Gampongaceh.com-Jakarta. Saya Deni Satria, warga Gampong Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Saya adalah salah seorang calon kepala dusun di lingkungan Gampong Garot, khususnnya Dusun Indah dan telah lulus verifikasi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kadus Indah pada tanggal 12 Juli 2020.

Akan tetapi, pada tanggal 13 Juli 2020, saya menanyakan tahapan selanjutnya kepada Sdri. Cut Rosi Andriani selaku Ketua Panitia Pemilihan Kadus Indah, tapi tidak ada jawaban. Saya diminta menunggu.

Pada tanggal 15 Juli 2020, saya menanyakan kembali kepada Ketua Panitia Pemilihan tentang bagaimana sistem pemilihannya, dan yang bersangkutan menjawab, “Semua berkas sudah diserahkan kepada Pak Keuchik.”

Selanjutnya, pada tanggal 16 Juli 2020 saya mencoba menanyakan kepada Keuchik Garot tentang mekanisme pemilihan. Pak Keuchik menjawab bahwa dia hanya mau menerima satu nama saja untuk, dan semua berkas masih di tangan Panitia Pemilihan. Jawaban Keuchik ini berbeda dengan jawaban antara Ketua Panitia Pemilihan.

Akhirnya saya pun menunggu tahapan selanjutnya dari Ketua Panitia Pemilihan. Pada tanggal 24 Juli 2020 saya memperoleh informasi bahwa sudah ditetapkan seorang kadus yang tanpa melalui mekanisme seleksi dan pemilihan. Kabar yang saya peroleh penetapan kadus ini dilakukan di warung kopi di seputaran Jalan Soekarno Hatta, Lampeunerut, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.

Karena tak puas dan merasa dipermainkan, esok harinya saya kembali menjumpai Keuchik menanyakan mekanisme penetapan kadus tersebut. Pak Keuchik menjawab dengan sedikit arogan bahwa itu adalah hak yang bersangkutan untuk menetapkan siapa yang disukai, tidak perlu dipertanyakan oleh siapa pun.

Dalam hati saya bergumam: Demokrasi telah dibunuh di desa saya, dan ini tak boleh dibiarkan. Saya pun mulai membuka lembaran-lembaga regulasi pemilihan perangkat desa.

Merujuk Permendagri nomor 67 tahun 2017 Bab II Pasal 4 tentang Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa pada poin-poin berikut:

d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;

e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Pada tanggal 25 Juli 2020 saya menjumpai panitia pemilihan yang dihadiri penasihat panitia, ketua panitia dan anggota panitia pemilihan untuk meminta mereka agar transparan dalam hal penetapan Kadus Indah, M Al Kausar, tetapi mereka menjawab: Itu urusan Pak Keuchik!

Pada tanggal 27 Juli 2020 saya coba menanyakan pada Camat Darul Imarah mengenai perihal tersebut. Pak Camat menjawab: Tidak ada pemberitahuan apa pun dari aparatur desa dalam hal ini Keuchik Gp. Garot terkait penetapan Kadus Indah.

Pada tanggal 29 Juli 2020 saya menyurati Camat Darul Imarah meminta agar memfasilitasi pertemuan tokoh atau masyarakat Dusun Indah, Panitia Pemilihan, Geuchik Gp Garot dan saya selaku calon yang digagalkan sepihak oleh Geuchik Garot untuk memperjelas cara penetapan Kadus Indah atau pun ada konspirasi terselubung di balik penetapan M Al Kausar antara geuchik Gp Garot dengan Panitia Pemilihan.

Sampai dengan hari ini belum ada kejelasan apa pun dari Camat Darul Imarah perihal kejelasan penetapan sepihak M Al Kausar sebagai Kadus Indah oleh Keuchik Gp Garot.

Padahal, jika diadakan pemilihan secara sehat dan transparan, semua hal yang merugikan masyarakat tidak akan terjadi, seperti perpecahan di masyarakat Dusun Indah seperti yang terjadi sekarang ini, dan saya memohon kepada Keuchik Gp Garot untuk lebih arif dan bijaksana dalam memimpin desa dengan tidak mengedepankan arogansi dan egoisme dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikan hak warga dusun yang ingin menjalankan demokrasi secara terbuka.

Saya minta pihak kecamatan agar memfasiltasi ulang proses pemilihan kepala Dusun Indah Gampong Garot sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saya juga meminta kepada Ombudsman Aceh untuk turun ke lokasi dan membantu penyelesaian kesewenang-wenangan yang dilakukan aparatur Gampong Garot Kabupaten Aceh Besar.

DENI SATRIA
Warga Gampong Garot, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.

Memasuki enam tahun implementasi Undang-undang (UU) Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, geliat berbagai sektor di Gampong/Desa secara konkrit memberikan dampak yang signifikan pada perubahan kehidupan masyarakat Gampong/Desa. Terutama bergeraknya sektor-sektor ekonomi produktif berkat dukungan dana gampong/desa.

