yaitu jaringan manufaktur global (Global Production Network) serta jaringan jasa dan mobilisasi manusia (Global Services And Trans).

Pandemi Covid19 ini mengakibatkan terganggunya hampir semua industri bisnis dari berbagai sektor, kecuali bidang kesehatan, dan merubah perilaku masyarakat dunia di semua kalangan Ini menjadi tantangan yang sangat berat untuk kedepan, dimana selain menghadapi pandemi virus corona, bisnis dihadapkan pula dengan tahun baru.

Pandemi Covid-19 selain menimbulkan masalah bagi kesehatan, juga berdampak serius pada perekonimian masyarakat di Indonesia. Dampak pandemi Covid — 19 telah mengakibatkan tersumbatnya nadi perekonomian masyarakat. 

Berdasarkan data Kementrian Tenaga Kerja (KEMENAKER) sekitar 116.000 perusahann terganggu usahanya dan sekitar 2 juta karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ditengah berkecamuknya kehidupan masyarakat karena merebaknya virus corona, membuat setiap orang hidup dalam ketidakpastian (Uncertainly) global. Oleh karena itu kita harus memiliki kemampuan untuk berinovasi dengan menciptakan ide bisnis sesuai dengan konsisi saat ini.

Bahkan setiap negara harus merespon perubahan alam dan persaingan teknologi secara terintegrasi dan komprehensif. Respon tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan politik global, mulai dari sektor publik maupun swasta, hingga masyarakat sipil.

Ada beberapa cara bagaimana menaikan dan mempertahankan pendapatkan menurut saya,salah satunya ialah :

  • Di berlakukannya PSBB, dapat menjadi peluang bagi pembisnis online

Sejak di berlakukannya PSBB di jakarta bahkan sampai ke semua provinsi, banyak pengelola bisnis terpaksa berhenti total, Perputaran ekonomi sangat terhambat. Namun siapa sangka tantangan ini menjadi peluang ide baru untuk mengalihkan bisnis offline menjadi online.

Dengan mengubah bisnis offline menjadi online tentu saja sangat besar peluangnya di tengah masyarakat sedang pembatasan sosial secara besar-besaran, ditengah masyarakat lebih memilih stay home untuk menjaga diri dari virus corona sedangkan kebutuhan harus terpenuhi. Apalagi seiring dengan berkembangnya waktu, maka teknologi akan semakin berkembang. Dan hal tersebut tentunya dapat dimanfaatkan sebagai inovasi untuk mengembangkan bisnis akan semakin besar

Dengan mengubah marketing pemasaran offline diganti menadi online juga dapat meringakan biaya oprasional yang signifikan, proses komunikasi dan monitoring juga semakin mudah, karena dengan adanya metode daring dengan otomatis mempermudah komunikasi satu antar lainnya. Media pemasaran pun jadi semakin mudah dan tak terbatas.

Dalam Bisnis online transaksi jadi gampang dilakukan dan mudah, bahkan kita membeli tanpa harus keluar rumah dengan tetap menjaga diri dalam rumah, ditambah layanan internet banking yang disediakan bank-bank dan kerja sama bank dengan aplikasi merchant menjadikan bisnis online sangat digemari.

  • Melakukan promosi di medsos

Cara ini juga ampuh untuk meningkatkan pendapatan apalagii di era serba google. Semua biisa di cari di medsos. Memunculkan bisnis di medsos sangat cocok untuk memperluas jangkauan pemasaran.

*Moulizar adalah mahasiswa jurusan Ekonomi pembangunan fakultas ekonomi universitas Malikussaleh yang sedang mengikuti KKN PKP di bawah bimbingan Mutia Fonna, S.Pd., M.Pd.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

Pembayaran Uang Pengganti Korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Published

on

By

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crime). Disebut demikian karena dampak dari perbuatan hukum tersebut dapat menimbulkan disparitas ekonomi bahkan krisis ekonomi secara nasional.

Pada akhirnya terjadi instabilitas perekonomian bagi seluruh masyarakat khususnya di Indonesia. Memang, tindak pidana korupsi tidaklah sama dengan tindak pidana lainnya. Sebab pelakunya merupakan pejabat atau pemegang kekuasaan yang seyogianya menjunjung tinggi nilai etika profesinya.

