JAKARTA – Senator Fachrul Razi menggelar rapat kerja secara online dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh (PMGA), Provinsi Aceh Azhari MSi membahas penyaluran dana desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Aceh, Jumat (8/5/2020).

Rapat kerja itu juga menghadirkan Ir Razali MSi, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Muksalmina (Ketua Apdesi Aceh) dan Ismunazar SE MM Pelopor Smart Gampong Aceh/Sekretaris Gampong Blang Matang Kuli.

Rapat Virtual ini juga disaksikan lansung oleh para perangkat desa yang ingin berpartisipasi dalam hal penyaluran dana desa dan BLT Aceh.

Dalam pengantar awal, Fachrul Razi memaparkan terkait aturan dan penyaluran dana desa.

Fachrul Razi menjelaskan pentingnya percepatan penyaluran dana desa dan BLT di Aceh dan menjadi hal penting yang harus diketahui bersama bagaimana mekanismenya serta yang terjadi di lapangan.

“Anggaran dana desa di Aceh sebesar 5,050 triliun untuk 6.497 gampong dan maksimal 25 persen dari dana desa dapat digunakan untuk BLT atau sebesar 1,347 triliun dari total dana desa,” jelas Fachrul Razi.

Dalam penyampaiannya Fachrul Razi mengatakan masyarakat juga ingin mengetahui lebih jauh tentang proses yang sudah dilakukan oleh daerah dan kebijakan yang sudah diputuskan Pemerintah Pusat tentang berapa persen Aceh berhak menerima dana tersebut.

“Secara nasional tercatat 12 juta kepala keluarga (KK) yang akan menerima bantuan sana desa akibat dampak Covid-19. Nah untuk Aceh berapa,” ujarnya.

Ia mengingatkan, sejumlah Rp 5,050 triliun dana desa untuk Aceh yang akan disalurkan ke 6497 desa, agar tepat sasaran dan tidak ada desa yang kena pinalti akibat kebijakan BLT.

Terkait BLT rujukannya Peraturan Menteri PDTT No 6 Tahun 2020 yang merevisi Permendes No 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Aturan ini menyangkut BLT Dana Desa, Padat Karya Dana Desa, dan Desa Tanggap Covid-19. Fachrul Razi juga menambahkan ada 3 tahap proses pencairan dana desa

Sementara itu, Azhari SE, MSi, Kepala Dinas PMG Aceh menjabarkan dana desa yang sudah teranggarkan dan sudah mulai disalurkan sejak bulan Mei 2020 ini. Sedikitnya ada 16 kabupaten yang sudah menyalurkan tahap pertama.

“Dari jumlah 6.497 gampong, 5.660 sudah terbentuk gampong tanggap Covid-19 dan relawan desa lawan Covid-19 dan yang belum 837 gampong,” jelas Azhari.

Berkaitan dengan penyaluran BLT dari dana desa tahun 2020, Azhari mengatakan bahwa 117 gampong sudah melakukan APBDes perubahan tahun 2020 dan sisanya 5.889 gampong belum melakukan perubahan. Sehingga realisasi penyaluran BLT dari dana desa tahun 2020 baru 66 gampong di tiga kabupaten/kota, sementara yang belum 6.431 gampong tersebar di 20 kabupaten/kota.

“Kemudian terkait tentang BLT Aceh saat ini masih menjadi kendala di lapangan, ada banyak perubahan peraturan yang dikeluarkan mulai dari Permendes No 6 tahun 2020 sehingga berdampak pada berubahnya Pergub dan Perwal tingkat daerah. Hal ini juga berdampak serius di tingkat daerah dalam mendata warga masyarakat yang berhak menerima bantuan ini,” jelas Azhari.

Menjawab persoalan tersebut, Razali, Sekretaris Dirjen Percepatan Pembangunan Desa di Kemendes mengungkapkan bahwa sebenarnya revisi aturan bukan untuk tujuan semena-mena oleh Pusat namun sebagai payung hukum yang harus dikuti bersama.

“Misalkan dari 14 syarat yang kita usulkan, ada temuan di lapangan ini mempersulit kinerja kepala desa tingkat daerah dan para relawan yang bertugas, sehingga kita sederhanakan syaratnya agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat segera terbantu,” jelas Razali.

Ia mengatakan, seharusnya penyaluran tahap pertama untuk bulan April, dan Mei ini sudah semua disalurkan.

“Kita ketahui bersama Refocusing anggaran ini memang sudah dilakukan di setiap desa karena ini merupakan bencana non alam yang kita terima bersama dan wajib kita cegah secara berkala,” tambah Razali.

Muksalmina, Ketua Apdepsi Aceh, perubahan aturan menjadi kendala dana desa di Aceh. “Ada multitafsir regulasi (aturan) berdampak serius sampai ke tingkat desa,” jelas Muksalmina.