Semakin tumbuhnya dinamika pembangunan di Gampong/Desa tentu tidak terlepas dari ‘political will‘ Pemerintah Gampong/Desa mewujudkan amanah UU Desa dan dan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Gampong/Desa.

Paradigma bahwa UU Desa sebagai solusi tidak terlepas dari kerangka filosofis, yuridis, maupun sosiologis yang mendasari, bahwa pertama, Gampong/Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kedua, Gampong/Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

Keberhasilan pembangunan di Gampong/Desa yang diklaim oleh Kementerian Desa dengan mewujudkan program pembangunan fisik di 74 ribu desa se-Indonesia dan menciptakan beragam program peningkatan kualitas hidup warga pedesaan harus diapresiasi sebagai bentuk komitmen mewujudkan Gampong/Desa sejahtera yang terlepas dari kemiskinan.

Namun di sisi lain, masih perlu ada evaluasi secara komprehensif yang dilakukan oleh Pemerintah agar keberlanjutan program-program di Gampong/Desa lebih baik dan berdampak luas.

Permasalahan krusial yang perlu dievaluasi yakni semakin banyaknya kasus korupsi anggaran Desa yang melibatkan Geuchik/Kepala Desa. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi dari tahun 2015 – 2017 dengan objek anggaran Desa mencapai 127 kasus yang mencakup Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Kas Desa.

Dari kasus tersebut yang paling dominan terjerat kasus korupsi adalah Geuchik/Kepala Desa dengan modus korupsinya yang beragam seperti penyalahgunaan anggaran, penggelembungan anggaran, proyek fiktif, laporan fiktif dan penggelapan.

Tak dapat dipungkiri bahwa dengan terdistribusinya anggaran Gampong/Desa yang cukup besar setiap tahunnya memperlebar segmentasi korupsi dan melahirkan raja-raja kecil di Gampong/Desa. Upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa untuk mencegah praktik-praktik korupsi di Gampong/Desa dengan mengoptimalkan regulasi nampaknya belum dipedomani sepenuhnya oleh Pemerintah Gampong/Desa.

Untuk mewujudkan tata kelola yang baik tidak cukup dengan didukung regulasi yang kuat akan tetapi perlu partisipasi yang kuat dari seluruh elemen masyarakat untuk terlibat mengawasi anggaran Gampong/Desa, terutama menguatkan kedudukan dan fungsi Tuha Peut/Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai institusi yang bisa melakukan ‘check and balance’ di Gampong/Desa.

Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014, kedudukan Tuha Peut (BPD) sebagai Lembaga Gampong/Desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi tidak secara penuh ikut mengatur dan mengurus Gampong/Desa. Disamping itu, Tuha Peut (BPD) memiliki fungsi hukum dan fungsi politik yang menempatkan Tuha Peut (BPD) sebagai institusi yang memiliki legitimasi untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

Dari fungsi hukum/legislasi, Tuha Peut (BPD) memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan Qanun dan Reusam Gampong/Peraturan Desa bersama Geuchik/Kepala Desa. Sementara dari sisi fungsi politik, Tuha Peut (BPD) dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong/Desa, melakukan pengawasan, kinerja Geuchik/Kepala Desa, dan menyelenggarakan Gampong/Desa.

Dengan kedudukan dan fungsi yang dimiliki, eksistensi Tuha Peut (BPD) sangat strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan terutama melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Secara politis, Tuha Peut (BPD) sebagai perwakilan wilayah tentu memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih secara demokratis untuk memperjuangkan kepentingan wilayahnya.

Kedudukanya sebagai mitra Pemerintah Gampong/Desa, Tuha Peut (BPD) memiliki posisi yang setara dengan Geuchik/Kepala Desa, yaitu sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Gampong/Desa. Pada hakikatnya, Tuha Peut (BPD) sebagai Kanal (Penyambung) aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun dan Reusam Gampong/Peraturan Desa (Perdes) dan peraturan Geuchik Gampong/Kepala Desa.

Hal itu berarti Tuha Peut (BPD) menjadi penyeimbang bagi Pemerintah Gampong/Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong/Desa. Selain kedudukan yang strategis sebagaimana amanah UU, Tuha Peut (BPD) juga memiliki fungsi yang cukup strategis yakni membahas dan menyepakati Rancangan Qanun dan Reusam Gampong/Peraturan Desa bersama Geuchik/Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong/Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Geuchik/Kepala Desa.

Dalam konteks yang lebih luas, Tuha Peut (BPD) juga memiliki peran dan tugas yang cukup strategis dalam penganggaran Gampong/Desa. Dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016, peran dan tugas Tuha Peut (BPD) yakni bersama Geuchik/Kepala Desa membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong/Desa (APBGampong/APBDesa).

