Connect with us

Kolom Fachrul Razi

Ketua Komite 1 DPD RI Fachrul Razi Bertemu Menteri Desa Galang Kerjasama Sosialisasi SDG Desa

Published

on

Gampongaceh.com-Jakarta. Komite 1 DPD RI melakukan audiensi dan rapat bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi di Kantor Kemedes PDTT Selasa (26/01/2021)

Rombongan Komite 1 DPD RI yang diketuai oleh Senator asal Aceh H. Fachrul Razi M.I.P disambut langsung oleh Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.

Dihadapan para Senator, Gus Menteri menjelaskan, tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yang harus mengacu pada Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Menanggapi terkait program SDGs Desa yang digagas oleh Gus Menteri tersebut, Ketua Komite 1 DPD RI Fachrul Razi sangat mengapresiasi program langkah yang diambil oleh Kemendes PDTT dan siap mensosialisasikan program tersebut karena menurutnya ini merupakan sebuah terobosan dari Kemendes PDTT untuk memajukan desa di seluruh Indonesia.

Fachrul Razi mengatakan SDGs Desa harus didukung oleh seluruh pihak terkait karena pada prinsipnya program SDGs Desa merupakan upaya terpadu untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Gus Menteri menjelaskan, saat ini sudah memasuki tahap pemutaakhiran data di setiap desa. Data itu juga yang akan menentukan arah kebijakan maupun pembangunan desa secara berkelanjutan berdasarkan SDGs Desa.

“Kuncinya adalah data mikro karena level yang kita garap data mikro, tidak mungkin kita mengambil kebijakan yang tepat kalau datanya bukan data mikro,” kata Gus Menteri .

Gus Menteri menerangkan, melalui data yang berbasis RT dan RW sebagaimana dikumpulkan oleh para Pendamping Desa tersebut dapat membantu desa memetakan masalah yang harus segera dirampungkan dan penerapan SDGs Desa.
Dengan demikian, program pembangunan desa dapat dipastikan akan berbasis pada kebutuhan, bukan atas dasar keinginan oknum tertentu.
“Dengan tahu masalahnya maka perencanaan pembangunan desa betul-betul berbasis pada kebutuhan,” terang Gus Menteri.

Gus Menteri kembali menegaskan, senator DPD juga dapat melihat langsung data apabila ingin mengetahui potret desa di seluruh Indonesia.

“Kita upayakan memiliki data mikro terkait kondisi desanya dan rekomendasi apa dari desa tersebut. Bisa dilihat oleh siapapun, bukan hanya oleh Kepala Desa, tapi siapa saja,” pungkasnya.

Ketika menyinggung soal rencana revisi UU Desa yang akan diinisiasi oleh Komite I DPD RI, Gus Menteri berterimakasih jika usia UU Desa yang berusia 7 tahun perlu dilakukan ditelaah lebih dahulu, didiskusikan lebih mendalam, baru nanti dilihat lagi seperti apa hasil diskusinya yang bisa menjadi rekomendasi.

“Banyal hal yang sudah tertangani oleh UU Desa. Soal BUMDes misalnya, walapun tidak melalui UU Desa, soal badan hukum BUMDes kini sudah diperjelas oleh PP turunan dari UU Cipta Kerja, ujar Gus Menteri.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar
Menjawab pertanyaan dari Komite I DPD RI soal multitafsir 3 kelembagaan kementerian yang mengurusi desa, Menteri Desa Abdul Halim menjawabnya dengan diplomatis.
“Kemendes, Kemendagri dan Kemenkeu sudah clear secara politis, belum secara regulasi. Diskusi kami akan terus berlanjut”, tegas Gus Menteri.

Fachrul Razi yang memimpin delegasi dari Komite I DPD RI mengatakan, salah satu tujuan revisi UU Desa yang akan dilakukan oleh Komite I adalah untuk memperkuat Kemendes PDTT dan melindungi kepala desa agar tidak mudah dikriminalisasi.