Muksalmina menambahkan mulai dari verifikasi data hingga proses penyaluran menimbulkan banyak paradigma yang diterima oleh para geuchik dan relawan di lapangan. “Ini menjadi catatan penting bagi kita semuanya,” tegasnya.

Ia mengharapkan adanya payung hukum untuk kepala desa (Keuchik) saat bencana Covid-19 dan BLT secepatnya disalurkan, mengingat sangat dibutuhkan masyarakat.

Ismunazar, inisiator Smart Gampong di Blang Matang Kuli Aceh utara, dalam rapat itu mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada senator dan jajaran lainnya dalam mengawal isu desa.

Ia mengatakan, Smart Gampong hadir di Blang Matang Kuli sangat membantu saat memasukan data untuk kepentingan penyaluran dana BLT.(*)

ADVENTORIAL

POLHUMED, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengeluarkan panduan untuk melaksanakan kebiasaan baru atau new normal dalam mencegah virus Corona (COVID-19) di tempat bekerja.

Panduan tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatuh Wafiroh mengingatkan agar aturan new normal tidak tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada.

Termasuk, protokol Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

“Kita berharap peraturan ini tidak seperti peraturan-peraturan sebelumnya yang satu tumpang tindih, yang kedua terkesan sering berubah-ubah,” kata politisi yang akrab disapa Ninik ini dilansir dari laman resmi DPR RI, Selasa (26/5/2020).

Ia memahami langkah pemerintah menerapkan kebijakan new normal, karena dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian, sosial dan sebagainya sangatlah besar.

Namun, ia mengajak semua tetap waspada dan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19.

“Kita tetap waspada dan tetap melakukan protokol COVID-19, tapi satu sisi roda perekonomian juga tidak mati 100 persen,” ucapnya.

Ia pun belum mengetahui apakah pemerintah sudah melakukan kajian terhadap new normal ini.

“Saya tidak tahu apakah ini sudah dalam kajian yang cukup matang atau tidak. Walaupun saya yakin sudah ada kajiannya,” tutup politisi Fraksi PKB itu. (P/FP)

POLHUMED, JAKARTA – Pilkada serentak 2020 akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Hal ini didasarkan kesepakatan antara pemerintah diwakili Mendagri, KPU, Bawaslu, dan Komisi II DPR RI melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Ahmad Doli Kurniawan di ruang rapat Komisi II Gedung Kura-kura, Rabu (27/5).

Rapat kerja dan RDP tersebut dihadiri langsung beberapa anggota Komisi II dan mayoritas mengikutinya via virtual.

Hugua, Komisi II DPR RI mengatakan pertimbangan Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mengingat pandemi Covid-19 tidak bisa diprediksi kapan berakhir.

“Yah ditunda tahun 2021 juga belum ada yang jamin bawa sudah aman dari pandemi, jadi kesepakatan tetap dilaksanakan 9 Desember 2020,” ujarnya.

Mantan Bupati Wakatobi dua periode ini menambahkan bahwa ada sebanyak 26 negara yang tetap melaksanakan Pilkada dimasa pandemi Covid-19. Indonesia adalah negara ke-27 yang terakhir melaksanakan Pilkada karena dilaksanakan pada Desember tahun ini.

Tentu, lanjut Hugua, harus ketat melaksanakan protokol kesehatan. Tetap jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan selama proses kampanye hingga tahap penjoblosan di TPS sampai tahap rekapitulasi hasil suara.

Hugua menambahkan pentahapan lanjutan yang sempat tertunda seperti pembentukan badan adhock PPS, PPK, pemutahiran data pemilih dan kegiatan lainnya secara bertahap mulai dilaksanakan tanggal 6 Juli 2020. Pendaftaran pasangan calon, 4 hingga 6 September 2020.

“Rapat kerja dan RDP tersebut juga menyepakati penambahan anggaran KPU maupun Bawaslu karena ada beberapa komponen tambahan anggaran akibat Covid-19 yang tidak terpikirkan saat perencanaan,” ujar Hugua.

Adapun point-point kesepakatan dalam rapat tersebut yaitu :

Kesatu, berdasarkan penjelasan yang disampaikan KPU RI, langkah-langkah kebijakan dan situasi pengendalian oleh Pemerintah, termasuk saran, usulan , dan dukungan dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui surat ketua gugus tugas nomor B-196/KA/GUGAS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020. Maka komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020 sesuai dengan Perppu nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati, dan wali kota menjadi undang-undang.

Kedua, komisi II DPR RI menyetujui usulan perubahan rancangan peraturan KPU RI tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 yang tahapan lanjutannya dimulai pada 15 Juni 2020.

Dengan syarat bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, berkordinasi dengan gugus tugas Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.

Ketiga, komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait Pilkada di provinsi, kabupaten, dan kota secara lebih rinci untuk selanjutnya dibahas oleh pemerintah dan DPR RI.

Keputusan dan kesepakatan tersebut ditandatangan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Ketua rapat Drs H Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan SH MH, dan Ketua DKPP RI, Prof Muhammad. (P/FP)