Connect with us

Parlemen

DPRA Bersama TAPA Dan Dinas Kesehatan Aceh Rapat Terkait Anggaran Program Kesehatan

Published

on

Gampongaceh.com-Banda Aceh. Komisi V DPR Aceh yang membidangi  kesehatan, menggelar rapat dengan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Dinas Kesehatan Aceh, guna mempertanyakan anggaran Rp 1.2 T untuk program JKA kerjasama dengan BPJS kesehatan. Kamis (14/1/2021)

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Aceh M. Rizal Falevi Kirani Didampingi Oleh Wakil Ketua Drs. H. Asib Amin dan Sekretaris Komisi V DPR Aceh Iskandar Usman Alfarlaky serta Anggota Komisi V DPR Aceh Tarmizi, SP (Tarmizi Atjeh), Nora Idah Nita, SE (Noranita), Ansari Muhammad, Fakhrurrazi H Cut (Fakhrurrazi Haji Cut.(F Rozi)), dr. Purnama Setia Budi, Muslim Syamsuddin, ST, M.AP (Muslim St), Sofyan Puteh (Myan) dan Salihin.

Kondisi ini untuk memperjelas secara angka berapa jumlah penduduk Aceh  yang ditanggung JKN-JKN KIS (APBN), dan berapa yang ditanggung APBA (program JKA kerjasama BPJS). Sehingga akan memperjelas berapa anggaran yang disedot untuk premi asuransi ini. 

Ada beberapa hal yang menjadi sorotan, mulai dari program kelanjutan kerjasama yang tidak melibatkan DPRA, padahal kerjasama di atas angka Rp 5 miliar saja harus persetujuan DPRA, konon angkanya sudah Rp 1.2 T. Lalu wacana agar Aceh bisa membentuk badan otonom sendiri yang mengelola asuransi kesehatan ini, jika secara regulasi memungkinkan sehingga bisa dengan sempurna memberi pelayanan prima bagi masyarakat Aceh. 

Komisi V DPR Aceh  juga mempertanyakan temuan di lapangan, pelayanan BPJS yang sudah ditanggung seluruh jiwa masyarakat Aceh belum bisa dirasakan pelayanan terbaik bagi masyarakat kalangan bawah. Parahnya sejumlah kasus seperti kecelakaan tunggal, bencana alam, kriminalitas, tidak ditanggung BPJS, tapi ditanggung dengan skema lain seperti Jasa Raharja yang proses nya bagi masyarakat tergolong ruwet. 

Maka, atas sejumlah persoalan yang ada mulai dari fase peganggaraan, peluang badan asuransi kesehatan mandiri Aceh, dan pelayanan BPJS, kita rekomendasikan untuk di evaluasi kembali. Kami juga dalam waktu dekat akan memanggil BPJS, dan sejumlah rumah sakit rujukan di Aceh. Kita semua berharap pelayanan kesehatan yang baik bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Aceh.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Parlemen

Komisi V DPRA Kunker Ke Kemendes PDTT, Ini Harapan Muslim Syamsuddin Terkait Persoalan Transmigrasi Di Aceh

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Komisi V DPRA melakukan kunjungan kerja ke Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terkait persoalan transmigrasi yang sedang digagas oleh Pemerintah Pusat di Provinsi Aceh. (25/02/2021)

Rombongan Komisi V yang dipimpin oleh Reza Fahlevi Kirani, serta anggota Muslim Syamsuddin ST MAP, Fakhrurrazi H Cut, Ansari, dan Syamsyuri langsung diterima oleh Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ir. Aisyah Gamawati , MM di Gedung Kemendes PDTT Pancoran Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan tersebut rombongan Komisi V DPRA ikut membahas berbagai persoalan salah satunya adalah terkait rencana Pemerintah Pusat melalui Kemendes PDTT yang akan melakukan program Transmigrasi dari Kota Malang Jawa Timur ke Kabupaten Simeulue Aceh, dimana DPRA merasa perlu menanyakan teknis pelaksanaannya pada Kemendes PDTT karena program tersebut telah menjadi atensi masyarakat lokal di Aceh.