Menanggapi paparan Mendes PDTT soal SDGs Desa, Fachrul Razi mengatakan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengaku mengapresiasi konsep SDGs Desa yang digagas Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar.

“Pak La Nyalla berencana menggelar seminar yang khusus membahas SDGs Desa yang digagas oleh Gus Menteri. Saya ingin menyampaikan pesan Ketua DPD, ketua sangat tertarik dengan SDGs Desa dan berencana mengadakan seminar SDGs Desa,” kata Fachrul Razi .

Sebelum bersurat secara resmi, lanjut senator asal Aceh itu, La Nyalla juga meminta Gus Menteri agar bersedia menjadi narasumber dalam seminar yang akan diikuti oleh seluruh Kepala Desa di Indonesia secara virtual tersebut.
“Nanti mohon dibantu juga bagaimana Kepala-kepala desa bisa ikut seminarnya,” imbuh Fachrul Razi.

Sementara itu Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga yang juga Ketua Timja Desa mengaku sangat mengapresiasi konsep SDGs Desa yang digagas Gus Menteri. Menurutnya, SDGs Desa adalah mimpi besar masyarakat Indonesia yang harus pikul bersama agar menjadi ringan.
“Ini adalah mimpi besar, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Kita harus kerja bersama-sama,” kata Fernando

Turut hadir dalam pertemuan tersebut yakni anggota DPD RI Jialyka Maharani, senator muda yang mendampingi Fachrur Razi dan Fernando Sinaga.

Sementara Gus Menteri didampingi Sekjend Kemendes PDTT, Taufik Madjid, Dirjen Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Harlina Sulistyorini dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Rosyidah Rachmawaty. 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kolom Fachrul Razi

Ketua Komite 1 DPD-RI Fachrul Razi MIP Terima Draf Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Aceh Malaka

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Anggota DPRA Muslim Syamsuddin ST MAP dalam kunjungan kerjanya ke Ibukota melakukan pertemuan dengan Ketua Komite 1 DPD-RI Fachrul Razi MIP di Gedung Senayan Jakarta dalam rangka membahas perkembangan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Aceh Malaka. Rabu (24/02/2021)

Pada kesempatan tersebut, Muslim Syamsuddin yang juga merupakan Ketua Gerakan Pemuda Aceh Malaka (GP-PAM) mewakili Ketua Panitia CDOB Aceh Malaka Prof A Hadi Arifin MSi turut menyerahkan draf rekomendasi pembentukan Kabupaten Aceh Malaka kepada Ketua Komite 1 DPD-RI Fachrul Razi MIP.

Muslim Syamsuddin mengatakan bahwa draf yang diserahkan kepada Senator Fachrul Razi MIP merupakan kumpulan rekomendasi dan surat keputusan yang terdiri dari Gubernur Aceh, DPR-Aceh, Bupati Aceh Utara, DPRK Aceh Utara, Geuchik Gampong dan Tuha Peut Gampong serta dukungan tambahan seperti tanda terima dari Kementerian Dalam Negeri, tanda terima dari Setjen DPR-RI dan kajian akademik.

“Saya berharap seluruh draf rekomendasi yang sudah kita serahkan kepada Ketua Komite 1 DPD-RI ini dapat diteruskan dan diperjuangkan ke Kementrian dan Instansi terkait, karena ini seluruhnya merupakan aspirasi rakyat terutama masyarakat yang hingga saat ini terus berjuang dalam pembentukan Kabupaten Aceh Malaka”. Ujar Muslim

Ketua Komite 1 DPD-RI saat dimintai keterangannya mengatakan sangat mengapresiasi perjuangan masyarakat yang hingga saat ini masih teguh dalam perjuangannya dalam proses pembentukan calon daerah otonomi baru dan draf rekomendasi pembentukan Kabupaten Aceh Malaka ini akan diteruskan ke Kementrian Dalam Negeri dan beberapa lembaga terkait sampai ke Presiden RI.