Bahkan seorang pejabat sudah barang tentu mempunyai integritas yang baik. Misalnya, seorang Kepala Desa atau pejabat lainnya yang dipilih langsung atau tidak langsung oleh rakyat pada negara demokrasi. Olehnya itu, tindak pidana korupsi ini menjadi kejahatan luar biasa, sebab ada kepercayaan publik yang dikorbankan. Bahkan kepentingan masyarakat menjadi bias dalam persoalan ini.

Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch (ICW), mencatat 271 kasus korupsi ditangani pada 2019 dengan total 580 tersangka dan jumlah kerugian negara mencapai Rp. 8,04 triliun. Kasus tersebut berasal atau yang ditangani oleh KPK, Kejaksaan RI, dan Polri selama 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019. Detailnya, KPK tercatat menangani 62 kasus dengan 155 tersangka, Kejaksaan RI menangani 109 kasus dengan 216 tersangka, dan Polri menangani 100 kasus dengan 209 tersangka. Modus yang paling banyak terjadi adalah kasus suap, dengan menduduki posisi pertama dari 12 kasus korupsi lainnya (Sumber: https://tirto.id/).

ICW mengkalkulasikan total modus suap sepanjang tahun 2019 yaitu sebanyak 51 tindak pidana dengan nilai Rp. 169,5 miliar. Modus lainnya yakni mark up atau penggelembungan anggaran sebanyak 41 kasus; penyalahgunaan anggaran 39 kasus; penggelapan 35 kasus; penyalahgunaan wewenang 30 kasus; proyek fiktif 22 kasus; laporan fiktif sebanyak 22 kasus; pungutan liar 11 kasus; gratifikasi 7 kasus; pemerasan 7 kasus; pemotongan 5 kasus; dan mark down 1 kasus (Sumber: https://tirto.id/).

Sedangkan korupsi Dana Desa dicatat oleh ICW paling banyak terjadi pada tahun 2019. Menurut data ICW menunjukkan bahwa terdapat 46 kasus korupsi anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Dari korupsi ini negara mengalami kerugian mencapai Rp. 32,3 Miliar (Sumber: https//nasional.kompas.com/).
Jika dilihat dari data tersebut, memang sangat pelik persoalan tindak pidana korupsi tersebut. Padahal ancaman pidana bagi pelaku korupsi sangat berat. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Olehnya itu, jika para calon koruptor dan koruptor memahami ketentuan tersebut, mestinya menghindari perilaku tercela itu. Karena mereka harus malu terhadap dirinya sendiri dan jabatannya. Khususnya dalam konteks korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

Konsepsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
Secara Yuridis, pengertian tentang Alokasi Dana Desa (ADD) termaktub dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014  Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi: “Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi khusus”.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota ADD setiap tahun anggaran. ADD tersebut paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang telah diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk.

Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan ADD pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke desa. ADD dibagi kepada setiap desa dengan mempertimbangkan kebutuhan pengasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Ketentuan mengenai pengalokasian ADD dan pembagian ADD kepada setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Selanjutnya, terkait Dana Desa (DD) diatur dalam Pasal 1 ayat (8) PP No. 43 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Pada alur penganggaran, pengalokasian dan penyaluran DD secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa dan PP No. 40 Thn 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.22 Thn 2015 dan PP No. 8 Thn 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara.

Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi ADD dan DD

Perlu dijelaskan terlebih dahulu, bahwa pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) jo. ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana tambahan ini tidak menggugurkan pidana pokoknya, yakni (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah; b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b di atas, tidak menyebutkan pengertian uang pengganti. Namun, dalam arti “diperoleh” terdakwa mengandung arti sebagai harta yang “didapat” dan “dinikmati” terdakwa dari usahanya melakukan korupsi. Maka uang pengganti dibebankan kepada yang bersangkutan hanya sebesar uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini, tidak menyinggung tentang besarnya kerugian negara, sehingga uang pengganti sebagai pidana tambahan tidak ada kaitannya dengan besarnya kerugian negara. Dengan demikian, maksud dan tujuan diterapkannya uang pengganti sebagai hukuman tambahan adalah bukan untuk memulihkan besarnya kerugian negara, tetapi semata-mata untuk merampas keuntungan yang diperoleh dari perbuatan yang dilakukan.

Indikator pengenaan uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi didasarkan pada penafsiran Majelis Hakim atas kontribusi terdakwa dalam menikmati sebagian atau seluruhnya kerugian keuangan negara yang nyata terjadi dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan. Dalam penentuan jumlah atau besaran uang pengganti yang dibebankan terhadap terdakwa didasarkan pada hasil audit dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam menhitung kerugian negara.

