Connect with us

Data Hukum

Komite I DPD RI Bahas Revisi UU Desa

Published

on

Gampongaceh.com-Jakarta. Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa Komite I yang membidangi masalah desa sedang melakukan revisi RUU Desa. Hal ini menjadi salah satu ada isu yang menjadi perbincangan serius dalam Rapat Dengar Pendapat Komite I DPD RI (12/1). Rapat dengan pendapat ini menghadirkan Prof. Dr. Djohermansyah Djohan dan Dr. Halilul Khairi. Dipimpin oleh Fernando Sinaga (Wakil Ketua III) yang didampingi oleh Fachrul Razi (Ketua), Djafar Alkatiri (Wakil Ketua I), dan Abdul Kholik (Wakil Ketua II). Rapat Dengar Pendapat ini juga dihadiri oleh sejumlah anggota Komite I DPD RI antara lain, Agustin Teras Narang (Kalteng), Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa (Sumbar), Abraham Liyanto (NTT), Dewa Putu Ardika Seputra (Sulawesi Tenggara), Maria Goreti (Kalbar), Lily Salurapa (Sulawesi Selatan), Richard Hamonangan Pasaribu (Kepulauan Riau), Gusti Kanjeng Ratu Hemas (Yogyakarta), Filep Wamafma (Papua Barat), Muhammad Idris (Kaltim), Ahmad Sukisman Azmy (NTB), dan Ahmad Bastian (Lampung).

Fachrul Razi mengatakan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bukti kembalinya pengaturan desa secara khusus yang terpisah dari pengaturan tentang pemerintahan daerah. Dikaji secara substantif, UU Desa telah mengatur kedudukan desa yang bukan lagi vertikal berada di bawah pemerintah daerah, desa dijalankan atas dasar gabungan sistem pemerintahan antara self- governing community dengan local self-government sebagai bukti adanya pengakuan dan akomodasi nilai-nilai lokal serta memposisikan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desa.

“Undang-Undang Desa juga memberikan kewenangan pembangunan kepada pemerintah desa dari yang sebelumnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah diubah menjadi dalam kewenangan pemerintah desa, dengan demikian UU Desa telah melembagakan kewenangan pembangunan skala lokal desa dimana pemerintah desa merupakan institusi lokal yang otonom dalam penyelenggaraan pembangunan desa,” tegas Fachrul Razi

Fachrul Razi menambahkan meskipun UU Desa telah memberi suatu kerangka regulatif bagi terlaksananya proses pembangunan desa secara mandiri mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi yang mana desa dijadikan sebagai subjek dalam keseluruhan prosesnya, namun UU Desa tidak mampu menjadi jawaban atas semua permasalahan dan tuntutan yang selama ini diperjuangkan bagi terwujudnya otonomi desa beserta segala hak-hak yang dahulu dimilikinya, khususnya dalam pembangunan desa. Bahkan beberapa pasal yang ada dalam UU Desa justru mendistorsi kewenangan desa yang hakekatnya sudah menjadi institusi yang bertanggungjawab dalam pembangunan desa.

“Melihat berbagai permasalahan tersebut, maka Komite I mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para Pakar, untuk mendapatkan kajian yang mendalam dengan harapan akan melahirkan suatu konstruksi pemahaman yang utuh mengenai hak-hak desa, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa agar peran desa sebagai subjek pembangunan yang seutuhnya dalam menentukan arah tujuan pembangunan guna mencapai kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dapat terwujud,” jelas Fachrul Razi.

Senator Fernando yang berasal dari Kalimantan Utara, dalam pengantar diskusinya menyampaikan bahwa ingin melihat dulu urgensi perubahan undang-undang desa berdasarkan masing-masing daerah melalui kajian dan pemetaan. “perubahan Undang-Undang Desa diharapkan dapat bisa mensinkronkan kebijakan yang ada saat ini.”

Fachrul Razi menyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang Desa merupakan bukti kembalinya pengaturan desa secara khusus yang terpisah dari pengaturan tentang pemerintahan daerah, memberikan kewenangan pembangunan kepada pemerintah desa, dan melembagakan kewenangan pembangunan skala lokal desa.

“Meskipun UU Desa telah memberi suatu kerangka regulatif bagi terlaksananya proses pembangunan desa secara mandiri, namun masih belum mampu menjadi jawaban atas semua permasalahan dan tuntutan yang selama ini diperjuangkan bagi terwujudnya otonomi desa beserta hak-haknya khususnya dalam pembangunan desa.”

