Connect with us

Berita

Muslim Syamsuddin Soroti Amburadulnya Data Penerima Bansos di Aceh

Published

on

Gampongaceh.com-Banda Aceh. Anggota DPRA Komisi V Muslim Syamsuddin menyoroti amburadulnya data penerima bansos di Aceh.

Hal ini diduga akibat tidak adanya update data terkini oleh Dinas Sosial sehingga membuat data penerima Bantuan Sosial (Bansos) di Aceh menjadi tumpang tindih.

Amburadulnya data penerima Bansos juga sempat menjadi perhatian Menteri Sosial Tri Rismaharini pada saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh.

Anggota DPRA Muslim Syamsuddin ST MAP mengatakan, saat menghadiri rapat dengan Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah terkait pembahasan draf Pergub tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Aceh (DTKS) dirinya ikut menyampaikan persoalan tumpang tindihnya penerima bansos di Aceh.

“Saya baru menghadiri rapat dengan Gubernur Aceh Pak Nova, untuk membahas draf pergub tentang DTKS. Data penerima bansos di Aceh itu tumpang tindih, ada yang mendapatkan double, ada juga yang tidak menerima sama sekali bantuan sosial, padahal dia layak untuk diberikan bansos,” kata Muslim Syamsuddin di Banda Aceh, Jumat, 10 September 2021.

Sehingga penerima bansos menjadi tidak merata, bahkan nama orang yang sudah meninggal pun tercantum dalam daftar penerima bantuan sosial. Ini merupakan salah satu bukti tidak sinkronnya data akibat tidak di update secara berkala.

Muslim berharap dengan adanya Pergub maka nantinya penerima bansos akan tepat sasaran sesuai data aktual dan terkini.

“Ini yang menjadi perhatian kita, Dinas Sosial selaku penyalur wajib untuk mengupdate data terkini. Jangan sampai orang sudah meninggal masuk ke dalam data penerima Bansos. Data yang masuk ke Pusdatin haruslah data terkini dan wajib update. Jangan asal kirim, nanti data yang dikirim 500 tapi yang mendapatkan Cuma 300, sisanya harus dikembalikan karena sudah pindah alamat atau pelbagai hal lainnya,” urai Muslim Anggota Komisi V dari Partai SIRA ini.

Muslim kemudian menyarankan agar Pemerintah Aceh untuk membentuk tim khusus yang menangani masalah data bansos agar di masa depan data penerima bansos di Aceh tidak lagi amburadul seperti saat ini.

Sementara itu, Kadis Sosial Aceh Yusrizal kepada wartawan mediasatu.id tidak membantah terkait apa yang disampaikan oleh Anggota DPRA Muslim Syamsuddin.

Kata Yusrizal, memang seharusnya data yang digunakan adalah data yang terbarukan. Namun Kadis Sosial berdalih jika sebagian data sudah terupdate namun belum sepenuhnya masuk ke sistem di pusat.

Dinas Sosial, lanjut Yusrizal akan terus melakukan perbaikan di setiap Kabupaten dan Kota untuk mencari penyebab tidak sinkronnya data penerima bansos.

“Kami sudah mengkomunikasikan ini dengan pihak Kementerian, dalam hal ini pihak pusdatin untuk meng clear kan masalah update data ini,” tandas Kadis Sosial Aceh Yusrizal di ruang kerjanya, Jumat, 10 September 2021.

Sumber: Mediasatu.id

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Senator Fachrul Razi: Ekonomi Digital Menjadi Peluang Masa Depan

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Banda Aceh – Senator Fachrul Razi, Ketua Komite I DPD RI, mengatakan era pandemi ini kebiasaan kita di era konvensional telah berubah bergeser menjadi metode virtual.

Pendekatan Era Digital dimasa Covid -19 ini menurutnya tidak dapat diprediksikan sampai kapan bisa jadi tahun depan, bisa jadi 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi tergantung bagaimana Indonesia hari ini melakukan pendekatan terhadap pandemi yang sangat luar biasa ini bisa nanti kita berdamai dengan pandemi ini, ujarnya.

Hal ini disampaikan Ketua Komite I DPD RI asal Aceh ini saat menjadi narasumber di Seminar Nasional Kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa, (28/9/2021).

Seminar dengan tema ‘ Bisnis Kreatif di Era Digital, Mendukung Ekonomi Indonesia Tangguh dan Tumbuh’, juga dihadiri Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Prof.Dr.Ir. Samsul Rizal, M.Eng, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maning, Wak Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan, Wakil Rektor 4 USK Prof. Dr. Hizir Sofyan, Dekan FMIPA USK Prof. Dr. Teuku Mohammad Iqbalsyah, M.Sc dan civitas akademika USK.

