Connect with us

Parlemen

Komite I DPD RI Dan Menteri LHK Sepakat Bentuk Timja Pengawasan Hutan, Berikut Poinnya

Published

on

Gampongaceh.com-Jakarta. Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar sebagai wujud perhatian yang serius dari Komite I terhadap kelestarian dan pemanfaatan hutan dalam program Reforma Agraria serta penyelesaian konflik/permasalahan kehutanan, Selasa, 6 Oktober 2020

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komite I DPD RI H Fachrul Razi MIP secara daring. Dalam rapat tersebut Komite I DPD RI berkomitmen terkait pengawasan hutan, dalam hal ini Praktek pengelolaan serta mencegah konflik. Komite I melihat bahwa konflik ini disebabkan oleh ketidakjelasan kerangka hukum yang mendasarinya, antara UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dalam Rapat tersebut Komite I DPD RI dan Menteri LHK Sepakat Bentuk Timja Bersama Selesaikan Masalah Konflik Lahan di Kawasan Hutan. Komite I DPD RI mengapresiasi capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam pelaksanaan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial;


2. Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk bersinergi dalam bentuk Tim Kerja bersama dalam rangka percepatan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial serta penyelesaian konflik lahan/pertanahan yang berada di kawasan hutan di daerah-daerah;


3. Komite I DPD RI mendorong dan memperkuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial serta penyelesaian konflik lahan/pertanahan yang berada di kawasan hutan;


4. Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mendorong Pemerintah Daerah mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka penyelesaian permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan di Daerah.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dana Desa

Muslim DPRA Desak Cek Mad Harus Muncul Ke Publik Terkait Berbagai Persoalaan Di Aceh Utara

Published

on

By

Gampongaceh.com-Banda Aceh. Anggota DPRA Muslim Syamsuddin ST MAP mendesak Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib (Cek Mad) agar muncul dan tampil di hadapan publik secara terbuka untuk menjelaskan berbagai persoalan masyarakat yang saat ini muncul di Kabupaten Aceh Utara, salah satunya terkait Perbup Nomor 3 Tahun 2021 Tetang Alokasi Dana Gampong.

Peraturan Bupati tersebut mengatur tentang gaji/penghasilan tetap aparatur gampong yang dipangkas mencapai 75% (tujuh puluh lima persen).

“Menyangkut dengan Perbub tentang ADG yang salah satu pasalnya mengatur terkaiy pemangkasan gaji aparatur gampong di Kabupaten Aceh Utara agar dipertimbangkan kembali dan secara tegas saya minta direvisi ulang dengan memasukkan segala tuntutan dan masukan dari masyarakat khususnya para aparatur gampong” Ujar Muslim

Selanjutnya Muslim Syamsuddin juga mendesak kepada Bupati Aceh Utara untuk mengalokasikan kembali Dana Pembinaan Majelis Ta’lim dan Anggaran Santunan Anak Yatim (Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat)

Politisi Partai SIRA ini berharap kepada Bupati Aceh Utara agar segera duduk bermusyawarah dengan seluruh elemen masyarakat mencari solusi yang terbaik terkait persoalan tersebut.

“Bupati Aceh Utara agar menyikapi berbagai persoalan ini dengan pikiran jernih dan mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, jika Perbub tersebut dinilai merugikan masyarakat maka secara tegas saya desak Bupati Aceh Utara untuk membatalkan peraturan tersebut”. Tegas Muslim

Muslim Syamsuddin juga berharap kepada seluruh masyarakat khususnya aparatur gampong yang saat ini terus berjuang menyuarakan aspirasinya agar tetap bergerak pada koridor hukum, dimana masyarakat diberikan hak dan ruang didalam perundangan-undangan untuk memberikan masukan dan kritikan terhadap pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat secara umum.

Continue Reading

Parlemen

Komisi V DPRA Kunker Ke Kemendes PDTT, Ini Harapan Muslim Syamsuddin Terkait Persoalan Transmigrasi Di Aceh

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Komisi V DPRA melakukan kunjungan kerja ke Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terkait persoalan transmigrasi yang sedang digagas oleh Pemerintah Pusat di Provinsi Aceh. (25/02/2021)

Rombongan Komisi V yang dipimpin oleh Reza Fahlevi Kirani, serta anggota Muslim Syamsuddin ST MAP, Fakhrurrazi H Cut, Ansari, dan Syamsyuri langsung diterima oleh Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ir. Aisyah Gamawati , MM di Gedung Kemendes PDTT Pancoran Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan tersebut rombongan Komisi V DPRA ikut membahas berbagai persoalan salah satunya adalah terkait rencana Pemerintah Pusat melalui Kemendes PDTT yang akan melakukan program Transmigrasi dari Kota Malang Jawa Timur ke Kabupaten Simeulue Aceh, dimana DPRA merasa perlu menanyakan teknis pelaksanaannya pada Kemendes PDTT karena program tersebut telah menjadi atensi masyarakat lokal di Aceh.

