Connect with us

Regulasi

Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan, Dokumen APBG Geudumbak Diteliti di Puslabfor Poldasu

Published

on

Lhoksukon– Dokumen APBG Geudumbak tahun anggaran 2019 yang merupakan barang bukti kasus dugaan pemalsuan tanda tangan diteliti di Pusat Laboratorium dan Forensik Polda Sumatera Utara. Penelitian ini untuk membuktikan dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilaporkan oleh Ketua Tuha Peut Geudumbak.

Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Hadiyanto melalui Kasat Reskrim AKP Rustam Nawawi di ruang kerjanya, Rabu (17/6/20) membenarkan informasi ini.

“Benar, sudah dikirim ke Puslabfor Poldasu untuk diuji apakah tanda tangan itu identik atau palsu” kata Kasat Reskrim didampingi Kanit Tipiter Aipda Jasman.

Menurut Kasat Reskrim, setelah perkara ini dilaporkan oleh Ketua Tuha Peut Geudumbak Anwar Muhammad didampingi kuasa hukum dari YARA pada 20 Mei lalu, pihaknya sudah mengumpulkan barang bukti dan keterangan.

Penyidik menyita barang bukti berupa dokumen asli APBG Geudumbak tahun 2019. Penyidik juga telah memanggil Geuchik Geudumbak Zulkifli serta saksi-saksi untuk dikumpulkan keterangan.

“Sudah kita panggil dua orang saksi dari anggota tuha peut dan dua orang warga setempat. Tapi para saksi mengaku tidak melihat siapa yang menandatangani dokumen tersebut,” ujar Kasat Reskrim.

Pihaknya, kata AKP Rustam, juga sudah menyampaikan SP2HP kepada pelapor terkait perkembangan penyelidikan yang sedang berlangsung.

Kasat Reskrim mengatakan, apabila hasil uji Puslabfor menyatakan tanda tangan Ketua Tuha Peut Geudumbak pada lembaran pengesahan APBG 2019 palsu, geuchik setempat merupakan pihak yang bertanggung jawab.

“Jika identik, kasus ini akan ditutup. Namun bila terbukti palsu, maka akan naik ke proses selanjutnya. Jika terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan, tersangka nantinya akan dijerat dengan pasal 263 KUHP, tentang tindak pidana pemalsuan dokumen, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara” kata AKP Rustam.

Sumber: analisaaceh.com (ANALISA ACEH)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Parlemen

Muslim DPRA Minta Bupati Aceh Utara Mengkaji Kembali Peraturan Tentang Jerih Aparatur Gampong

Published

on

By

Gampongaceh.com-Banda Aceh. Masyarakat Aceh Utara khususnya para aparatur gampong akhir-akhir ini ramai membicarakan terkait beredarnya draft Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 yang menjadi pembicaraan di berbagai media.(27/1/2021)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Muslim Syamsuddin S.T M.A.P meminta kepada Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib mengkaji kembali secara mendalam peraturan yang akan dikeluarkannya tersebut agar tidak menjadi polemik di masyarakat seperti pengurangan jerih penghasilan Aparatur Gampong di Aceh Utara yang mengakibatkan kegaduhan di masyarakat.

“Saya selaku Anggota DPRA Dapil V Lhokseumawe-Aceh Utara mendesak Bupati Aceh Utara agar mempertimbangkan kembali keputusan yang telah diambil menyangkut dengan pengurangan berbagai anggaran termasuk salah satunya anggaran jerih penghasilan aparatur gampong”. Ujar Muslim 

Saat dimintai keterangannya lebih lanjut oleh media, Politisi Partai SIRA ini mangatakan bahwa Bupati Aceh Utara beserta jajarannya harus mencari solusi lain terkait masalah ini agar dapat diterima oleh semua pihak.

Muslim beranggapan bahwa keadaan Kabupaten Aceh Utara terlihat sudah sangat kronis di bidang angaran hingga mengorbankan hajat hidup para aparatur gampong dengan memangkas penghasilan mereka.

