Connect with us

Kolom Fachrul Razi

Fachrul Razi: Pandemi Demokrasi Dan Pilkada di Masa Pandemi

Published

on

Gampongaceh.com-Jakarta. Adalah fenomena yg terjadi pada pilkada serentak 2020 saat ini. Banyak fenomena-fenomena menarik lainnya yg terjadi pada pilkada 2020 ini, antara lain netralitas ASN semakin mengkhawatirkan, fenomena kotak kosong semakin meningkat yg sejalan dgn meningkatnya calon tunggal, melanggengkan dinasti politik, dan politik uang semakin sulit di kontrol.

Hal ini terungkap dalam konsinyering penyiaran pilkada serentak 2020 dalam rangka mencari pemimpin pilihan rakyat (8/10). Acara yg diselenggarakan TVRI ini mengundang sejumlah Narasumber salah satunya Fachrul Razi selaku Ketua Komite 1 DPD RI

Razi menjelaskan bahwa sudah banyak pihak yang meminta penundaan pilkada akan tetapi pilkada tetap jalan mulai dari Komite 1 DPD RI, Mantan Wapres Jusuf Kala, Ormas Islam NU dan Muhammadyah, hingga tokoh politik dan akademisi, bahkan komnas HAM. Update informasi saat ini rata-rata harian peningkatan penularan covid-19 mencapai 4000-an dan sepertinya belum adanya indikasi akan menurun.

Komite I DPDRI tidak hanya meminta pemerintah untuk menunda Pilkada serentak 2020 akan tetapi juga menawarkan jalan tengah yaitu melaksanakan pilkada secara asimetris dimana daerah-daerah yang tinggi atau zona merah dipilih oleh DPRD.

Sementara itu dalam dialog, Desi dari TVRI berpendapat bahwa walau bagaimanapun pilkada tetap dilaksanakan karena begitu banyak sumberdaya yg sudah dialokasikan baik oleh paslon maupun pihak-pihak lain yg terlibat dalam pilkada. Artinya Pilkada dapat menstimulus perekonomian di daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

Berkaitan dengan mengawal demokrasi di daerah dengan indikasi dinasti politik, TVRI punya program pendidikan pemilih pada pilkada 2020 ini, TVRI tidak akan membuka perdebatan paslon akan tetapi lebih kepada edukasi bagi pemilih dengan mengundang narasumber dari akademisi, tokoh masyarakat, dan anggota DPD dari daerah yg ikut pilkada.

Menanggapi hal tersebut, Fachrul Razi menegaskan bahwa Komite 1 sangat mendukung adanya edukasi politik yg dilakukan TVRI dan TVRI bisa fokus pada daerah yg memiliki fenomena dinasti politik, kotak kosong, atau kriteria lainnya agar masyakat dapat pemahaman yang baik.

Komite 1 DPD RI sebenarnya menawarkan solusi bagi kondisi pilkada saat ini dgn menginisiasi RUU Pilkada perubahan UU No 10/2016. Komite 1 DPD RI menawarkan solusi untuk meminimalisir politik uang, mencegah calon tunggal, dan dinasti politik. Disamping itu, Komite 1 DPD RI mengusulkan pendanaan Pilkada dari APBN, tidak menggunakan APBD karena sangt rawan sipolitisir untuk kepntngan calon tertentu.

Sebagai penutup, Razi mengharapkan media khususnya media televisi daoat menjadi media edukasi politik bagi masyarakat khususnya masyarakat daerah dimana siaran TVRI menjangkau sampai ke pelosok daerah.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kolom Fachrul Razi

Fachrul Razi: Pilkada Ditengah Pandemi Adalah Ancaman Bagi Kedaulatan Rakyat

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tengah menjadi salah satu sorotan publik yang menuai banyak protes dari berbagai pihak.

Bagaimana tidak, pemerintah bersama Komisi II DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum memutuskan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 nanti setelah beberapa kali mengalami penundaan meskipun pandemi Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan pelandaian. Hal ini menjadi Sorotan dalam Seminar Online dalam rangka HUT DPD RI ke -16 dan KAHMI ke – 54.

