Connect with us

Parlemen

Muslim DPRA Silaturrahmi Dengan Tokoh Masyarakat Dewantara

Published

on

Gampongaceh.com-Aceh Utara. Anggota DPRA Muslim Syamsuddin, ST. MAP kembali melanjutkan kegiatan reses yang ke-II bertempat di Km 28 Jalan Lintas KKA – Bener Meriah dengan melakukan silahturahmi dan dialog langsung bersama tokoh masyarakat di Kecamatan Dewantara Jumat, (27/08/2021).

Turut dihadiri hampir seluruh tokoh masyarakat di Kecamatan Dewantara, dalam reses kali ini Muslim mengajak semua tokoh masyarakat agar bisa bersama-sama bekerja untuk kemajuan Kecamatan Dewantara nantinya.

“Majukan Kecamatan dengan kebersamaan, tinggalkan sesuatu yang bisa menimbulkan perpecahan, sekarang bukan saatnya mementingkan hal pribadi, utamakan kemaslahatan bersama untuk Dewantara yang lebih maju” Ucap Anggota DPRA tersebut.

Sebelumnya, hal yang sama juga telah dilaksanakan di Kecamatan Baktiya Barat, Kecamatan Matang Kuli, Kecamatan Banda Baro, dan juga di Kecamatan Sawang.

Aspirasi dari tokoh masyarakat yang terhimpun dalam kegiatan reses ini akan menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan, agar pada pelaksanaan pembangunan dapat tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah. Red (MR)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Senator Fachrul Razi: Ekonomi Digital Menjadi Peluang Masa Depan

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Banda Aceh – Senator Fachrul Razi, Ketua Komite I DPD RI, mengatakan era pandemi ini kebiasaan kita di era konvensional telah berubah bergeser menjadi metode virtual.

Pendekatan Era Digital dimasa Covid -19 ini menurutnya tidak dapat diprediksikan sampai kapan bisa jadi tahun depan, bisa jadi 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi tergantung bagaimana Indonesia hari ini melakukan pendekatan terhadap pandemi yang sangat luar biasa ini bisa nanti kita berdamai dengan pandemi ini, ujarnya.

Hal ini disampaikan Ketua Komite I DPD RI asal Aceh ini saat menjadi narasumber di Seminar Nasional Kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa, (28/9/2021).

Seminar dengan tema ‘ Bisnis Kreatif di Era Digital, Mendukung Ekonomi Indonesia Tangguh dan Tumbuh’, juga dihadiri Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Prof.Dr.Ir. Samsul Rizal, M.Eng, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maning, Wak Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan, Wakil Rektor 4 USK Prof. Dr. Hizir Sofyan, Dekan FMIPA USK Prof. Dr. Teuku Mohammad Iqbalsyah, M.Sc dan civitas akademika USK.

Seminar diikuti oleh peserta secara virtual yang berasal dari mahasiswa jurusan Statistika di seluruh Indonesia.

Menurut Fachrul Razi, Trend Transformasi Digital Pasca Covid-19 secara Global, pada tahun 2025 diprediksi bahwa 85 jut pekerjaan manusia saat ini mungkin akan hilang lalu terganti dengan pembagian kerja antara manusia dengan mesin. Adapun 97 Juta pekerjaan baru mungkin akan muncul sehubungan dengan adaptasi pembagian kerja antara manusia, mesin dan alogaritma.

” Peluang anak-anak muda di Indonesia sangat terbatas sekali jumlah pengusaha 11 juta itu sangat rendah sekali dan usia muda hanya 5 juta, saat ini pemerintah sedang membentuk sinergisitas hubungan daerah dengan daerah lain ” ujarnya.

Alumni FISIP Universitas Indonesia ini menambahkan, Data perdagangan ekspor Indonesia selama covid meningkat pesat, maka menurutnya ada peluang besar anak muda membangun pola pikir global peluang masuk pada sektor ekonomi digital.

” ekonomi digital ini menjadi tantangan dan menjadi peluang luarbiasa apalagi pengguna internet kita 202 juta. Aceh sangat kecil marketnya, tapi kalau bisa memanfaatkan market Indonesia dengan 44 Miliar US Dollar Nilai Ekonomi Digital yang berputar dan Pemuda Milenial bisa memainkan produk² yang bisa dijual, seperti produk lokal secara digital ” terangnya.