“Kondisi anggaran di Aceh Utara sedang kronis, berbagai permasalahan terkait penganggaran sedang terjadi, namun memangkas dan mengurangi penghasilan apatur gampong itu bukan solusi karena para apatur gampong sangat membutuhkan jerih yang layak untuk menunjang kinerja mereka”. Tambah Muslim

Perlu diketahui bahwa dalam draft Perbup No. 3 Tahun 2021 tersebut, pada Bab V Tentang Penggunaan ADG Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa “Penyediaannya penghasilan tetap Geuchik sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) huruf a diberikan perbulan sebesar Rp. 2.426.640,- selama 12 (dua belas) bulan”

Pasal 8 Ayat (3) disebutkan jenis aparatur gampong yang meliputi Keurani Gampong Non PNS (Sekdes), Keurani Cut Urusan Umum dan Perencanaan, Keurani Cut Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan, dan Ulee Jurong.

Pasal 8 ayat (4) berbunyi “Penyediaan penghasilan tetap untuk Perangkat Gampong sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan perbulan sebesar Rp. 600.000,-selama 12 (dua belas) bulan atau terhitung sejak tanggal pengangkatan”.

Pada ayat selanjutnya di sebutkan pula bahwa gaji Kaur dan Kepala Seksi sebesar Rp. 450.000,- sedangkan tunjangan untuk jerih Ketua Tuha Peut sebesar Rp.600.000,- / bulan, wakil Tuha Peut Rp. 325.000,- / bulan, dan anggota sebesar Rp. 260.000,- / bulan.

Adapun Operator Desa mendapat tunjangan sebesar Rp. 300.000,-/bulan yang dibayar selama 12 bulan.

Continue Reading

Regulasi

PPUU DPD RI Gelar FGD RUU BUMDES di IPB Bogor

Published

on

By

Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI gear Focus Group Discussion (FGD) dal am rank Uji Sahih Rancangan Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Desa bekerja sama Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB University, Kamis 2 Juli 2020 di IPB Internasional Convension Center Botani Square Building.

Ketua PPUU DPD RI, DR. H. Alirman Sori, Sh, M.Hum, MM mengatakan bahwa RUU Bumdes ini mampu berfungsi untuk menfasilitasi dan memberdayakan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh warga desa, melindungi kepentingan umum, menfasilitasi kegiatan pelayanan publik desa. Alirman Sori juga mengatakan bahwa RUU Bumdes ini tidak memberikan ancaman terhadap tumbuh kembangnya usaha yang telah ada tetapi munculnya kreativitas berusaha yang mampu memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat. “Bidang Usaha BUM Desa secara struktural berfungsi sebagai strategi dalam pemenuhan kebutuhan warga dalam mencari pekerjaan dan akses bekerja yang lebih mandiri dan berkelanjutan, sehingga penanaman modal swasta menjadi keniscayaan yang harus diminimalkan dan bahkan di hindari,” jelas Alirman Sori.

Dr. rer. Nat. Doni Yusri, MM Ketua Divisi Politik Pertanian dan Pengembangan Berbasis Desa PSP3-LPPM IPB saat membuka acara mengatakan sangat memberikan apresiasi atas lahirny RUU Bumdes yang di inisiasi oleh DPD RI.

FGD ini menghadirkan narasumber Dr. Sofyan Sjaf, M.Si (Tim Ahli RUU Tentang BUMDES – Kepala PSP3-IPB University), Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS
(Ketua Program Studi Sosiologi Pedesaan Pascasarjana IPB University) dan Drs. Ade Jaya Munadi, SH., MH (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bogor) serta dipandu oleh moderator Dr. rer. nat. Doni Yusri, MM (Direktur Pengembangan Bisnis PT. BLST).