Momentum HUT DPD-RI dan KAHMI salah satunya dilaksanakan dalam bentuk mengadakan Webinar bersama dengan tema “Jalan Selamat Pilkada Serentak Dimasa Pandemi Covid-19” yang diikuti oleh ratusan audience dari suluruh Indonesia melalui aplikasi Zoom Meeting pada rabu malam 7 Oktober 2020.

Seminar online menghadirkan Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai keynote speaker dengan narasumber menghadirkan Ketua Komite 1 DPD-RI, Prof. Dr. Siti Zuhro, MA (Presidium MN KAHMI), Zulfikar Arse Sadikin (Komisi II DPR RI), Dr.TB. Massa Djafar, M.Si (Ketua Program Doktor Ilmu Politik UNAS), Dipandu oleh Moderator Manimbang Kahariady (Sekretaris Jenderal MN KAHMI) Seminar berjalan menarik secara daring.

Fachrul Razi mengatakan pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi mencoreng nilai nilai dan substansi demokrasi dan cukup mengkhawatirkan ditengah masyarakat yang was – was terinfeksi Covid-19 serta jumlah korban pandemi covidyang semakin meningkat tajam.

Fachrul Razi Ketua Komite 1 DPD-RI dalam paparannya mengatakan bahwasanya saat ini Komite 1 DPD-RI tetap menghargai langkah Pemerintah dan KPU yang tetap bersikeras melaksanakan tahapan Pilkada 2020 di tengah pandemi, namun sikap Komite 1 DPD-RI tetap belum berubah sejak awal yaitu tetap meminta pemerintah dapat mempertimbangkan pelaksanaan pilkada dan berharap dapat ditunda tahun 2021.

Fachrul yang merupakan Senator asal Daerah Pemilihan Aceh ini mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada ditengah pandemi adalah sebuah tindakan yang mengotori demokrasi, karena menurutnya keselamatan Rakyat Indonesia lebih penting dan harus menjadi prioritas dibandingkan proses perebutan kekuasaan di tengah pandemi.

“Demokrasi Indonesia sedang tidak baik baik saja dan Pilkada di era pandemi merupakan sejarah pilkada yang menggeser kekuatan politik rakyat menjadi demokrasi elit, kita benar benar dihadapkan pada pandemi dalam demokrasi, dimana praktek money politik, dinasti politik, calon tunggal dan ketidaknetralan ASN merupakan virus yang membunuh demokrasi,” tegas Fachrul Razi.

Dirinya mengingatkan demokrasi harus membawa kedaulatan bagi sipil, bukan melanggengkan kekuasaan politik elit. Demokrasi yang dipraktekkan secara oligarki akan menggiring Indonesia menuju the failed of state atau the lost of State, rakyat kehilangan kedaulatannya, saya menyatakan bahwa dua hal yang terjadi saat ini di Indonesia adalah yang pertama pandemi covid-19 dan yang kedua pandemi dalam demokrasi yang mengorbankan rakyat demi kekuasaan.” ujar Fachrul.

Fachrul Razi juga menambahkan bahwa sejarah akan mencatat pelaksanaan pilkada kali ini adalah yang terburuk, karena dilakukan ditengah wabah pandemi Covid-19 namun para penguasa malah mengangkangi hak demokrasi rakyat yang menjadi sebuah “Pandemi dalam Demokrasi” yang sangat tidak menguntungkan rakyat Indonesia baik secara politik maupun keselamatan.

“Suara Komite 1 DPD-RI tetap sejalan dengan suara dan aspirasi publik diluar sana, yaitu menolak pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19, selama 3 bulan terakhir kami intens mengikuti suara publik dan memperjuangkan nya seperti melakukan pertemuan dengan KPU dan meminta KPU untuk menunda Pilkada, bahkan DPD-RI sudah mengatakan kepada Presiden untuk mendengarkan aspirasi rakyat di daerah yang meminta Pilkada ditunda,” tambah Fachrul.

