Connect with us

Parlemen

Fraksi PKS Sebut RUU Ciptaker Lebih Pro ke Para Cukong Besar

Published

on

POLHUMED, JAKARTA – Niat Pemerintah mengajukan RUU Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) untuk penyediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, dinilai Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto masih jauh panggang dari api.

Mulyanto menyebut dalam RUU setebal lebih dari seribu halaman itu fokus dan memihak pengusaha besar ketimbang pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Walaupun jargon yang diangkat Pemerintah terkait RUU Ciptaker adalah untuk menciptakan lapangan kerja namun kalau dicermati pasal-pasal di dalamnya, khususnya yang terkait dengan ketenagakerjaan dan UMKM, tidak mencerminkan hal tersebut.

Bisa dibilang RUU Ciptaker ini lebih didedikasikan untuk kemudahan berusaha dan investasi pengusaha besar dan investor asing atau para cukong, bukan UMKM dan tenaga kerja Indonesia. Klaster terkait ketenagakerjaan jelas-jelas tidak memihak tenaga kerja Indonesia, bahkan lebih memihak pengusaha, investor dan Tenaga Kerja Asing (TKA).

“Dan klaster ini katanya mau didrop Pemerintah, namun sampai hari ini, yang saya ketahui, tidak ada surat resmi kepada DPR terkait hal tersebut,” tegas anggota Badan Legislasi DPR ini.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menilai ketentuan dalam RUU Ciptaker terkait mengangkat harkat dan martabat UMKM masih seadanya. Padahal fakta potensi tenaga kerja Indonesia yang terserap dalam sektor UMKM ini sangatlah besar, yakni sebanyak 117 juta tenaga kerja atau sebanyak 97 % dari total tenaga kerja Indonesia.  Jumlah yang sangat besar, dibandingkan dengan tenaga kerja yg dikontribusikan sektor usaha besar yang hanya sebesar 3%.

Di sisi lain, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 8.600 triliun Rupiah atau sebesar 61% dari total PDB nasional.  Sementara sumbangan usaha besar hanya sebanyak 5.500 triliuan Rupiah atau sebesar 39 %.

“Luar biasa kontribusi sektor UMKM ini terhadap ketenagakerjaan kita, yakni sebesar 97% dari total tenaga kerja nasional, juga terhadap PDB nasional.  Namun kalau kita bedah draft RUU Ciptaker yang setebal 1.027 halaman ini, maka jangan kaget kalau pasal-pasal terkait dengan pembahasan UMKM hanya sebanyak 8 halaman, tidak lebih, atau hanya sebanyak 0.8%.

Dari seluruh pasal dalam RUU Ciptaker yang sejumlah 174 pasal, pasal terkait UMKM hanya sebanyak 14 pasal. Pasal-pasal yang ada itupun masih bersifat normatif, belum konkret.

Jadi logika sederhananya ketentuan dalam 1.020 halaman atau sekitar 99.2% dari RUU Ciptaker ini, lebih didedikasikan untuk usaha besar dan investor asing.  Bukan untuk UMKM, karena terkait UMKM hanya dibahas dalam 8 halaman.

Ini semua tentunya menjadi renungan untuk kita bersama. Memihak kepada siapa RUU Ciptaker ini”, sindir Mulyanto.

“Masyarakat perlu mencermati dan membuka mata lebar-lebar terhadap pembahasan RUU Ciptaker ini.  Di tengah pandemi ini, Pemerintah dan DPR memaksa untuk membahas cepat RUU Ciptaker, yang nota bene 99.2% nya lebih didedikasikan untuk para pengusaha besar,” papar Mulyanto.

Mulyanto khawatir Pemerintah didikte untuk melayani kemauan pengusaha besar dan investor asing untuk meliberalisasi perekonomian nasional kita.  Ini tentu tidak kita inginkan.  Yang ingin kita bangun adalah kedaulatan ekonomi nasional yang inklusif, yang memihak mayoritas pengusaha nasional, yang mengokohkan tenaga kerja Indonesia.