Menurut sifatnya, pidana tambahan menurut Andi Hamzah dalam bukunya bahwa “pidana tambahan dijatuhkan apabila terdapat keterkaitan pelaku tindak pidana dengan barang yang menjadi obyek tindak pidana, seperti keterkaitan dengan barang yang diperoleh atau digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi, maupun keterkaitan dengan perusahaan yang menjadi bagian dalam tindak pidana korupsi. Pidana tambahan sifatnya mengikuti pidana pokok, dalam arti pidana tambahan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya pidana pokok yang mengikutinya, sehingga sifatnya imperative”.

Pada mekanisme pelaksanaan pembayaran uang pengganti dilakukan oleh lembaga kejaksaan sebagai bagian dari eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada putusan termuat jumlah yang dibebankan sampai subsidair pidana penjara uang pengganti bila harta bendanya tidak cukup menutupi uang pengganti yang dibebankan setelah disita dan dilelang oleh jaksa yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya dan lamanya pidana penjara sebagai subsidair uang pengganti tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Kewenangan eksekutor tersebut berlandaskan Pasal 1 butir 6 huruf a dan b KUHAP serta Pasal 6 dan Pasal 30 huruf b UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Indonesia.

Diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur secara umum Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dan definisi lebih lanjut ADD dan DD terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.

Sedangkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada ketentuan ini, tidak terdapat saksi pidana bila terjadi kerugian negara pada penggunaan ADD dan DD.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada dasarnya bukan merupakan hal baru, meskipun Dana Desa sendiri masih baru dalam kontestasi politik di Indonesia. Pertama kali dikumandakan pada Pemerintahan Joko Widodo. Namun dari beberapa data yang terhimpun telah banyak Kepala Desa menjadi koruptor semenjak digelontorkannya Dana Desa tersebut.

Pada akhirnya, mekanisme pengembalian uang pengganti atas kerugian negara dari perbuatan korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sudah jelas sedemikian rupa. Tentunya hal ini perlu diperhatikan oleh seluruh pejabat dan penguasa bangsa ini. Agar tidak serta merta dalam memanfaatkan jabatannya demi kepentingan pribadi, dan melupakan kepentingan masyarakat luas.

M. Aris Munandar, SH, Penulis adalah Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin, dan Aktivis Hak Asasi Manusia

Continue Reading

Opini

Perihal Desa dan Perangkat Perangkatnya

Published

on

By

Oleh : Alja Yusnadi

IBARAT sebuah perayaan, Canang ditabuh sebagai petanda, acara sudah dimulai. Lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 merupakan babak baru bagi pengelolaan desa. Penabuhnya adalah wakil rakyat bersama pemerintah. Beberapa perubahan fundamental lahir melalui undang-undang ini.

Perubahan itu hampir menyangkut seluruh elemen yang ada di desa. Nampak sekali, dalam perkara ini pemerintah entah serius atau ambisius. Angin-anginnya, aparatur desa mendapatkan kepastian gaji sebagai akibat dari penguatan fungsi. Dari sekian yang diperkuat itu, ada satu hal yang menggelitik saya, perihal perangkat desa.

Semasa melakukan penelitian tentang BUMDes beberapa tahun silam, saya  mewawancarai sekitar 260 orang kepala desa. Bagai orchestra, mereka serentak meminta kenaikan gaji, alasannya tidak setimpal dengan yang diemban. Tiga tahun berselang, bukan hanya kepala desa, gaji perangkat desa naik serta, setara gaji pokok ASN golongan dua.

Sinyal ini, bagi sebagian orang tentu bahagia, tidak semuanya, karena ada juga yang bersedih. Setelah mengabdi bertahun-tahun, tetiba harus di “PHK” karena tidak mencukupi syarat, entah itu umur entah pula jenjang pendidikan. Sejak diundangkan, syarat ini sudah ada, tapi masih ada dispensasi. Sekarang, setelah enam tahun sejak disahkan, berbagai aturan pelaksana memaksa agar syarat itu ditegakkan, pilihan ada dua; jalankan atau revisi aturan itu.