Serta menyetujui dan menetapkan anggaran dan melakukan pengawasan proses penyusunan dan implementasi APBGampong/Desa dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Geuchik Gampong/Kepala Desa, yang meliputi capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong/Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Gampong/Desa dan APBGampong/Desa.

Dengan kewenangan itu, kita berharap momentum pengisian keanggotaan Tuha Peut (BPD) yang sedang berlangsung di beberapa Gampong/Desa di Indonesia sarana demokrasi lokal yang diharapkan outputnya melahirkan anggota Tuha Peut (BPD) semakin kuat dan berdaya sebagai representasi perwakilan masyarakat Gampong/Desa yang diharapkan mampu melakukan check and balance bagi pemerintahan Gampong/Desa.

Selama ini, Tuha Peut (BPD) lemah dalam menjalankan fungsinya bukan karena undang-undang yang melemahkan akan tetapi lebih disebabkan oleh Tuha Peut (BPD) itu sendiri yang tidak menjalankan fungsinya secara optimal. Karena dalam UU, kedudukan dan fungsi Tuha Peut (BPD) sangat kuat dan strategis.

Kewenangan yang luas diberikan UU mestinya dipahami sebagai upaya ‘check and balances’ dalam konteks memperkuat kedudukan, sehingga pemerintahan Gampong/Desa menjadi kuat. Dan untuk memperkuat posisi Tuha Peut (BPD), proses seleksi pengisian anggota Tuha Peut (BPD) hal yang sangat urgen sebagai langkah awal untuk mendapatkan calon anggota Tuha Peut (BPD) yang berkualitas dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Mestinya ada ‘fit and propert test‘ secara terbuka di setiap wilayah karena di situ masyarakat akan melihat apa visi misi dari kandidat dan terpenting bagaimana juga masyarakat mengetahui rekam jejak kandidat yang akan dipilih masyarakat. (SI)

Penulis Sarjani, ST
Mantan Ketua Tuha Peut Gampong (BPD) Gampong Alue Gampong Tahun 2005-2011

ACEH TIMUR – Masyarakat beserta Perangkat Gampong Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur mendesak Ketua Tuha Peut dan pihak kecamatan segera menindaklanjuti surat dari Bupati Aceh Timur tentang penegasan hasil pemilihan geuchik.

M. Lathap, salah seorang anggota Tuha Peut Birem Rayeuk kepada LintasAtjeh.com, Selasa (30/06/2020), di Birem Keude menyampaikan bahwa seluruh masyarakat beserta anggota Tuha Peut dan Perangkat Gampong Birem Rayeuk merasa sangat kecewa dengan kinerja pihak kecamatan dan Ketua Tuha Peut yang terkesan tidak menindaklanjuti surat dari Bupati Aceh Timur.

“Setelah selesai pemilihan Geuchik (Kepala Desa_red) Birem Rayeuk pada bulan Januari 2020 lalu, Pemkab Aceh Timur melalui surat bupati tanggal 24 Februari perintahkan pihak panitia untuk segera melakukan pemilihan ulang. Hal itu dikarenakan Pemkab Aceh Timur melihat adanya tindakan cacat hukum dalam pelaksanaan pemilihan geuchik tersebut,” imbuhnya.

Kemudian, lanjut Lathap, pada tanggal 12 Juni 2020 kemarin Bupati Aceh Timur kembali melayangkan surat kepada Ketua Tuha Peut untuk segera melaksanakan pemilihan ulang geuchik, namun hingga kini belum ada tanda-tanda untuk menindaklanjuti surat tersebut.

“Masyarakat, anggota Tuha Peut dan Perangkat Gampong Birem Rayeuk sangat kecewa terhadap kinerja Ketua Tuha Peut dan pihak kecamatan yang terkesan mengabaikan Surat Bupati Aceh Timur itu,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan salah seorang warga Birem Rayeuk yang enggan disebutkan namanya. Ia juga mengatakan bahwa jika Ketua Tuha Peut dan pihak kecamatan tidak menindaklanjuti surat bupati tersebut, maka masyarakat akan membuat mosi tidak percaya kepada ketua tuha peut.

“Mosi tidak percaya kami buat karena dinilai telah membuat gaduh kampung akibat ulah mereka. Apabila pihak kecamatan dan Ketua Tuha Peut tidak mau menindaklanjuti surat dari Bupati Aceh Timur, maka kami masyarakat Birem Rayeuk akan mengadukan permasalahan ini ke Kantor Bupati Aceh Timur,” sebutnya dengan nada kesal.

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan LintasAtjeh.com belum mendapatkan hak jawab dari Ketua Tuha Peut Birem Rayeuk dan Camat Birem Bayeun.

Sumber: LintasAtjeh.com