Senator Fachrul Razi, Pimpinan Komite I DPD RI yang juga anggota PPUU mengatakan bahwa lahirnya RUU Bumdes sangatlah menjadi kebutuhan. Fachrul Razi mengatakan bahwa BUM Desa didirikan bertujuan menjadi wadah yang menghimpun ekonomi pedesaan untuk mempercepat pembangunan dan mensejahterakan masyarakat pedesaan; menjadi lembaga ekonomi pedesaan yang menyaring segala bentuk investasi yang masuk ke Desa. “Bumdes juga dapat menyelenggarakan dan mengembangkan usaha yang terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di desa berdasarkan potensi Desa, menjadi wadah bimbingan kegiatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan masyarakat di Desa dan mengembangkan usaha inovatif yang menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan,” jelasnya. (KU)

Continue Reading

Regulasi

UU Nomor 2/2020 Dinilai Hilangkan Sebagian Hak Perangkat Desa

Published

on

By

Jakarta – Undang-Undang Nomor 2/2020 tentang Penetapan Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Covid-19 menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Berlakunya UU itu dinilai menjadi omnibus law yang mengebiri sejumlah UU. Salah satunya UU Nomor 6/2014 tentang Desa. Berlakunya UU 2/2020 akan menghilangkan sebagian hak perangkat desa.

Itu seiring tidak berlakunya pasal 72 ayat (2) UU Nomor 6/2014 tentang Desa yang diantaranya mengatur tentang Dana Desa sebagai bagian dari sumber pendapatan desa dari APBN.

“Undang-undang yang masuk ke dalam UU (Corona) itu dianggap tidak berlaku, bakal menghilangkan (hak keuangan ) perangkat desa dan Kepala Desa ,” kata pakar hukum Ahmad Yani, Minggu 28 Juni 2020.

Perangkat desa itu terdiri dari kepala desa, sekretaris, bendahara dan pegawai desa lainnya tidak terkecuali semua yang selama ini menerima honor dari Dana Desa. Diantaranya guru TKA/PAUD/TPQ, PPKBD sub PPKB, kader posyandu. Selama ini perangkat desa, sebagaimana PP 11/2019 penghasilan perangkat adalah 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dan salah satu sumber keuangan APBDes adalah Dana Desa (50-60 persen).

Berhentinya pembangunan di desa dan hilangnya sebagian hak perangkat desa itu merupakan implikasi dari pasal 28 ayat (8) UU Corona. Dalam pasal itu menyebutkan pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya di UU Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Ahmad Yani menjelaskan pasal 28 itu menjadi semacam omnibus law yang membatalkan bermacam-macam UU. Salah satunya UU Desa. Dengan berlakunya pasal “Dewa Maut” itu, UU yang lain menjadi tidak eksis lagi. “Pasal 28 (UU Corona) ini menjadi omnibus law dalam bentuk lain. Ada 12 yang masuk ke dalam UU (Corona) itu dianggap tidak berlaku,” papar mantan anggota DPR tersebut.

Ajukan Judicial Review

Ahmad Yani menyebut saat ini banyak pihak yang mengajukan judicial review terhadap UU Corona itu. Termasuk dirinya. Selain menggugat pasal 28 UU Corona, ada dua pasal lain yang dia gugat. Yakni, pasal 2 dan pasal 27. Ada pula pemohon dari unsur kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara yang mengajukan Judicial Review atas pasal 28 ayat (8).

“Kami anggap pengesahannya (UU Corona) bertentangan dengan konstitusi,” jelasnya.

Menurut Yani, dalam permohonan JR kali ini pihaknya menggugat secara formil dan materil. Dari segi formil, Yani dkk menilai pengesahan UU Corona yang bertentangan dengan konstitusi. Misalnya, tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembahasan yang menyangkut dana perimbangan pusat untuk daerah. “Seharusnya DPD terlibat dalam pengesahannya (UU Corona) itu. Ini sama sekali menafikan peran DPD,” jelasnya.

Sementara dari sisi materil, Yani menyebut sejumlah pasal yang digugat itu menabrak kewenangan lembaga lain. Misal di pasal 27, membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit. Pasal 27 itu juga membuat lembaga peradilan tidak punya taring. “Padahal sekarang ini sudah banyak betul permasalahannya kan. Tidak bisa diaudit, tidak bisa dipidana,” imbuh dia.

Sumber: Liputan6.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 gampongaceh.com