Diakhir pemaparannya selaku narasumber Fachrul Razi juga mengatakan jika Pilkada 2020 tetap berjalan maka seluruh anak bangsa baik DPD-RI, KAHMI dan elemen lainnya harus secara bersama-sama mengawasi jalannya proses tersebut karena hal ini begitu penting karena sedikit saja terdapat pelanggaran baik dari segi protokol kesehatan dan pelanggaran aturan kampanye maka pada ujungnya rakyalah yang akan merasakan dampaknya.

“Banyak fakta yang kita lihat selama ini mengapa pilkada harus ditunda dan diawasi secara bersama-sama terkait persoalan tahapan kampanye yang berpotensi melanggar ketentuan protokol kesehatan, dan juga persoalan netralitas ASN di daerah karena di beberapa daerah yang akan melaksanakan tahapan Pilkada 2020 dengan mayoritas memunculkan kandidat yang berasal dari petahana dan dinasti politik petahana,” Tutup Fachrul Razi yang juga kader HMI asal UI Depok dan kader HMI Aceh.

Continue Reading

Kolom Fachrul Razi

Fachrul Razi M.I.P, Ketua Komite I DPD RI: Penyelesaian Konflik Kehutanan dan Reforma Agraria Akan Diselesaikan Melalui Tim Kerja Bersama Kementerian Lingkungan Hidup

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Penyelesaian konflik kehutanan dan lahan serta percepatan Reforma Agraria merupakan program prioritas Pemerintahan sekarang ini. Akan tetapi penyelesaian konflik kehutanan dan lahan serta Reforma Agraria khususnya di Daerah tidak berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Lebih dari 20% dari kawasan hutan dipengaruhi sebagian besar karena sengketa izin untuk pertambangan, hutan tanaman industri atau perkebunan kelapa sawit.

Banyak faktor yang saling terkait berkontribusi dalam konflik ini, seperti ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh yurisdiksi bertentangan atau tumpang tindih; lemahnya penegakan hukum; perizinan yang tidak terkoordinasi (dan sering ilegal) dan prosedur perizinan; korupsi yang merajalela; dan meningkatnya permintaan global untuk lahan, makanan, energi terbarukan, infrastruktur, dan konservasi. Pihak yang paling terdampak akibat konflik di kawasan hutan adalah masyarakat yang berada di kawasan Hutan.

Dengan adanya program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, diharapkan berbagai konflik yang terjadi dikawasan hutan dapat diselesaikan dengan baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat khususnya masyarakat di kawasan hutan (termasuk masyarakat adat). Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen Komite I yang merupakan “orang daerah” telah sepakat untuk membentuk Tim Kerja bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) RI. Tim Kerja ini nantinya menjadi wadah alternatif bagi penyelesaian berbagai konflik kehutanan di kawasan hutan dan sekaligus mendorong percepatan Reforma Agraria dan perhutanan sosial di Daerah.

Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama dengan Menteri Lingkugan Hidup dan Kehutanan RI (06/10). Rapat Kerja di pimpin langsung oleh Ketua Komite I, Fachrul Razi, didampingi oleh Wakil Ketua Komite I, Abdul Khalik dan Fernando Sinaga. Hadir juga anggota Komite I DPD RI antara lain Agustin Teras Narang, Instianawaty Ayus, Filep Wamafma, Amang Syafrudin, Leonardy Harmainy, Maria Goreti, Abdurahman Thoha, GKR Hemas, Richard Hamonangan, Hudarni Rani, Badikenita Sitepu, Dewa Putu Ardika, Almalik Papabari, Husain Alting, dan Abdurrahman Thoha.

Sementara dari KLHK dihadiri oleh Menteri Siti Nurbaya Bakar, didampingi Sekjen KLHK; Inspektorat Jenderal; Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; Drijen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung; Dirjen Hutan Produksi Lestari; Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; Drijen Pengendalian Perubahan Iklim; Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan sejumlah Staf Ahli beserta jajarannya.