Sementara itu, Prof. Djho (sapaan akrab) menyatakan bahwa ada beberapa isu aktual yang dihadapi desa saat ini antara lain adalah adanya beragam tipe dan bentuk desa dan desa adat, kualitas SDM aparatur masih rendah, pengaturan desa, Pilkades yang diwarnai politik uang, korupsi dana desa, kualitas pelayanan masih kurang baik, kemampuan perencanaan dan penganggaran masih rendah, perekonomian desa belum berkembang dengan baik, rendahnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, kapasitas Lembaga Desa masih terbatas, dan belum banyak menerapkan Smart Village (Desa Modern).

Halilul Khairi, dalam paparannya menyoroti sejumlah hal dalam yang menjadi isu strategis, antara lain berkaitan dengan status dan kedudukan desa yang berkaitan dengan kewenangan dan otonomi desa, pembentukan desa, pemerintah desa serta keuangan dan pembangunan desa. Undang-Undang Desa mengatur Komunitas tentang Hidup Masyarakat yang terkait dengan value atau nilai tradisi dan hubungan masyarakat dengan pemimpin atau Governance.

“Jika permasalahannya ada di manajemen jangan-jangan tidak perlu dilakukan perubahan Undang-Undang, namun jika filosofinya bermasalah misalnya adanya penyeragaman desa, hal ini sebaiknya perlu dikaji lebih dalam”.

Dalam kesempatan ini, sejumlah anggota Komite I menyampaikan pandanganya berkaitan dengan rencana perubahan undang-undang desa yang pada umunya menyatakan perlu terlebih dahulu melakukan pemetaan dan kajian. Sebelum membahas perubahan kita harus memahami terlebuh dahulu sejarah UU Desa sehingga bisa lebih memahami poin apa yang akan direvisi dalam UU Desa. Oleh karena itu, perlu dibentuk tim kecil untuk melakukan kajian terkait perubahan UU Desa.

“Jika melihat kesejarahan, memang tidak ada jabaran dalam UUD 1945 terkait pemerintahan kelurahan/desa, namun jika melihat UU Pemda dijabarkan bahwa dikabupaten kota ada kecamatan dan dibawah kecamatan ada kelurahan dan desa”

Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung serius tapi santai ini berakhir pada pukul 13.06 WIB dengan menghasilkan suatu kepepahaman bahwa perlu untuk melakukan melakukan kajian/telaahan terkait perubahan Undang-Undang Desa dengan membentuk tim kecil agar rencana perubahan tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang komprehensif.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dana Desa

Mantan Geusyiek Alue Buket Lhoksukon Ditahan Atas Dugaan Korupsi Dana Desa.

Published

on

By

Gampongaceh.com-Lhoksukon. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Utara mengamankan tersangka berinisial S atas dugaan melakukan korupsi dana Desa Alue Buket, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, Rabu (6/10/20).

Dana desa tanhun anggaran 2017 saat tersangka menjabat sebagai geusyiek Gampong Alue Buket, Kecamatan Lhoksukon, Bedasarkan informasi yang di terima penangkapan itu di lakukan sekira pukul 09 sebagai saksi, selama menjalani pemeriksaan beberapa jam, sehingga bedasarkan bukti permulaan jaksa penyidik menetapkan S sebagai tersangka.

Kepala Kejaksaaan Negeri Aceh Utara, Pipuk Firman Priyadi, S.H., M.H mengatakan “Benar pihak nya telah mengamankan satu orang tersangka berinisial S atas Kasus dugaan melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa,”

“Bedasarkan bukti permulaan yang cukup sehingga tim Jaksa penyidik dengan Pasal yang di sangka kan kepada tersangka denggan Pasal 2 Ayat 1 subsider 3 Juntho 18 ayat 1 huruf B Ayat 1, 2, 3 U No 31 tahun 1999 sebagai mana di ubah dan di tambah UU no 20 tahun 2021 tentang Tindak pidana korupsi,”. Ungkap Pipuk Firman.

Ditambahkan nya “Untuk sementara tersangka sudah kita titipkan di rumah tahanan Kelas 1 Aceh Utara,” Tutup Kajari.

Sumber: Nanggroe.net

Continue Reading

Data Hukum

Keuchik di Aceh Barat Polisikan Warganya Gara-gara Protes BLT, YARA Sebut Demokrasi Terancam

Published

on

By

Gampongaceh.com-Meulaboh. Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Barat, Hamdani sangat menyayangkan atas pelaporan salah satu warga oleh Keuchik Suak Pante Breuh, Kecamatan Samatiga kepada pihak kepolisian terkait protes penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di desa tersebut.

Menurut Hamdani, berselisih dalam sebuah forum merupakan hal yang bisa terjadi di mana-mana untuk mengeluarkan gagasan dan pendapat di muka umum.