Karena itu Mulyanto mengajak masyarakat untuk memcermati secara seksama pembahasan pasal-pasal dalam RUU Ciptaker yang sekarang sedang digodog di DPR ini.

“Pemerintah harusnya lebih memikirkan dan mengutamakan nasib rakyat yang saat ini kesulitan mencari kerja. Pemerintah harus dapat memberi solusi yang adil bagi semuanya,” pungkasnya (P/FP)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Parlemen

Muslim DPRA Serahkan Bantuan Masa Panik Kebakaran Ke Sejumlah Lokasi Di Aceh Utata Dan Lhokseumawe

Published

on

By

Gampongaceh.com-Aceh Utara. Anggota Komisi V DPRA Muslim Syamsuddin ST MAP berserta tim menyalurkan bantuan masa panik ke beberapa lokasi terjadinya kebakaran di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe yang terjadi dalam beberapa waktu yang lalu. Kamis (29/04/2021).

Menurut amatan media, Muslim Syamsuddin beserta rombongan langsung turun langsung ke 4 titik lokasi terjadinya kebakaran yaitu; Gampong Keutapang Nisam, Gampong Blang Dalam Baroh Nisam, Gampong Tambon Tunong Dewantara serta Gampong Batuphat Timur Lhokseumawe.

Politisi Partai SIRA tersebut saat dimintai keterangannya oleh media setelah menyerahkan bantuan masa panik menuturkan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait musibah kebakaran di berberapa lokasi tersebut, dan langsung turun ke lokasi untuk menyalurkan bantuan masa panik terhadap korban.

“Iya pada hari ini saya dan tim langsung berkunjung ke beberapa lokasi kebakaran untuk menyerahkan bantuan masa panik kepada korban kebakaran, harapan saya ini dapat sedikit membantu apalagi musibah terjadi di tengah suasana bulan suci Ramadhan”. Ujar Muslim

Muslim juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati dikarenakan akhir-akhir ini sering terjadinya musibah kebakaran di Aceh Utara dan Lhokseumawe.

“Insya Allah setelah menyerahkan bantuan masa panik pada hari ini, kedepan saya akan mencoba berkomunikasi dengan pihak dinas terkait untuk mengakomodir para korban dari kebakaran tersebut, hal ini saya rasa sangat penting apalagi musibah terjadi di bulan suci Ramadhan.”

Continue Reading

Parlemen

Blok B Dikelola PEMA Global Energy, Muslim DPRA: Kita Apresiasi Tapi Tetap Harus Menguntungkan Bagi Rakyat Aceh

Published

on

By

Gampongaceh.com-Banda Aceh. Pengelolaan potensi minyak dan gas bumi Blok B Aceh Utara telah sah dimandatkan kepada Pemerintah Aceh dalam hal ini PT. Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai kontraktor definitif Blok B.

Pengelolaan tersebut sesuai dengan keputusan yang tertuang dalam SK Menteri ESDM nomor 76.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang persetujuan pengelolaan dan penetapan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok kontrak kerja sama pada wilayah Blok B.

Anggota Komisi V DPRA Muslim Syamsuddin ST MAP dalam keterangan persnya mengatakan bahwa ia mengarpresiasi langkah PT PEMA yang akan mengelola Blok B Aceh Utara yang bekerja sama dengan PT PEMA Global Energy, dimana PT PEMA Global Energy ditunjuk sebagai kontraktor dengan jangka waktu kontrak selama 20 tahun.

“Saya mengapresiasi langkah PT PEMA dan  anak perusahaan PT PEMA Global Energy yang akan mengelola Blok B Aceh Utara, namun kerjasama tersebut harus jelas baik secara administrasi maupun teknis dilapangan, setiap kerjasama pengelolaan Blok B tersebut harus menguntungkan bagi Aceh khususnya masyarakat di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe”. Ujar Muslim

Politisi Partai SIRA tersebut juga menekankan bahwa pengeleloan Blok B Aceh Utara melalui PT PEMA dan PT PEMA Global Energy harus memiliki skema yang jelas dimana harus tertuang didalam sebuah kerja sama, seperti hak yang akan didapatkan oleh Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe karena objek pengelolan tersebut berada di dua Kab/Kota tersebut.