Muslim Syamsuddin ST MAP salah satu rombongan Komisi V DPRA yang ikut dalam pertemuan tersebut berharap program yang akan memobilisasi penduduk dari luar Aceh ke Kabupaten Simeulue yang akan menjadi daerah tujuan Transmigrasi harus dipertimbangkan dengan baik oleh Kemendes PDTT terkait kuota penempatan penduduk lokal dan penduduk luar Aceh di lokasi transmigrasi agar tidak menjadi konflik sosial dikemudian hari.

“Saya berharap kepada Kemendes PDTT melalui Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi agar dapat dipertimbangkan kembali terkait jumlah kuota transmigrasi antara penduduk lokal dan penduduk luar Aceh, hal ini saya rasa sangat penting agar tidak menyebabkan ketimpangan dan konflik sosial di kemudian hari”. Ujar Muslim.

Politisi Partai SIRA ini juga mengatakan bahwa program Transmigrasi yang digagas oleh Kemendes PDTT harus memberikan asas manfaat kepada daerah yang telah ditetapkan menjadi lokasi program transmigrasi tersebut yaitu Kabupaten Simeulue.

“Pada dasarnya saya mendukung program Transmigrasi yang digadang-gadang oleh Kemendes PDTT, namun dengan satu syarat terpenting yaitu program tersebut jangan hanya semata-mata untuk mensejahterakan para transmigran dari luar aceh, namun juga harus dapat menimbulkan manfaat bagi penduduk lokal Aceh yang berada di lokasi transmigrasi baik dari aspek sosial, budaya dan ekonomi kerakyatan”. Tegas Muslim

Continue Reading

Parlemen

Muslim DPRA Nilai PAG Tidak Komitmen Terhadap Masyarakat Lingkungan

Published

on

By

Gampongaceh.com-Lhokseumawe. Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh melakukan pertemuan dalam rangka kunjungan kerja ke Perta Arun Gas (PAG) di Kota Lhokseumawe (28/01/2021)

Anggota DPRA Muslim Syamsuddin S.T M.A.P yang hadir dalam rombongan Komimi V saat dimintai keterangannya oleh media setelah rapat bersama pihak PAG mengaku sangat kecewa dengan kebijakan perusahaan khususnya terkait komitmen PAG terhadap masyarakat di lingkungan perusahaan.

Kekecewaan politisi Partai SIRA ini dikatakan karena menurutnya selama ini pihak Perta Arun Gas (PAG) terkesan belum seutuhnya mengakomodir kepentingan masyarakat lingkungan dalam hal penerimaan pekerja, ia berharap kedepan pihak PAG harus mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penerimaan baik tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja lingkungan.

“Saya sangat kecewa, sekelas perusahaan PAG yang beroperasi di Lhokseumawe Aceh Utara harusnya lebih memprioritaskan masyarakat lokal dan masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan saat adanya penerimaan tenaga kerja, hal ini sangat penting karena jangan sampai masyarakat yang hidup di sekitar wilayah perusahaan terkesan tidak diakomodir kepentingannya oleh PAG, (bek sampek buya krueng teuduek-duek, buya tamoeng yang meuraseuki)”. Ujar Muslim

Muslim yang merupakan Anggota DPRA Dapil V (Lhokseumawe dan Aceh Utara) menambahkan kedepan pihak PAG harus memenuhi hak-hak masyarakat lingkungan dan mengevaluasi kebijakan terhadap lingkungan, bukan hanya terkait penerimaan tenaga kerja saja namun juga tentang pembagian dana CSR perusahaan, dimana kedepan ia berharap dana CSR perusahaan harus lebih optimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lingkungan.