Namun, tukasnya, hal yang terjadi di Desa Suak Pante Breuh tersebut sangat disesali, terlebih pada saat itu ada pihak unsur Muspika Samatiga di lokasi.

“Sangat kita sayangkan karena yang dipolisikan adalah warga sendiri oleh seorang pemimpin di gampong setempat,” ungkap Hamdani, Ketua YARA Aceh Barat kepada Serambinews.com, Selasa (22/9/2020).

Lebih mirisnya lagi, ungkapnya, informasi yang diterima dia, laporan tersebut berawal dari aksi protes dana BLT di tengah pandemi Covid-19.

“Seharusnya hal seperti ini tidak perlu sampai ke ranah hukum, apalagi sampai ditetapkan sebagai tersangka,” paparnya.

Apalagi, terang dia, warga mempertanyakan terkait BLT tersebut di forum resmi yang juga dihadiri oleh unsur muspika setempat.

“Jika perasaan ini terus berlanjut, ke depannya kita khawatir tidak akan ada lagi warga yang menyampaikan pendapatnya atau mempertanyakan kebijakan keuchik, baik terkait anggaran di desa maupun hal lainnya,” ulas dia.

“Demokrasi mulai terancam jika seperti ini. Belum lagi gejolak lainnya di gampong tersebut seperti efek sosial lainnya,” ulas Hamdani.

YARA berharap, persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan yakni secara adat di gampong tersebut.

“Jika persoalan ini berlanjut ke meja hijau, maka penegak hukum juga harus mengusut tuntas persoalan yang terjadi di gampong tersebut,” tegasnya.

“Kami dari YARA juga akan mengawasi kasus ini. Kita akan melakukan investigasi terkait dugaan-dugaan lainnya di Gampong Suak Pante Breuh,” urai dia.

“Tidak menutup kemungkinan jika ada pelanggaran akan kita laporkan juga baik ke pihak pihak kepolisian maupun kejaksaan,” tukas Hamdani.

 Dia juga berharap supaya pemerintah harus turun tangan menyelesaikan persoalan ini. “Seharusnya malu jika persoalan seperti ini terjadi. Kita juga mendesak Inspektorat untuk turun melakukan audit dana desa di Gampong Suak Pante Breuh,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Rusdi N (35), warga Desa Suak Pante Breuh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat dilaporkan oleh keuchik setempat ke polisi karena dinilai telah mencemarkan nama baik keuchik dengan memprotes soal bantuan langsung tunai (BLT) di desa tersebut.

Protes BLT tersebut dilakukan dalam rapat umum yang dihadiri oleh unsur Muspika pada awal Juli 2020 lalu, dan Rusdi juga langsung dilaporkan keuchik usai pelaksanaan rapat umum pada saat itu.

Sementara Keuchik Suak Pante Breuh, Rahmat mengaku, pelaporan ini dipicu lantaran dia tidak terima dituduh telah menggelapkan dana BLT untuk 15 orang penerima.

Padahal, menurut pengakuan keuchik, BLT yang dibagikan pada tahap pertama tersebut hanya untuk 5 orang penerima saja, tidak lebih.

Sebelumnya, Rusdi bersama sejumlah warga juga melakukan aksi unjuk rasa dan pada rapat umum itu, ia yang mewakili masyarakat lainnya menanyakan kebenaran masalah 20 orang penerima BLT.

“Saya dalam dalam rapat umum yang dihadiri dari unsur Muspika seperti Ccamat, Kapolsek, dan Danramil, hanya menanyakan apakah benar bahwa penerima BLT tahap pertama bukan 5 orang akan tetapi ada 20 orang, dan 15 orang lagi ke mana,” kata Rusdi kepada Serambinews.com, Selasa (21/9/2020).

Dijelaskannya, bahwa pertanyaannya itu hanya sebatas mencari kebenaran informasi berapa sebenarnya penerima BLT.

Sebab, gara-gara ketidakjelasan jumlah penerima BLT, ucap Rusdi, membuat dia bersama warga lainnya sempat melakukan aksi demo karena penyaluran BLT di desanya tidak seperti desa lainnya.

“Aksi tersebut dilakukan guna memprotes kenapa Desa Suak Pante Breuh hanya 5 orang saja penerima BLT dan itu hanya untuk anak yatim saja, kini sangat berbeda dengan desa lainnya di Aceh Barat,” tukas dia.

Berawal dari itu, Rusdi pun dilaporkan oleh Keuchik Rahmat ke Polsek Samatiga untuk diproses hukum karena kechik merasa dituduh menggelapkan masalah BLT oleh warga tersebut.

