BIREUEN – Sejak terjadinya Covid-19 atau penyebaran virus corona di dunia, berbagai aktivitas atau sektor kehidupan masyarakat terganggu.

Yang paling disayangkan sektor pendidikan mulai tingkat bawah hingga tingkat tinggi terganggu.

Anak-anak sekolah di Indonesia, umumnya di Aceh dan khususnya di Kabupaten Bireuen tidak bisa bersekolah selama terjadinya pandemi Covid-19 hingga masa new normal saat ini.

Sekolah-sekolah dan madrasah ditutup, anak-anak harus belajar di rumah bersama orang tuanya.

Untuk mengantisipasi putus sekolah atau kebodohan yang akan dialami anak-anak, khususnya anak usia Sekolah Dasar (SD), berbagai cara dilakukan oleh masyarakat.

Seperti halnya di Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh.

Di desa pedalaman yang terletak di lintas nasional Bireuen-Takengon, Km 18 ini, atau berjarak 18 kilometer arah selatan Kota Bireuen, kini telah lahir Sikula Gampong (Sigap).

Sikula Gampong tersebut lahir atas inisiatif Keuchik Krueng Simpo, Safrizal SPd.

Betapa tidak, sejak Covid-19, anak-anak di desanya tidak bisa bersekolah, karena sekolah diliburkan oleh pemerintah.

Sementara itu bocah-bocah cilik di desa pedalaman tersebut sangat membutuhkan pendidikan.

Sehingga tergerak hati Safrizal untuk membangun atau melahirkan sikula gampong di desanya.

“Alhamdulillah proses belajar mengajar (PBM) di sikula gampong (Sigap) sudah berjalan dua minggu, anak-anak usia SD bersekolah atau PBM di balai desa dan kantor keuchik,” kata Safrizal kepada Serambinews.com, Selasa (28/7/2020).

Untuk mendidik anak-anak di Sigap, Safrizal tetap meminta jasa guru SD yang ada di desanya untuk mengajar anak-anak desa.

“Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak, sikula gampong di desa kami sudah berjalan dengan baik,” sebut Safrizal.

Dirinya juga sangat berterima kasih kepada swluruh warga Krueng Simpo dan pihak lainnya, yang telah mendukung terlaksananya proses belajar mengajar di Sigap tersebut.

“Dalam belajar kami tetap mengutamakan protap kesehatan, dengan memakai masker, cuci tangan pakai sabun serta menjaga jarak,” terang Safrizal.

Ia mengharapkan selama sekolah diliburkan, program Sigap di desanya dapat berjalan dengan baik.

“Dengan harapan anak-anak di Desa Krueng Simpo tidak putus sekolah dan menjadi orang-orang pintar, sehingga tidak kalah hebatnya dengan anak-anak di perkotaan,” harap Safrizal. 

Ini Profil Safrizal ?

Nama Lengkap : Safrizal SPd
Nama Panggilan : Jal
Lahir di Bireuen, 15 Mei 1985
Pekerjaan : Guru Honorer di SDN 1 Bireuen
Jabatan : Keuchik Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Bireuen, Aceh
Orang Tua, Ayah : Sulaiman (Alm) Ibu : Ramlah
Putra kedua dari lima saudara

Pendidikan
SDN 6 Juli 1999
SMP N 1 Juli 2001
SMA N 3 Bireuen 2004
D-II PGSD Universitas Almuslim Bireuen 2008
S1-PGSD Universitas Almuslim 2012

Organisasi
– Pengurus HMJ 2008
– Ketua lembaga Pemuda Syarikat Ikhwana (Lepsi) 2014
– Sekretaris Asosiasi Keuchik Kecamata. Juli 2017-2020
– Pengurus Karang Taruna Kabupaten Bireuen 2018-2022
– Pengurus KONI Bireuen 2018-2022

Sumber: Serambinews.com

Tindakan konservasi merupakan tanggung jawab bersama. Hal itulah yang mendorong Imum Sulaiman SE Mukim Lutueng atau lebih dikenal akrab disapa Mukim Mane melakukan tindakan nyata melindungi hutan.

Mukim Mane berada di Kecamatan Mene Kabupaten Pidie.

Kini, tiga desa di Kemukiman Lutueng yang mendapat SK pengelolaan Hutan Desa dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SK itu sesuai dengan undang undang Nomor41 tahun Tahun 1999 tentang Kehutanan dan surat hak pengelolaan hutan desa yang dikeluarkan oleh Gubenur Aceh Tahun 2016 dengan luas 7.939 hektare pada tahun 2015.

Saat ini program inni tercatat sukses menjalanan pogram dan menjadi pengelolaan Hutan Desa pertama di Aceh.

Lantas apa motivasi sang Mukim Mane?