Senator asal Aceh ini mengatakan bahwa ia selama ini selalu fokus pada setiap isu perkembangan DOB khususnya di Aceh, ia mengaku selain CDOB Aceh Malaka masih ada beberapa CDOB lainnya di Aceh yang telah melengkapi berkas administrasi untuk pembentukan daerah otonomi baru seperti Kabupaten Aceh Selatan Jaya dan Kabupaten Selaut Besar.

“Saya di DPD selalu mengawal perkembangan CDOB khususnya beberapa CDOB dari Aceh, hari ini saya menerima draf rekomendasi pembentukan Kabupaten Aceh Malaka yang langsung diserahkan oleh Ketua GP-PAM untuk saya teruskan dan perjuangkan, meski hingga saat ini moratorium DOB belum juga dibuka oleh Pemerintah Pusat namun CDOB yang sudah lengkap administrasinya seperti Aceh Malaka akan kita kawal serara terus-menerus”. Ujar Fachrul Razi

Dalam konteks Otonomi Daerah, peraturan perundangan yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, telah dilakukan penyesuaian dengan tuntutan reformasi, yaitu ditandai dengan terbentuknya UU 22 Tahun 1999, UU 32 Tahun 2004, dan terakhir UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Seiring dengan issu tentang Penataan Daerah, DPD RI selaku representasi daerah berpandangan bahwa Pemerintah sudah semestinya menempuh upaya yang efektif dan meletakkan Penataan Daerah sebagai kebijakan yang strategis bagi upaya peneguhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus sebagai tuas pengungkit bagi upaya menciptakan masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fachrul Razi mengatakan bahwa beberapa alasan DPD RI mendorong Penataan Daerah, utamanya Pemekaran daerah, adalah Penataan Daerah merupakan bukti komitmen dan wujud keberpihakan DPD RI dalam menjawab aspirasi daerah, yaitu adanya keinginan kuat masyarakat dan daerah untuk mendapatkan hak atas kesejahteraan dan keadilan.

“Penataan Daerah merupakan pilihan kebijakan yang rasional dan objektif yang membuka ruang kreasi dan inovasi bagi daerah untuk mengedepankan dan mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat dan daerah, serta; Penataan Daerah menjadi solusi dalam mengatasi keterisolasian, kemiskinan, serta kesenjangan daerah-daerah terdepan di perbatasan selaras dengan Nawacita ke-3 Presiden Joko Widodo,” tegas Fachrul Razi.

Dalam RDP Komite I dua minggu yang lalu, Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan Komite I dalam kesempatan mendatang sepakat untuk bersama-sama melakukan pembahasan dan penyempurnaan terhadap draft Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) dan draft Penataan Daerah.

Oleh karena itu, dengan langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan oleh Komite I, yakinlah bahwa Komite I akan selalu bersama daerah dalam memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan daerah demi kesejahteraan seluruh masyarakat daerah mulai dari sabang sampai Merauke.

Continue Reading

Kolom Fachrul Razi

Ketua Komite I DPD RI: DPD RI Dan Kemenkeu RI Sepakat Perpanjangan Otsus Papua 20 Tahun Dan Anggaran Otsus 2,25 Persen.

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Komite I DPD RI dengan Menteri Keuangan RI sepakat perpanjangan Otsus Papua 20 Tahun dengan peningkatan alokasi dana otsus menjadi 2,25 persen selama 20 tahun terkait revisi terbatas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagai solusi percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua.

Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Keuangan RI tentang revisi terbatas UU Otsus Papua khususnya mengenai Dana Otsus (261). Rapat ini menghadirkan Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI beserta jajaranya. Rapat Kerja ini dipimpin oleh Fachrul Razi (Ketua), didampingi oleh, Abdul Kholik (Wakil Ketua II), Fernando Sinaga (Wakil Ketua III), dan dihadiri anggota Komite I antara lain Filep Wamafma (Papua Barat), Otopipanus P. Tebay (Papua), Agustin Teras Narang (Kalteng), Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa (Sumbar), Lily Salurapa (Sulawesi Selatan), Ahmad Sukisman Azmy (NTB), Husein Alting Sjah (Maluku Utara), Sabam Sirait (DKI Jakarta), Abaraham Liyanto (NTT), Maria Goreti (Kalbar), Badikenita Sitepu (Sumut), Dewa Putu Ardika (Sultra), Hudarni Rani (Babel), Sabam Sirait (DKI Jakarta), Abdul Rachman Thaha (Sulteng), Abdurrahman Abubakar Bahmid (Gorontalo), Richard Hamonangan Pasaribu (Kepri), dan Arya Wedakarna (Bali).

Dalam Raker tersebut, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi bahwa DPD RI dengan Pemerintah juga sepakat untuk melakukan pengawalan proses revisi terbatas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sehingga dapat berdampak optimal, adil dan akuntabel bagi percepatan pembangunan di Papua.

Sebagaimana diketahui bahwa draft revisi terbatas UU Otsus akan segera dibahas bersama antara Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI. Draft Perubahan Kedua UU Otsus ini memuat tiga Pasal perubahan yakni: 1) Pasal 1 huruf a mengenai pengertian dan definisi; 2) Pasal 34 tentang: sumber penerimaan dan sumber pendapatan provinsi dan kabupaten/kota, Dana Perimbangan, Jangka waktu keberlakuan, Perdasus, Pengawasan, Pembinaan, dan pengelolaan penerimaan; dan 3) Pasal 76 tentang Pemekaran Provinsi Papua.

Dalam sambutannya, Senator Fachrul Razi yang berasal dari Aceh, menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi di Papua tidak dapat dipisahkan dari permasalahan NKRI, memang secara ekonomi-sosial dan politik, Papua masih tertinggal dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, Dana Otsus harus mampu dioptimalkan untuk percepatan pembangunan Papua yang dalam UU Otsus besarnya 2% dari Dana Alokasi Umum. Dan saat ini tahun 2021, keberlakuan Dana Otsus akan berakhir oleh karena itu Pemerintah telah mengusulkan draft perubahan kedua UU Otsus yang telah diterima DPD RI
“Harapannya revisi ini dapat menjawab berbagai persoalan yang ada di Papua tidak hanya memperpanjang keberlakuan dana Otsus”

Sementara Senator Filep yang berasal dari Papua Barat, mengingatkan akan pentingnya revisi UU Otsus khususnya Dana Otsus agar tepat sasaran dan melindungi kepentingan Orang Asli Papua. Hal senada juga disampaikan oleh Senator Otopianus Tabay dari Papua yang meminta Kementerian Keuangan untuk terus memperhatikan sejarah adat di Papua dimana Papua mempunyai 7 wilayah adat.

“Revisi UU Otsus tidak sebatas revisi terbatas dan dilakukan akan tetapi harus memperhatikan dan berdasarkan usulan dari masyarakat Papua khususnya DPRP dan MRP”.

Sementara Sri Mulyani dalam paparan menekankan pada evaluasi pendanaan dan capaian pembangunan Dana Otsus. Pembangunan yang belum sepenuhnya memberikan kemanfaatan dan perlindungan bagi masyarakat adat Papua (OAP) dan belum optimal dalam mengurangi kesenjangan dan meningkatkan taraf hidup merupakan dasar dari pemberian Dana Otsus di Papua dalam kerangka NKRI. Sri Mulyani melanjutkan bahwa Dana Otsus dan DTI sejak 20 tahun terkhir (Papua dan Papua Barat) berjumlah 138,56 triliun periode 2002-2021, Transfer Keuangan dan Dana Desa berjumlah 702,3 Triliun, dan belanja Kementerian/Lembaga berjumlah 251 Triliun. Oleh karena itu, revisi terbatas nantinya diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan kebijakan Otsus ke depan (Dana Otsus).