Seminar diikuti oleh peserta secara virtual yang berasal dari mahasiswa jurusan Statistika di seluruh Indonesia.

Menurut Fachrul Razi, Trend Transformasi Digital Pasca Covid-19 secara Global, pada tahun 2025 diprediksi bahwa 85 jut pekerjaan manusia saat ini mungkin akan hilang lalu terganti dengan pembagian kerja antara manusia dengan mesin. Adapun 97 Juta pekerjaan baru mungkin akan muncul sehubungan dengan adaptasi pembagian kerja antara manusia, mesin dan alogaritma.

” Peluang anak-anak muda di Indonesia sangat terbatas sekali jumlah pengusaha 11 juta itu sangat rendah sekali dan usia muda hanya 5 juta, saat ini pemerintah sedang membentuk sinergisitas hubungan daerah dengan daerah lain ” ujarnya.

Alumni FISIP Universitas Indonesia ini menambahkan, Data perdagangan ekspor Indonesia selama covid meningkat pesat, maka menurutnya ada peluang besar anak muda membangun pola pikir global peluang masuk pada sektor ekonomi digital.

” ekonomi digital ini menjadi tantangan dan menjadi peluang luarbiasa apalagi pengguna internet kita 202 juta. Aceh sangat kecil marketnya, tapi kalau bisa memanfaatkan market Indonesia dengan 44 Miliar US Dollar Nilai Ekonomi Digital yang berputar dan Pemuda Milenial bisa memainkan produk² yang bisa dijual, seperti produk lokal secara digital ” terangnya.

Terakhir Senator membeberkan 4 Hal yang menjadi konsentrasi pembangunan Ekonomi Digital diantaranya :

  1. Infrastruktur Digital
  2. Pemerintah Digital
  3. Ekonomi Digital
  4. Masyarakat Digital

Senator Fachrul Razi mengatakan, kedepan ekonomi digital mencetak 9 juta SDM bertalenta digital. (***)

Continue Reading

Berita

Tingkatkan Pelindungan Data Pribadi, DPD RI Dorong Menkominfo Ambil Langkah Strategis

Published

on

By

Gampongaceh.co-Jakarta. Ketua Komite I DPD RI Facrul Razi menyatakan pihaknya mendorong Pemerintah melalui Kementerian Kominfo untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya menghindari potensi kebocoran data. Hal itu diperlukan Menurutnya hal itu perlu menjadi perhatian serius pemerintah guna melindungi data pribadi masyarakat.

“Persoalan tersebut bisa menjadi bencana bagi negara jika tidak dilakukan langkah-langkah strategis. Karena hak privasi seseorang telah dilanggar, mengingat data yang diperjual belikan atau dicuri tersebut sangat sensitif, mulai dari nama lengkap, alamat, email, nomor telepon, dan riwayat kesehatan,” paparnya dalam Rapat Kerja bersama Komite I Dewan Pewakilan Daerah RI, di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Guna memberi perlindungan sistem elektronik dari serangan keamanan siber, dan pelindungan data pribadi masyarakat dalam platform digital, Komite I DPD RI juga meminta pemerintah menjalankan mitigasi dan penanganan secara cepat.

“Sesuai dengan kewenangan konstitusi dan melaksanakan fungsi pengawasan, Komite I DPD RI mendorong kolaborasi dan koordinasi yang lebih masif. Koordinasi dan konsolidasi apa yang dilakukan terhadap pihak terkait guna mempercepat proses mitigasi jika terjadi kebocoran data,” imbuhnya.

Merespons hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah terus melakukan upaya untuk melindungi data pribadi masyarakat, guna menghindari penyalahgunaan atau kebocoran data yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019, Kominfo berwewenanag sebagai regulator, akselerator dan fasilitator tata kelola data. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mempunyai kewenangan-kewenangan teknis berkaitan dengan keamanan atau teknologi security di semua penyelenggara sistem elektronik nasional,” jelasnya dalam forum yang sama.

Menteri Johnny menyatakan platform digital yang dikelola oleh lembaga pemerintah juga telah menerapkan pelindungan dan menjamin keamanan data pribadi masyarakat. Secara khusus, berkaitan dengan adanya dugaan kebocoran data pada aplikasi PeduliLindungi, Menkominfo menegaskan tidak ada kebocoran data itu.