Muslim Syamsuddin ST MAP salah satu rombongan Komisi V DPRA yang ikut dalam pertemuan tersebut berharap program yang akan memobilisasi penduduk dari luar Aceh ke Kabupaten Simeulue yang akan menjadi daerah tujuan Transmigrasi harus dipertimbangkan dengan baik oleh Kemendes PDTT terkait kuota penempatan penduduk lokal dan penduduk luar Aceh di lokasi transmigrasi agar tidak menjadi konflik sosial dikemudian hari.

“Saya berharap kepada Kemendes PDTT melalui Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi agar dapat dipertimbangkan kembali terkait jumlah kuota transmigrasi antara penduduk lokal dan penduduk luar Aceh, hal ini saya rasa sangat penting agar tidak menyebabkan ketimpangan dan konflik sosial di kemudian hari”. Ujar Muslim.

Politisi Partai SIRA ini juga mengatakan bahwa program Transmigrasi yang digagas oleh Kemendes PDTT harus memberikan asas manfaat kepada daerah yang telah ditetapkan menjadi lokasi program transmigrasi tersebut yaitu Kabupaten Simeulue.

“Pada dasarnya saya mendukung program Transmigrasi yang digadang-gadang oleh Kemendes PDTT, namun dengan satu syarat terpenting yaitu program tersebut jangan hanya semata-mata untuk mensejahterakan para transmigran dari luar aceh, namun juga harus dapat menimbulkan manfaat bagi penduduk lokal Aceh yang berada di lokasi transmigrasi baik dari aspek sosial, budaya dan ekonomi kerakyatan”. Tegas Muslim

Continue Reading

Parlemen

Muslim DPRA Nilai PAG Tidak Komitmen Terhadap Masyarakat Lingkungan

Published

on

By

Gampongaceh.com-Lhokseumawe. Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh melakukan pertemuan dalam rangka kunjungan kerja ke Perta Arun Gas (PAG) di Kota Lhokseumawe (28/01/2021)

Anggota DPRA Muslim Syamsuddin S.T M.A.P yang hadir dalam rombongan Komimi V saat dimintai keterangannya oleh media setelah rapat bersama pihak PAG mengaku sangat kecewa dengan kebijakan perusahaan khususnya terkait komitmen PAG terhadap masyarakat di lingkungan perusahaan.

Kekecewaan politisi Partai SIRA ini dikatakan karena menurutnya selama ini pihak Perta Arun Gas (PAG) terkesan belum seutuhnya mengakomodir kepentingan masyarakat lingkungan dalam hal penerimaan pekerja, ia berharap kedepan pihak PAG harus mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penerimaan baik tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja lingkungan.

“Saya sangat kecewa, sekelas perusahaan PAG yang beroperasi di Lhokseumawe Aceh Utara harusnya lebih memprioritaskan masyarakat lokal dan masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan saat adanya penerimaan tenaga kerja, hal ini sangat penting karena jangan sampai masyarakat yang hidup di sekitar wilayah perusahaan terkesan tidak diakomodir kepentingannya oleh PAG, (bek sampek buya krueng teuduek-duek, buya tamoeng yang meuraseuki)”. Ujar Muslim

Muslim yang merupakan Anggota DPRA Dapil V (Lhokseumawe dan Aceh Utara) menambahkan kedepan pihak PAG harus memenuhi hak-hak masyarakat lingkungan dan mengevaluasi kebijakan terhadap lingkungan, bukan hanya terkait penerimaan tenaga kerja saja namun juga tentang pembagian dana CSR perusahaan, dimana kedepan ia berharap dana CSR perusahaan harus lebih optimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lingkungan.

“Saat pertemuan tadi pihak PAG mengakui selama ini menyalurkan dana CSR melalui pihak ketiga, kedepannya mereka berjanji akan membuat kebijakan tentang penyaluran dana CSR secara langsung terhadap masyarakat lingkungan, ini merupakan kebijakan baru yang bagus dan saya akan mendukung karena masyarakat lingkungan akan merasakan manfaat kehadiran perusahaan ditengah-tengah lingkungan mereka. Tegas Muslim

Kunjungan kerja DPRA ke Perta Arus Gas di Kota Lhokseumawe ini diketuai oleh Ketua Komisi V DPRA M. Rizal Fahlevi Kirani dan juga ikut dihadiri oleh Wakil Ketua H. Asib Amin serta beberapa anggota yaitu, Muslim Syamsuddin, Ansari Muhammad, Tarmizi SP, dr Purnama Setia Budi, Salihin, Fakhurrazi H Cut, Syamsyuri, Noranita dan Sofyan Puteh. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 gampongaceh.com