Beberapa mereka mengeluhkan kesahnya, saya pikir tak ada salah menulisnya, lagi pula sedikit sekali politisi yang membicarakannya baik di ruang publik maupun di bilik pengambil kebijakan, bisa karena tak menarik atau juga tak paham . Rezim undang-undang desa ingin memperkuat dan memperjelas posisi pemerintah desa. Bukan apa-apa, sebelum diundangkan, desa memang sudah ada, pemerintah pusat juga sudah mengaturnya, tapi tidak sekuat ini, kepala desa menerima “tulah” atas jeripayahnya yang dibayarkan entah berapa bulan  sekali. Jajarannya lebih parah lagi. Sekarang, rupa pemerintah desa mirip pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, pemerintahan, dan mendapat dana transfer dari APBN

Segaris dengan itu, bertumpuk-tumpuk aturan mulai diperketat pelaksanaannya. Pada bagian inilah, akan terjadi penyeragamanisasi yang menjawanisasi seluruh Indonesia. Ibarat pelaksanaan Ujian Nasional. Bagaimana sekolah dipelosok Menggamat dipaksa berkompetisi dengan sekolah unggulan di Jakarta yang fasilitasnya bagai langit dan bumi. Dari sisi output bolehlah diukur, namun pemerintah sama sekali abai terhadap proses. Hasilnya? Terjadilah lakon curang .

Dalam perjalanannya, undang-undang desa telah malahirkan sejumlah aturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, peraturan daerah, hingga surat edaran Bupati.

Semua aturan itu, menempatkan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur pemerintahan desa yang menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif. Di Aceh, kepala desa itu ada yang menyebutnya Geuchik, Keuchik, Reje, dan Datok. BPD disebut Tuha Peut. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Kepala desa dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Dusun (Kadus). Pasal 48 Undang-undang Desa menyebutnya sebagai perangkat desa.

Kaur dan Kasi dapat dipahami sebagai perangkat desa yang membantu kepala desa dalam hal administrasi kepemerintahan. Bagaimana dengan Kadus? Dalam praktiknya, bukan mengurusi administrasi, namun lebih penting lagi menjadi pengganti peran kepala desa di dusun, apalagi desa yang memiliki rentang wilayah yang luas dan penduduk yang padat.

Dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan, harus dipahami bahwa sejarah keberadaan desa-desa di Nusantara berbeda sekali satu dengan lainnya. Semasa orde baru, pemerintah menyeragamankan, mulai dari penyebutan hingga kelembagaan, mengikis kearifan  lokal. Di Aceh, keberadaan kepala desa bukan hanya menjalankan fungsi administrasi atau menjadi perpanjanggan tangan pemerintahan atasan.

Kepala desa mengurus mulai dari orok yang baru lahir, hingga mayat yang sudah meninggal. Bisa anda bayangkan berapa banyak urusan yang berada dalam rentang itu? itulah yang menjadi urusan kepala desa dan kepala dusun.

Jika Kadus berumur antara 20-42 tahun, bagaimana mereka akan mengurus hajatan masyarakat? Perihal pasang tirai, soalan jumlah hitungan kipas kasap yang disesuaikan dengan apa yang disembelih? Misalnya kalau yang rebah itu adalah kerbau, maka kipas disusun bertingkat 7, kadus milenial mana tau perkara adat ini. Apakah di pulau Jawa yang menjadi landasan pikir pembuat aturan Kadusnya memiliki peran seperti Kadus di Aceh? Saya tidak tahu!

Untuk kepala desa, undang-undang tidak membatasi umur, hanya dimulai dari 25 tahun. Seharusnya, persyaratan kepala dusun mengikuti kepala desa, apalagi mekanismenya sama-sama dipilih oleh masyarakat, bukan ditunjuk atau seleksi.

Berikutnya adalah Imum Chik. Seingat saya, dalam kazhanah desa masa lampau, ada dua pemegang otoritas kekuasaan; Adat dan Hukum. Kepala desa adalah pemangku Adat dan Imum Chik adalah pemangku hukum (Islam).

Dalam prakteknya, kepala desa mengurusi perkara-perkara menyangkut adat selain urusan administrasi kepemerintahan, seperti pesta pernikahan, sunatan, turun tanah, dan semacamnya. Sementara Imum Chik menjadi pemangku hukum, misalnya dalam mengurus jenazah, berdoa di rumah kematian, urusan peribadatan, dan perihal keagamaan lainnya.