Rapat Kerja ini berakhir pada jam 13.00 dengan suatu kesepahaman bahwa Revisi UU Otsus sangat penting bagi percepatan Pembangunan Papua. Rapat Kerja ini diakhiri dengan kesimpulan Rapat pertama, Komite I DPD RI dan Kementerian Keuangan RI menyepakati perlunya evaluasi secara berkelanjutan terhadap Dana Otonomi Khusus Papua mulai dari perencanaan, desain tata kelola, pelaksanaan good governance, penyaluran, hingga dampak dan manfaatnya.

Kedua, Komite I DPD RI dan Kementerian Keuangan RI menyepakati perlunya membuat skema pendanaan Dana Otonomi Khusus secara lebih berkeadilan dengan tetap memperhatikan kekhususan bagi Orang Asli Papua (afirmasi) disertai dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan pengawasan yang lebih efektif.

Ketiga, Komite I DPD RI dengan Pemerintah sepakat untuk melakukan pengawalan proses revisi terbatas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sehingga dapat berdampak optimal, adil dan akuntabel bagi percepatan pembangunan di Papua.

Continue Reading

Kolom Fachrul Razi

Ketua Komite I DPD RI: Revisi UU Otsus Tidak Hanya Tiga Pasal Akan Tetapi Mampu Menjawab Akar Permasalahan Di Papua

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Ketua Komite I DPD RI: Revisi UU Otsus Tidak Hanya Tiga Pasal akan tetapi mampu menjawab Akar Permasalahan di Papua

Rencana pembahasan draft perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus) diharapkan tidak hanya berkisar pada 3 (tiga) Pasal perubahan, akan tetapi pembahasan draft revisi ini juga memuat Pasal lainnya untuk menjawab berbagai persoalan di Papua.

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komite I DPD RI yang disampaikan Ketua Komite I DPD RI dengan Pakar tentang revisi terbatas UU Otsus Papua (25/1). Rapat ini menghadirkan Dr. Ir. Apollo Safanpo, ST., MT.; Dr. Machfud Sidik; dan Dr. Soni Sumarsono, M.D.M. Rapat Dengar Pendapat ini dipimpin oleh Djafar Alkatiri (Wakil Ketua I), didampingi oleh Fachrul Razi (Ketua), Abdul Kholik (Wakil Ketua II), dan Fernando Sinaga (Wakil Ketua III). Sedangkan anggota yang hadir antara lain Filep Wamafma (Papua Barat), Otopipanus P. Tebay (Papua), Agustin Teras Narang (Kalteng), Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa (Sumbar), Lily Salurapa (Sulawesi Selatan), Gusti Kanjeng Ratu Hemas (Yogyakarta), Ahmad Sukisman Azmy (NTB), Husein Alting Sjah (Maluku Utara), Sabam Sirait (DKI Jakarta), Abaraham Liyanto (NTT), Maria Goreti (Kalbar), dan Badikenita Sitepu (Sumut).

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa draft revisi terbatas UU Otsus akan segera dibahas bersama antara Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI. Draft Perubahan Kedua UU Otsus ini memuat tiga Pasal perubahan yakni: 1) Pasal 1 huruf a mengenai pengertian dan definisi; 2) Pasal 34 tentang: sumber penerimaan dan sumber pendapatan provinsi dan kabupaten/kota, Dana Perimbangan, Jangka waktu keberlakuan, Perdasus, Pengawasan, Pembinaan, dan pengelolaan penerimaan; dan 3) Pasal 76 tentang Pemekaran Provinsi Papua.

Dalam sambutannya, Fachrul Razi mengingatkan bahwa pemberian Otonomi Khusus di Papua haruslah dimaknai sebagai salah satu upaya bagi Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan, menjamin keadilan, dan percepatan pembangunan di tanah papua agar mampu sejajar dengan daerah-daerah lainnya.