“Nantinya PT PEMA dan PT PEMA Global Energy harus memiliki sebuah ground breaking yang berisi skema pengelolan Blok B sehingga hasil dari Migas Aceh tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh Rakyat Aceh secara umum”. Tambah Muslim.

“Serta yang terpenting adalah hak untuk Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe sebagai wilayah yang menjadi objek pengelolaan Blok B tersebut harus jelas diatur dalam kerjasama tersebut, bek sampek kreuh bhan keu ngoen bhan likot”. Tegas Muslim. (**)

Continue Reading

Parlemen

Jumlah Tenaga Kesehatan Di Ruang Pinere RSUZA Sangat Minim, Muslim DPRA: Jangan Bunuh Pasien Karena Pelayanan Terbatas

Published

on

By

Gampongaceh.com-Banda Aceh. Kasus Covid-19 di Aceh kembali meningkat, Komisi V DPRA yang salah satunya membidangi kesehatan langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Ruang Pinere Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh pada Sabtu (24/4/2021).

Rombongan Komisi V dipimpin M Rizal Falevi Kirani. Turut mendampingi juga Sekretaris Komisi V, Iskandar Usman Al-Farlaky dan Anggota Komisi V, Muslim Syamsuddin, ST MAP., Tarmizi SP, dan Ansari Muhammad SPt MSi.

Dalam inspeksi mendadak tersebut, rombongan Komisi V DPRA mendapatkan laporan dari Kepala Ruang Rawat Pinere bahwa saat ini mereka kekurangan tenaga medis serta kewalahan jika jumlah pasien terus bertambah setiap harinya.

Anggota Komisi V DPRA Muslim Syamsuddin ST MAP yang juga ikut dalam rombongan sidak tersebut mengatakan bahwa ia sangat prihatin atas minimnya tenaga medis di ruang Pinere RSUZA terlebih dengan kondisi angka positif Covid-19 yang kembali menanjak di Provinsi Aceh.

“Saya sangat kecewa sekaligus prihatin atas kondisi yang saat ini terjadi di ruang Pinere RSUZA, ditengah kondisi meningkatnya kasus Covid-19 di Aceh malah saat ini sekelas RSUZA Banda Aceh masih sangat kekurangan jumlah tenaga medis yang harus merawat pasien”. Ujar Muslim.

Muslim Syamsuddin menambahkan saat ini untuk merawat 34 pasien hanya terdapat 4 orang perawat per shif di ruang Pinere RSUZA, hal tersebut ia rasa sangat jauh dari kata layak dan standard dalam kinerja para tenaga medis yang menyebabkan para pasien tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal.

Menyikapi persoalan tersebut, Anggota Komisi V DPRA Muslim Syamsuddin ST MAP mendesak kepada Pemerintah Aceh serta Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 di Provinsi Aceh agar lebih serius menangani pasien yang terkonfirmasi Covid-19.

“Pemerintah Aceh harus lebih serius dalam hal memutus rantai penyebaran Covid-19 di Aceh, dengan banyaknya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19 harusnya tidak ada lagi istilah kekurangan jumlah tenaga medis di rumah sakit sekelas RSUZA Banda Aceh”. Tambah Muslim.

Politikus Partai SIRA ini mengaku sangat miris terhadap kesigapan Pemerintah Aceh dalam penanganan Covid-19 di Aceh. Padahal, anggaran refocusing untuk penanganan wabah corona tahun 2020 sangatlah besar.

“Saya tegas mengatakan bahwa Pemerintah Aceh dan RSUZA harus sesegera mungkin menambah kekurangan jumlah tenaga medis di ruang Pinere serta kurangnya Alkes (Alat Kesehatan), para tenaga kesehatan (Nakes) yang bertugas merawat pasien Covid-19 juga mengeluh lantaran hingga saat ini insentif mereka belum juga kunjung selesai dibayar oleh Pemerintah Aceh”. Tegas Muslim. (**)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 gampongaceh.com