Belakangan, Imum Chik diposisikan setara dengan Kaur, Kasi, Kadus menjadi perangkat desa yang umurnya dibatasi 20-42 tahun. Cilakanya, jabatan yang luhur itu diserahkan kepada mekanisme pasar untuk menentukan, dipilih masyarakat. Pada diri Imum Chik melekat ilmu dan kewibawaan. Meminjam pendapat Snouck, Kepala desa dan Teungku ibarat ayah dan ibu. Sejajar, tidak ada subordinasi.

Imum Chik tidak sendiri, dibawahnya ada Teungku meunasah atau Teungku Sago, Bilal, Khatib, Panghulu Mesjid, Panghulu Meunasah, Rubiah (pemandi jenazah), dan seterusnya. Imum Chik memimpin masjid, Teungku Sago memimpin meunasah.

Dulu, Mesjid identik dengan Mukim. Meunasah identik dengan desa. Beberapa desa membentuk satu mukim. Masjid itu untuk shalat jum’at masyarakat yang ada dalam satu mukim.  Menurut Sulaiman Tripa, Meunasah adalah tempat aktivitas keagamaan dan aktivitas sosial dijalankan dalam sebuah desa. Ada juga yang menyebutkan Meunasah merupakan nama lain dari desa.

Sekarang, hampir semua desa sudah memiliki masjid dan meunasah. Jadilah Imum Chik untuk Mesjid dan Imum Meunasah atau Teungku Sago untuk pemimpin Meunasah.

Jika Imum Chik sepadan dengan kepala desa, bagaimana pula dia menjadi perangkat desa khusus yang keberadaannya dibawah kepala desa? Yang syaratnya juga dibatasi pada umur 20-42 tahun. Saya memahami apa yang diinginkan oleh undang-undang itu. Jangan sampai penguatan desa akan mengenyampingkan nilai-nilai luhur yang sudah lama terpatri ditengah masyarakat.

Saran saya, untuk Kepala Dusun dan Imum Chik jangan dibatasi umur maksimal, cukup paling rendah 20 atau 25 tahun. Kepala Dusun mengikuti persyaratan kepala desa, karena sama-sama dipilih. Imum Chik jangan diserahkan kepada masyarakat untuk menentukannya. Anda bisa bayangkan, Iseng-iseng, masyarakat memilih si A yang mengaji saja terbata-bata, apalagi samadiah? Tak bisa samasekali, lalu karena suara terbanyak, terpilih menjadi Imum Chik? Berilah kewenangan kepada petua-petua desa untuk berembuk, bukan dipilih bukan pula ditunjuk oleh kepala desa, bukankah ini cerminan ajaran islam dan pancasila? Saya kira begitu!

Apa yang harus dilakukan? Jika itu kewenangan daerah, segera revisi kebijakan, apakah qanun, surat Bupati atau Surat Edaran Bupati. Kalau itu menyangkut kebijakan pemerintah pusat semisal Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, segeralah pemerintah kabupaten/kota di Aceh melakukan konsolidasi dan memberi masukan kepada pemerintah pusat. Oiya, jangan lupakan Forum bersama anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh, desak juga mereka berteriak di Senayan.

Bukan apa-apa, ini hanya pelepas tanggungjawab sejarah, jangan sampai pada generasi kita menjungkir-balikkan nilai-nilai luhur, apalagi hanya gegara tulah. Dengan demikian, kita telah ikut serta menjaga warisan kebudayaan yang usianya sepantaran dengan desa itu sendiri.

Sumber: ANTEROACEH.com

Continue Reading

Opini

Lambarih, Desa Produktif Binaan Pemerintah Aceh

Published

on

By

OLEH HAYATULLAH PASEE, aktif di Forum Aceh Menulis (FAMe) Banda Aceh, Amil Baitul Mal Aceh, dan praktisi Humas, melaporkan dari Sukamakmur, Aceh Besar

SUARA mesin pompa air merek General WP 20 tak henti menderu-deru. Sebuah kolam ikan ukuran 4 x 12 meter yang dibagi menjadi tiga bagian itu hampir kering diisap pompa air. Beberapa pengelola kolam dan warga tampak tak sabar ingin mengangkat ikan air tawar jenis nila ke darat. Anak-anak riuh menunjuk-nunjuk ikan yang berusaha beringsut dalam kolam yang hendak kering airnya itu. Kolam tersebut terletak di pinggir sawah yang baru saja selesai dipanen di Gampong Lambarih Juroeng Raya, Sukamakmur, Aceh Besar.