“Tidak terjadi kebocoran data di PeduliLindungi, dan data-data yang ada di dalam platform tersebut berada di Indonesia, bukan diletakan di luar negeri. Karena data-datanya berada di cloud di dalam negeri, baik di clouds Kominfo maupun di clouds mitra Kementerian Kesehatan yang menangani PeduliLindingi”, tegasnya.

Menteri Johnny menjelaskan adanya pemberitaan mengenai kebocoran data pribadi sejumlah tokoh nasional yang diklaim dari aplikasi PeduliLindungi bukan karena adanya pengambilan paksa data dari PeduliLindungi. Namun, hal itu terjadi karena adanya penggunaan data pribadi tokoh nasional yang sudah menjadi public domain secara tanpa hak. Oleh karena itu, Menkominfo menyatakan perlu dilakukan penyelesaikan secara hukum karena aksi atau tindakan ilegal itu.

“Ini masalahnya adalah tindakan-tindakan kriminal atau tindakan yang tidak sesuai aturan, ilegal terhadap data pribadi masyarakat oleh oknum-oknum yang perlu mendapat penegakan hukum di ruang fisik. Kalau ini dibiarkan, maka semua pejabat publik yang diamanatkan oleh undang-undang agar data pribadinya dengan konsennya masing-masing dipublish kepada publik akan mengalami masalah yang sama,” tandasnya.

Mengenai langkah antisipasi atas platform digital, Menkominfo menegaskan Pemerintah telah meminta Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk meningkatkan sumber daya teknologi. Menteri Johnny mengingatkan terkait setiap platform e-commerce sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki data pribadi masyarakat. Sehingga wajib untuk melakukan pelindungan dan menjamin keamanan data pribadi.

“Para Penyelenggara Sistem Elektronik sektor privat atau e-commerce harus meningkatkan keamanan teknologi, mempunyai tata kelola dan manajemen yang memadai dalam rangka pengawasan, kontrol dan monitoring. Sehingga secara dini bisa mengantisipasi potensi kebocoran data di tempatnya masing-masing,” ujarnya

Menurut Menteri Johnny, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) mengamanatkan negara harus hadir memberikan jaminan pelindungan terhadap masyarakat, baik jaminan perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat fisik maupun hak-hak pribadinya.

“Dalam rangka melaksanakan kewajiban itu, penugasan-penugasan diberikan, termasuk kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melaksanakan tugas-tugasnya,” jelasnya.

Turut hadir mendampingi Menteri Johnny dalam Raker bersama Komite I DPD RI tersebut, Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba, Inspektur Jendera; Doddy Setiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Hary Budiarto, dan Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi.

Anggota DPD RI yang hadir secara fisik antara lain Muhammad Nuh, Lily Amelia, Jialyka, Richard Hamonangan, Eni Sumarni dan Abdul Rachman Thaha. Sedangkan hadir secara virtual Otopianus Tebai, Ahmad Sukisman Azmy, Habib Ali Alwi, Teras Narang, Hilmy Muhammad, Alirman Sori, Hudarni Rani, Almalik Pababari, Jimly Asshiddiqie dan Abubakar Bachmid. (**)

Continue Reading

Berita

Senator Fachrul Razi Minta Menteri Kominfo Blokir Situs Judi Online and Chip Higg Domino di Aceh

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan informatika dengan pokok bahasan perkembangan teknologi informasi dan internet di daerah, Selasa (21/9).

Hadir Menteri Komunikasi dan informasi Johnny G. Plate, didampingi Sekjen kemenkominfo beserta jajarannya. Rapat Kerja ini dilakukan secara hybrid, kombinasi fisik dan virtual, dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi.

Fachrul Razi kembali turut menegaskan dihadapan Menkominfo terkait Bahaya Permainan Judi Online. Terutama di Provinsi Aceh ia mengatakan perlu ada ketegasan untuk memblokir Platform Gaming Higg Domino yang meresahkan ditengah masyarakat.

“Kami meminta bapak menteri untuk segera memblokir aplikasi game online Higg Domino (Judi Online) di Aceh yang meresahkan ditengah masyarakat terutama di provinsi Aceh serta daerah lainnya, sebagaimana hal ini bentuk komitmen penegakan Syariah Islam di Aceh” ujarnya.

Senator Fachrul kembali menegaskan dalam Poin keempat bahwa, Komite I DPD RI mendorong Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya menghindari potensi kebocoran data, memberi perlindungan sistem elektronik dari serangan keamanan siber, dan pelindungan data pribadi masyarakat dalam platform digital, salahsatunya memblokir situs/game online yang merusak moral anak bangsa. (***)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 gampongaceh.com