Komite I berpandangan bahwa hutan dan kekayaannya merupakan bagian dari kekayaan nasional yang wajib dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat di Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan. Namun dalam praktiknya pengelolaan hutan dan kekayaannya telah menimbulkan berbagai persoalan yang salah satunya adalah konflik kehutanan. Oleh karena itu pengelolaan hutan yang adil, berkepastian dana berkelanjuta serta berpihak kepada kepentingan masyarakat Daerah sangat dibutuhkan.

Rapat Kerja diakhiri dengan kesimpulan sebagaimana yang sampaikan sebagai berikut:Komite I DPD RI mengapresiasi capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam pelaksanaan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial;

Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk bersinergi dalam bentuk Tim Kerja bersama dalam rangka percepatan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial serta penyelesaian konflik lahan/pertanahan yang berada di kawasan hutan di daerah-daerah;

Komite I DPD RI mendorong dan memperkuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial serta penyelesaian konflik lahan/pertanahan yang berada di kawasan hutan.

Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mendorong Pemerintah Daerah mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka penyelesaian permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan di Daerah.

Rapat Kerja yang berlangsung kritis dan positif ini berakhir pada pukul 13.00 dengan suatu komitmen agar Reforma Agraria khususnya perhutanan sosial dan penyelesaian konflik kehutanan dapat terselesaikan dengan baik dan sejalan dengan amanat UUD 1945 yakni mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Kolom Fachrul Razi

Ketua Komite 1 DPD-RI Fachrul Razi M.I.P Ucapkan Selamat HUT DPD RI Ke-16

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Kamis, 1 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Merayakan Hut ke 16 Tahun Lembaga tersebut. Senator Fachrul Razi turut memberikan ucapan.

Tugas DPD saat ini belum maksimal sebagaimana diungkap Ketua Komite I DPD RI H. Fachrul Razi MIP, namun diharapkan agar DPD RI dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, sekaligus menyampaikan ucapan selamat HUT ke-16 Tahun 2020 kepada seluruh jajaran pimpinan dan anggota DPD.

“DPD adalah sebuah lembaga perwakilan seperti halnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mewakili masyarakat pada wilayah tertentu.. DPD merupakan alternatif baru bagi bentuk “utusan daerah” di MPR, yang lebih merepresentasikan kepentingan daerah. Bila pada MPR sistem yang lama anggota utusan daerah merupakan hasil pemilihan eksklusif anggota DPRD Provinsi, maka anggota DPD dipilih melalui Pemilihan umum (pemilu) melalui sistem distrik berwakil banyak. Dalam sisitem ini, masyarakat langsung memilih nama kandidat, yang memang disyaratkan untuk independen (bukan pengurus Partai Politik).” ungkap Fachrul Razi kepada media, (30/9).

Dalam rangka penguatan kapasitas DPD yang memadai dan lebih mantap, diperlukan penyempurnaan tatanan negara yang lebih menjamin kedaulatan rakyat dan prinsip keseimbangan antar lembaga negara. Dalam kekuasaan legislatif, perlu ditata kembali prinsip kesetaraan, saling mengontrol dan mengimbagi antara DPR dengan DPD. Tujuan ke arah tersebut akan berujung perlunya melakukan perubahan UUD 1945 secara komprehensif, dan dalam konteks DPD perlu penyempurnaan pasal 22 D.

Fachrul Razi menambahkan, Terlebih DPD telah memberikan penguatan kehidupan demokrasi, khususnya yang berkaitan dengan daerah dengan menyerap aspirasi dan kepentingan daerah, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah kepada Pemerintah atau di tingkat nasional. Hal ini niscaya juga akan mendekatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Pada kelanjutannya akan dapat memupuk dan memperkuat perasaan akan manfaat pemerintah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. (**)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 gampongaceh.com