Lambarih Jurong Raya merupakan salah satu gampong produktif binaan Pemerintah Aceh melalui Baitul Mal Aceh sejak tahun 2018. Gampong ini memiliki potensi selain di bidang pertanian juga berpotensi budi daya ikan air tawar karena memiliki aliran air yang cukup.

Saya bersama beberapa teman dari Baitul Mal Aceh, yaitu Kepala Bidang Sosialisasi dan Pengembangan, Rizky Aulia; Kepala Bidang Pengumpulan, Putra Misbah; dan Staf Bagian Umum, Ibnu Sakdan mendatangi Lambarih saat panen berlangsung. Di sana kami berjumpa dengan perangkat desa seperti Plt Keuchik, Burhan; Ketua Baitul Mal Gampong, Irfan Siddiq; dan beberapa pengelola kolam ikan tersebut.

Menurut Irfan, ini merupakan panen perdana setelah mendapatkan bantuan dari Baitul Mal Aceh tahun 2018 sebesar Rp 50 juta. Dana tersebut digunakan untuk beberapa kebutuhan, seperti pembuatan kolam dari batu gunung, jaring untuk penutup kolam, bibit ikan nila, dan keperluan kecil lainnya.

Ia menyebutkan bahwa bibit ikan nila yang dibudidayakan perdana di kolam itu sekitar 6.700 bibit. Usai dimasukkan ke kolam, tiga bulan setelah itu baru bisa dipanen. Tepat pada Minggu (14/7/2019) merupakan hari yang membahagiakan bagi semua karena dapat memanen perdana hasil keringat mereka.

“Dari tiga kolam, per kolam menghasilkan 400-500 kilogram ikan nila. Per kilo kami jual sekitar 0.000-25.000 rupiah,” ungkap Irfan di lokasi pemanenan.

Mengingat itu panen perdana, di dekat kolam sudah didirikan teratak untuk masak dan makan bersama masyarakat setempat. Yang dimakan bersama saat itu hanyalah sebagian kecil dari jumlah ikan yang akan dijual.

“Hasil penjualannya setelah kita ambil untuk modal bibit dan pengelola, juga akan kita bagikan kepada fakir miskin yang ada di gampong ini,” kata Irfan.

Biarpun telah membuahkan hasil dari budi daya tersebut, Irfan bersama anggotanya masih memiliki keinginan yang lebih besar, yaitu ingin memiliki mesin pengolah pakan ikan. Menurutnya, untuk bahan mentah pakan ikan banyak di Aceh yang bisa diolah, hanya saja tidak memiliki alat yang memadai karena harganya lumayan mahal.

Ia berharap jika hasilnya bisa surplus nantinya atau pemerintah ingin membantu akan membeli mesin tersebut, pakan ikan tak perlu lagi dibeli dari Medan. Ia bercita-cita tidak ada lagi orang miskin di gampong tersebut melalui pemberdayaan budi daya ikan nila.

Gampong produktif
Sejak tiga tahun terakhir, Baitul Mal telah menggelontorkan dana Rp 1,6 miliar khusus untuk program grampong (desa) produktif. Dana tersebut diberikan melalui Baitul Mal Gampong.

Program ini dibuat untuk menciptakan kemandirian masyarakat miskin yang ada di gampong-gampong. Pembentukan gampong produktif ini sebagai implementasi dari Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2007 yang ditujukan untuk menjadikan suntikan bagi gampong dalam mengembangkan Baitul Mal di gampong tersebut. Selain meningkatkan kemandirian gampong, juga untuk pengurangan dan menekan angka kemiskinan.

Pada tahun 2016, Baitul Mal Aceh memberikan kepada 20 gampong yang dinilai memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan. Masing-masing gampong menerima bantuan sebesar Rp 30 juta.

Selanjutnya pada tahun 2017 dan 2018 ditingkatkan lagi menjadi 20 gampong. Selain menambah jumlah gampong, ada juga yang ditambah modal usahanya karena gampong tersebut dianggap sukses memberdayakan masyarakat dan juga gampong baru pascaverifikasi tim Baitul Mal Aceh.

Sektor yang sudah pernah dibantu melalui program ini dari berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, dan peternakan. Untuk sektor pertanian ada budi daya jahe merah di Gampong Lam U dan nilam di gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar.

Untuk sektor peternakan, Baitul Mal Aceh juga memberikan bantuan kepada Gampong Bueng, Jantho, untuk peternakan lebah, ternak sapi dan kambing untuk wilayah Lhoknga, dan budi daya ayam petelur di Gampong Krueng Lamkareung, Montasik, Aceh Besar. Sedangkan untuk sektor perikanan, yaitu budi daya ikan nila, dilaksanakan di Gampong Lambarih Juroeng Raya.