Dalam wawancara dengan Tompi, koresponden ACEHSATU.com Senin (12/09/2019) lalu, sang mukim menjelaskan mengapa ia terdorong melalukan aksi konservasi.

Merlindungan kawasan hutan dan satwa menjadi salah satu tujuan utamanya sehingga dirinya menjadi pendorong masyarakat dalam mewujudkan perhutanan sosial yaitu Hutan Desa di Pemukiman Lutueng.

Mukim Mane menjelaskan, proses pengajuan pengelolaan hutan desa dilakukannya semenjak tahun 2013 dan baru disetujuai tahun 2015 dengan luas kawasan luas 7.939 hektare.

Hal ini dilakukannya atas pengalamannya mengunjungi beberapa daerah yang telah menjalankan pengelolaan hutan Desa seperti di Nagari Sumatera Barat.

Setelah semua konsep pengelaolaan Hutan Desa ai pelajari barulah dirinya duduk dengan beberapa perangkat desa termasuk dengan Camat Mane untuk mendorong wilayah Mukim Lutueng yang luasnya 70% dari kawasan Mane merupakan Kawasan Hutan untuk dikelola oleh desa.

Ini semua demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di Kemukiman Lutueng secara lestari dan berkelanjutan.

Kerja kerasnya tak sia-sia, pada tahun 2015 tiga Desa di Kemukiman Lutueng mendapat SK Hutan Desa dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan undang undang Nomor 41 tahun Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan surat Hak Pengelolaan Hutan Desa yang dikeluarkan oleh Gubenur Aceh Tahun 2016 dengan luas 7.939 hektare dan ini menjadi pengelolaan Hutan Desa pertama di Aceh.

“Dengan adanya Hutan Desa, hutan dengan status Lindung di kemukiman Luteung bisa dikelola oleh Desa untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di kemukiman Lutueng secara lestari dan berkelanjutan tanpa merusaknya,” katanya.

Dalam menjaga kawasan Hutan di Kawasan  Kemukiman Lutueng tak terlepas juga dari kinerja Pawang Glee (Pawang Hutan), Pawang Krueng (Pawang Sungai) dan Peutua Padang Meurabe serta Kejrun Chik yang memiliki tugas masing-masing dalam menjaga kawasan hutan sesuai dengan aturan adat yang telah di atur dalam Qanun Mukim Lutueng No 1  Tahun 2012 Tentang aturan Adat Mukim.

Bersama itu dalam menjaga kawasan Hutan Desa, tak lepas juga dari kegiatan para Ranger yang melakukan kegiatan patroli secara rutin 12 hari setiap bulan dalam kawasan Hutan Desa.

Beberapa pogram yang dicanangkan bersama LPHD dan pengeloaan hutan dengan menggunakan dana desa berjalan dengan sukses.

Dalam pengelolaan Hutan desa di wilayahnya sanksi adat dalam qanun mukim Lutueng semenjak Hutan di kelola oleh desa khusunya qanun perlindungan kawasan Hutan dan Sungai serta ekosistem berjalan dengan baik.

Seperti larangan menebang pohon di kawasan sumber air, dan pada kemiringan tanah 40 Derajat dan tebang satu pohon wajib menananm 10 Pohon pengganti sertata larangan mengambil ikan di sungai dengan menggunakan bahan kimia dan menggunakan kontak arus listrik. (*)

Sumber: acehsatu.com

POLHUMED, JAKARTA – Hari Lahir Pancasila Ke-75 yang jatuh pada 1 Juni 2020 diyakini dapat menjadi sebuah momentum membangkitkan kembali semangat gotong royong menghadapi pandemi corona atau Covid-19, menurut Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin.

“Apa yang diupayakan Bung Karno pada masa lalu mengenai konsep gotong royong yang merupakan salah satu intisari nilai Pancasila dapat dijadikan role model baik bagi pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi Covid-19 saat ini,” kata Aziz, Sabtu 30 Mei 2020.

Aziz menegaskan, sudah tak ada lagi cara lain agar Indonesia keluar dari pandemi ini selain dengan sama-sama bergotong royong sebagai sebuah paham yang dinamis. Upaya ini pun harus dilakukan semua elemen bangsa, tanpa terkecuali.

“Gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat ‘Soekardjo’ satu karyo, satu gawe,” ujarnya.

Ia menjelaskan lebih lanjut, Bung Karno menilai Pancasila bila diperas menjadi satu adalah gotong royong, setiap Sila dalam Pancasila adalah nilai yang memiliki kedudukan yang sama fundamentalnya.

“Bung Karno mengatakan ‘jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan Gotong Royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah Negara Gotong Royong, alangkah hebatnya, Negara Gotong Royong’,” kata Aziz menambahkan. (P/FP)