Terakhir Senator membeberkan 4 Hal yang menjadi konsentrasi pembangunan Ekonomi Digital diantaranya :

  1. Infrastruktur Digital
  2. Pemerintah Digital
  3. Ekonomi Digital
  4. Masyarakat Digital

Senator Fachrul Razi mengatakan, kedepan ekonomi digital mencetak 9 juta SDM bertalenta digital. (***)

Continue Reading

Berita

Senator Fachrul Razi Minta Menteri Kominfo Blokir Situs Judi Online and Chip Higg Domino di Aceh

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan informatika dengan pokok bahasan perkembangan teknologi informasi dan internet di daerah, Selasa (21/9).

Hadir Menteri Komunikasi dan informasi Johnny G. Plate, didampingi Sekjen kemenkominfo beserta jajarannya. Rapat Kerja ini dilakukan secara hybrid, kombinasi fisik dan virtual, dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi.

Fachrul Razi kembali turut menegaskan dihadapan Menkominfo terkait Bahaya Permainan Judi Online. Terutama di Provinsi Aceh ia mengatakan perlu ada ketegasan untuk memblokir Platform Gaming Higg Domino yang meresahkan ditengah masyarakat.

“Kami meminta bapak menteri untuk segera memblokir aplikasi game online Higg Domino (Judi Online) di Aceh yang meresahkan ditengah masyarakat terutama di provinsi Aceh serta daerah lainnya, sebagaimana hal ini bentuk komitmen penegakan Syariah Islam di Aceh” ujarnya.

Senator Fachrul kembali menegaskan dalam Poin keempat bahwa, Komite I DPD RI mendorong Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya menghindari potensi kebocoran data, memberi perlindungan sistem elektronik dari serangan keamanan siber, dan pelindungan data pribadi masyarakat dalam platform digital, salahsatunya memblokir situs/game online yang merusak moral anak bangsa. (***)

Continue Reading

Berita

Rapat Kerja DPD RI dan Menteri ATR/BPN RI, Evaluasi Konflik Pertanahan di Daerah dan Reforma Agraria

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Komite I DPD RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan yang tumpang tindih di daerah-daerah.

Komite I juga mendesak Kementerian ATR/BPN RI mengoptimalkan keberadaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk melakukan harmonisasi regulasi antar kementerian/lembaga yang berada di GTRA agar penyelesaian berbagai konflik pertanahan di daerah dan pelepasan desa dari kawasan hutan dapat berjalan baik. Hal ini menjadi kesimpulan Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI (21/09).

Rapat Kerja ini dipimpin Fachrul Razi (Ketua) dan didampingi oleh Filep Wamafma (Wakil Ketua) yang hadir secara daring. Sedangkan anggota yang hadir antara lain Muh. Nuh (Sumut), Lily Salurapa (Sulawesi Selatan), Richard Hamonangan Pasaribu (Kepri), Habib Alwi (Banten), hadir secara daring antara lain Agustin Teras Narang (Kalteng), Ahmad Sukisman Azmy (NTB), M. Syukur (Jambi), Otopianus P Tebay (Papua), dan Eni Sumarni (Jawa Barat). Sedangkan dari Kementerian ATR/BPR RI dihadiri langsung oleh DR. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD, Menteri ATR/BPN RI, Wakil Menteri ATR/BPN RI beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Senator Razi menjelaskan bahwa Rapat Kerja dengan Menteri ATR/BPN RI ini bertujuan untuk meminta penjelasan terkait dengan perkembangan pelaksanaan Reforma Agraria; penyelesaian permasalahan-permasalahan konflik pertanahan; pelaksanaan UU Cipta Kerja khususnya cluster pertanahan dan Tata Ruang; dan isu pertenahan yang sedang berkembang di Daerah.

Sementara itu, Menteri Sofyan menegaskan bahwa total legalisasi aset seluas 6,99 juta Ha (155,40%) dan total redistribusi tanah seluas 2,14 Juta Ha (47,59%). Terdapat dua permasalahan pelaksanaan Reforma Agraria yakni permasalahan TORA dari pelepasan kawasan hutan dan permasalahan TORA dari tanah transmigrasi Menteri juga mengakui bahwa masih terdapat kewenangan yang masih bersinggungan dengan Kementerian lainnya.

Rapat Kerja ini berlangsung dari Pukul 13.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB, dan menghasilkan kesimpulan pertama, Komite I DPD RI meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik-konflik pertanahan diberbagai daerah dengan memperhatikan tanah ulayat dan hak-hak masyarakat adat.
 
Kedua, Komite I DPD RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI mengoptimalkan pelaksanaan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) agar penyelesaian berbagai konflik pertanahan didaerah dan pelepasan desa dari kawasan hutan dapat berjalan dengan baik.
 
Ketiga, Komite I DPD RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan yang tumpang tindih di daerah-daerah.
 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 gampongaceh.com