Aceh Troë & Kreatif
Pada tahun 2018 dan 2019 melalui program Aceh Troë, Baitul Mal Aceh yang digagas Irwandi-Nova meningkatkan anggaran untuk pemberdayaan gampong produktif tersebut. Dari sebelumnya hanya Rp30 juta per gampong menjadi Rp50 juta.

Acèh Troë sendiri memiliki cita-cita masyarakat Aceh lebih sejahtera di bidang ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh secara mandiri. Salah satu poin dari program Acèh Troë ini adalah membangun kemandirian pangan melalui penurunan ketergantungan terhadap provinsi tetangga (Sumatera Utara) dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian dan perikanan.

Selain Acèh Troë, program gampong produktif ini juga sesuai dengan visi-misi Irwandi-Nova lainnya, yaitu program Aceh Kreatif. Pemerintah Aceh ingin menumbuhkan industri sesuai dengan potensi sumber daya daerah dan memproteksi produk yang dihasilkannya seperti penyediaan sentra produksi yang berbasis potensi sumber daya lokal dan berorientasi pada pasar lokal. Selain itu, berupaya melindungi produk-produk yang dihasilkan oleh industri lokal agar dapat bersaing dengan produk dari luar Aceh, dan merangsang lahirnya industri-industri kreatif yang potensial, terutama di sektor jasa.

Cita-cita Aceh Hebat
Berdasarkan informasi lama resmi Pemerintah Aceh, humas.acehprov.go.id menyebutkan, melalui program Aceh Hebat, sejak dua tahun terakhir, Pemerintahan Aceh telah meraih berbagai capaian di berbagai sektor, antara lain, pertumbuhan ekonomi naik dari 4,19% menjadi 4,61% demikian halnya Indeks pembangunan manusia juga meningkat dari 70,00 menjadi 71,19.

Keberhasilan Pemerintah Aceh juga ditandai dengan turunnya angka pengangguran dari 6,57% menjadi 6,35%, kemiskinan turun dari 15,92% menjadi 15,68%, kesenjangan pendapat turun dari 0,329 menjadi 0,318. Memang, angka-angka tersebut bukanlah angka maksimal. Namun, perlu dicatat semua itu terjadi di tengah beberapa kemelut yang menimpa Pemerintah Aceh. Mulai dari tarik ulur pengesahan APBA 2018 hingga ditahannya Gubernur Irwandi Yusuf oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Oleh sebab itu, sejak dilantik sebagai pelaksana tugas Gubernur Aceh pada 9 Juli 2018, Nova Iriansyah terus melanjutkan perencanaan pembangunan yang sudah digaungkan kepada masyarakat lewat Aceh Hebat. Selain perencanaan pembangunan yang bermutu, Nova selalu meyakinkan seluruh pihak agar mewujudkan pembangunan yang tepat waktu.

Selain itu, komunikasinya dengan legislatif termasuk lancar. Hal ini terbukti dari ditetapkannya APBA 2019 sebelum tahun anggaran. Nova membuktikan, sesuatu yang dulu kerap dianggap mustahil, ternyata mampu berjalan dengan mulus. Hal itu disebabkan karena Nova sukses mengajak seluruh elemen berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Tak hanya birokrat, teknorat, dan para pengusaha kini bergerak bersama membangun Aceh.

Sebagai pemerintah yang ingin terus membenah, kepemimpinan Irwandi-Nova masih memiliki waktu yang panjang, yaitu tiga tahun lagi untuk mewujudkan Aceh yang lebih mandiri dari segala sektor. Apa yang belum dicapai dalam dua tahun terakhir menjadi bahan evaluasi untuk menuntaskan semua janji-janji politik terhadap masyarakat Aceh yang menginginkan kesejahteraan.

Diharapkan sisa kepemimpinan mereka memberikan kesan dan kenangan baik bagi masyarakat Aceh, khususnya bagi kaum duafa yang ingin mengubah nasib mereka. Semoga!

HAYATULLAH PASEE, aktif di Forum Aceh Menulis (FAMe) Banda Aceh, Amil Baitul Mal Aceh, dan praktisi Humas, melaporkan dari Sukamakmur, Aceh Besar 

Sumber: Serambinews.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 gampongaceh.com