Sementara itu, Keuchik Suak Pante Breuh, Rahmat menerangkan, ia melaporkan Rusdi N ke polisi lantaran dirinya dituduh telah menggelapkan bantuan BLT untuk 15 orang.

Padahal, sebut Rahmat, penerima BLT hanya ada 5 orang, bukan 20 orang seperti yang dituduhkan oleh warga yang melakukan demo.

“Jadi yang saya laporkan itu soal tuduhan menggelapkan BLT, bukan masalah mereka melakukan aksi demo masalah BLT. Karena saya difitnah di depan umum,” tandasnya.

“Warga tersebut menuduh saya telah menggelapkan dana BLT di depan umum, ini mencemarkan nama baik saya,” lanjut Rahmat.

Sementara itu, Kapolres Aceh Barat, AKBP Adrianto Argamuda, melalui Kapolsek Samatiga, Ipda Fachmi Suciandi yang dikonfirmasi Serambinews.com, Selasa (22/9/2020), terkait pelaporan tersebut, hingga sore belum tersambung.

Sehingga belum dapat diketahui secara resmi apakah warga tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka atau belum dalam kasus pelaporan oleh Keuchik Suak Pante Breuh, beberapa waktu yang lalu.

Sumber: Serambinews.com

Continue Reading

Data Hukum

Mengendus Aroma Korupsi Dibalik Bimtek Keuchik Se-Kabupaten Bireuen Di Banda Aceh

Published

on

By

Gampongaceh.com-Bireuen. Lembaga Swadaya Masyarakat anti korupsi Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengendus adanya aroma pratik korupsi (rasuah_red) pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keuchik dan Tuha Peut Sekabupaten Bireuen yang berlangsung di Hotel Grand Permata Hati Banda Aceh yang sejak tanggal 4 September 2020 dan sampai saat ini masih berlangsung Bimtek Gelombang ke II,III dan IV.

Bimtek tersebut dilaksanakan oleh ESQ Leadership Center, Expert In Character Building yang Beralamat Di Jln, Tb. Simatupang Jakarta Selatan bernaung dibawa PT Arga Bangun Bangsa kerja sama dengan Lembaga Kompak Nusantara.

Aroma pratik korupsi yang di temukan MaTA ialah adanya cash back (Pengembalian_red) uang Rp 500 ribu/peserta dari total yang distor uang desa ke lembaga pelaksana Bimtek sebanyak Rp 6 juta/peserta.

Koordinator MaTA Alfian mengatakan dalam setiap penggunaan uang Negara tidak istilah cash back karena tidak ada dasar hukumnya. “Apalagi uang cash back tersebut dipakai untuk pribadi dan tidak distor ke kas gampong. Ini rawan pada penyalahggunaan uang Negara,”kata Alfian, Rabu (9/9/2020) kepada Dialeksis.com.

Bahkan menurut Alfian Bimtek yang dilaksanakan ini terkesan Bimtek dijadikan modus untuk memuluskan pengumpulan upeti-upeti bagi pihak yang diuntungkan. Tapi manfaat dari Bimtek itu sebenarnya tidak ada,”jelasnya. Hasil monitoring MaTA ujar Alfian sejak dana desa digulirkan tahun 2015 tiap tahun dilakukan Bimtek.

Dampak dan manfaat yang dirasakan kepala desa belum ada, buktinya tata kelola dana desa sampai saat ini masih sangat buruk. Untuk itu MaTA meminta Bupati Bireuen dapat segera menghentikan kegiatan Bimtek ini.  “Kalau misalnya Bupati tak segera menghentikan Bimtek yang sedang dijalankan ini berarti Bupati Bireuen juga patut diduga bagian dari yang terlibat pemborosan dana desa,”ujar Alfian.

Menurut Alfian kebijakan pemberian izin yang dikeluarkan Bupati Bireuen untuk aparatur desa mengikuti Bimtek dilihat dari kondisi sekarang merupakan kebijakan yang tidak patut. “ Dari segi anggaran boros, situasi pandemi seperti ini juga tidak mendukung, apalagi dilakukan di Zona Merah kegiatan Bimtek,”pungkas Alfian lagi.

Dari informasi yang didapatkan Dialeksis.com dari peserta yang sudah mengikuti Bimtek tahap pertama mereka mengakui bahwa mendapatkan Cash Back sebanyak Rp 500 ribu dari total Rp 6 juta yang distor ke rekening BNI Syariah atas nama Lembaga Kompak Nusantara.

 “Ia ada cash back 500 ribu dipulang keu geutanyoe lom. Mandum keuchik yang kaleuh ikot na ijok atra nyan,”kata seorang peserta Bimtek.

Sumber: dialeksis.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 gampongaceh.com