“Saat pertemuan tadi pihak PAG mengakui selama ini menyalurkan dana CSR melalui pihak ketiga, kedepannya mereka berjanji akan membuat kebijakan tentang penyaluran dana CSR secara langsung terhadap masyarakat lingkungan, ini merupakan kebijakan baru yang bagus dan saya akan mendukung karena masyarakat lingkungan akan merasakan manfaat kehadiran perusahaan ditengah-tengah lingkungan mereka. Tegas Muslim

Kunjungan kerja DPRA ke Perta Arus Gas di Kota Lhokseumawe ini diketuai oleh Ketua Komisi V DPRA M. Rizal Fahlevi Kirani dan juga ikut dihadiri oleh Wakil Ketua H. Asib Amin serta beberapa anggota yaitu, Muslim Syamsuddin, Ansari Muhammad, Tarmizi SP, dr Purnama Setia Budi, Salihin, Fakhurrazi H Cut, Syamsyuri, Noranita dan Sofyan Puteh. (*)

Continue Reading

Parlemen

Muslim DPRA Minta Bupati Aceh Utara Mengkaji Kembali Peraturan Tentang Jerih Aparatur Gampong

Published

on

By

Gampongaceh.com-Banda Aceh. Masyarakat Aceh Utara khususnya para aparatur gampong akhir-akhir ini ramai membicarakan terkait beredarnya draft Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 yang menjadi pembicaraan di berbagai media.(27/1/2021)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Muslim Syamsuddin S.T M.A.P meminta kepada Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib mengkaji kembali secara mendalam peraturan yang akan dikeluarkannya tersebut agar tidak menjadi polemik di masyarakat seperti pengurangan jerih penghasilan Aparatur Gampong di Aceh Utara yang mengakibatkan kegaduhan di masyarakat.

“Saya selaku Anggota DPRA Dapil V Lhokseumawe-Aceh Utara mendesak Bupati Aceh Utara agar mempertimbangkan kembali keputusan yang telah diambil menyangkut dengan pengurangan berbagai anggaran termasuk salah satunya anggaran jerih penghasilan aparatur gampong”. Ujar Muslim 

Saat dimintai keterangannya lebih lanjut oleh media, Politisi Partai SIRA ini mangatakan bahwa Bupati Aceh Utara beserta jajarannya harus mencari solusi lain terkait masalah ini agar dapat diterima oleh semua pihak.

Muslim beranggapan bahwa keadaan Kabupaten Aceh Utara terlihat sudah sangat kronis di bidang angaran hingga mengorbankan hajat hidup para aparatur gampong dengan memangkas penghasilan mereka.

“Kondisi anggaran di Aceh Utara sedang kronis, berbagai permasalahan terkait penganggaran sedang terjadi, namun memangkas dan mengurangi penghasilan apatur gampong itu bukan solusi karena para apatur gampong sangat membutuhkan jerih yang layak untuk menunjang kinerja mereka”. Tambah Muslim

Perlu diketahui bahwa dalam draft Perbup No. 3 Tahun 2021 tersebut, pada Bab V Tentang Penggunaan ADG Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa “Penyediaannya penghasilan tetap Geuchik sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) huruf a diberikan perbulan sebesar Rp. 2.426.640,- selama 12 (dua belas) bulan”

Pasal 8 Ayat (3) disebutkan jenis aparatur gampong yang meliputi Keurani Gampong Non PNS (Sekdes), Keurani Cut Urusan Umum dan Perencanaan, Keurani Cut Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan, dan Ulee Jurong.

Pasal 8 ayat (4) berbunyi “Penyediaan penghasilan tetap untuk Perangkat Gampong sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan perbulan sebesar Rp. 600.000,-selama 12 (dua belas) bulan atau terhitung sejak tanggal pengangkatan”.

Pada ayat selanjutnya di sebutkan pula bahwa gaji Kaur dan Kepala Seksi sebesar Rp. 450.000,- sedangkan tunjangan untuk jerih Ketua Tuha Peut sebesar Rp.600.000,- / bulan, wakil Tuha Peut Rp. 325.000,- / bulan, dan anggota sebesar Rp. 260.000,- / bulan.

Adapun Operator Desa mendapat tunjangan sebesar Rp. 300.000,-/bulan yang dibayar selama 12 bulan.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 gampongaceh.com