“Permasalahan utama di Papua adalah kesejahteraan, keadilan dan harga diri rakyat Papua, sebagai solusi saat ini yang dibutuhkan di Papua,” jelas Fachrul Razi yang juga Senator Dapil Aceh.

Sementara Senator Filep yang berasal dari Papua Barat, mengingatkan akan pentingnya revisi UU Otsus ini untuk menyelesaikan berbabagai persoalan yang ada di Papua saat ini. Otsus sebaiknya dipandangan tidak semata-mata hanya banyaknya uang yang beredar di Papua, melainkan salah satu instrument perekat Bangsa. Kita juga perlu memperhatikan dengan seksama nilai manfaat keberadaan Otsus bagi Orang Asli Papua (OAP) yang masih kurang optimal.
“Ruh Otsus terlihat semakin berkurang, terkesan hanya sebatas Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota, oleh karena itu, revisi UU Otsus tidak sebatas revisi terbatas dan dilakukan berdasarkan Usulan dari DPRP dan MRP”. Lanjutnya.

Sementara Senator Otopianus yang berasal dari Papua menekankan akan pentingnya pengaturan tersendiri mengenai wilayah adat yang ada di Papua. Adanya 227 Suku dengan 7 wilayah adat yang besar, perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah dan diharapkan dapat diakomodir dalam revisi UU Otsus ini.
Rapat Dengar Pendapat ini, Apollo yang merupakan Rektor Universitas Cendrawasih menekankan akan pentingnya perlindungan terhadap Orang Asli Papua dalam Revisi ini. Bahwa keberadaan Otsus harus memberikan dampak dan manfaat bagi keberlangsungan OAP, memberikan mereka peran dan menjadikan mereka sebagai subyek pembangunan di Papua.

Machfud Sidik yang merupakan mantan Dirjen Perimbangan lebih menekankan tentang pentinya revisi Otsus dalam rangka menjamin keberlanjutan Dana Otsus yang sebelumnya hanya 2 %, yang berdasarkan draft revisi ditingkatkan menjadi 2,25%.
“Dengan Dana Otsus setara 2,25% sudah barang tentu akan menambah beban tambahan APBN, namun jumlahnya tidak significant yaitu kurang dari 0,3% dari total belanja APBN. Di lain pihak, dengan upaya perbaikan alokasi dana otsus, penggunaan dana yang lebih tepat sasaran dan perbaikan tatakelola keuangan daerah, reformulasi Dana Otsus diperkirakan akan memberikan dampak simultan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya OAP, perbaikan layanan dasar dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah Papua dan Papua Barat.”

Sementara Soni Sumarsono yang merupakan mantan Dirjen Otda dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan lebih memfokuskan pada Perlu adanya pergeseran paradigma dalam membangun Papua dengan mengedepankan peran OAP. Terkait dengan Otsus maka saya sepakat untuk diperpanjang sebagai upaya percepatan pembangunan dan penghargaan terhadap OAP semakin dioptimalkan. Meperkuat peran MRP dan adanya kajian mengenai keberadaan Partai Lokaldan Pemilihan Kepala Daerah Asimetris. Dan pemekaran Provinsi berdasarkan masukan dari DPRP dan MRP.

Re-Orientasi Otsus perlu dilakukan dengan adanya percepatan, intensitas (desain besar Program Otsus perlu ada, dukungan lintas sektoral pusat, refokusing OAP dan peran MRP, penguatan regulasi pelaksanaan, partisipasi dan akuntabilitas Publik), dan perbaikan manajemen dalam upaya mewujudkan Good Governance”.

Rapat Dengar Pendapat ini dipandu oleh moderator Djafar Alkatiri yabg juga Wakil Ketua Komite I DPD RI dan berakhir pada jam 13.00 dengan suatu kesepahaman bahwa Revisi UU Otsus sangat penting dalam memberikan dimensi adalah Ideal, Keadilan, kepastian, dan kemanfaatannya bagi daerah khsusunya Papua.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 gampongaceh.com