Connect with us

Dana Desa

Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020 Multitafsir, DPD RI Didesak Turun Tangan

Published

on

Jakarta – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan desa berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas.

Namun demikian, keberadaan UU nomor 2 tahun 2020 telah menyebabkan terjadinya pelanggaran atas asas rekognisi dan subsidiaritas sehingga desa tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus kewenangan lokal berskala desa dalam hal Dana Desa.

Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid–19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU itu sendiri berbunyi:

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas.

Pegiat desa yang juga Board of Director Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Rohidin Sudarno mengatakan, bisa Jadi harmonisasi peraturan UU 2 tahun 2020 ini ketika disusun tidak melibatkan pihak Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) atau kejar tayang sehingga dampaknya seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu justru menjadi multitafsir.

Rohidin mendesak Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk segera turun tangan menjembatani penyelesaian persoalan ini, yaitu melalui dorongan turunan UU agar tidak bertentangan dengan peraturan lainnya terutama menyangkut UU Desa bagian asas rekognisi dan subsidiaritas serta Dana Desa.

Rohidin mengusulkan, DPD RI dan para pihak yang “berdampak” langsung dengan Implementasi UU ini,  terutama Pemerintah Desa (Pemdes) segera bertemu. Setidaknya Rohidin mengusulkan agar DPD RI segera melakukan 3 agenda untuk mencari jalan keluar atas multitafsirnya UU 2 tahun 2020 soal Dana Desa.

Ketiga agenda tersebut antara lain mendorong peraturan turunan yang memastikan UU tersebut tidak bertentangan dengan UU Desa khususnya asas rekognisi dan subsidiaritas terkait penggunaan Dana Desa; Melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK); dan Menjembatani para pihak terutama Kemendes PDTT dengan Perangkat Pemerintah Desa,  Kemenkeu, Kemendagri serta pihak terkait yang memastikan bahwa Dana Desa tidak dihapus.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dana Desa

Bersinergi Dengan Aparatur Desa, Mahasiswa KKN Unimal Kelompok 121 Bantu Salurkan BLT Di Meunasah Pinto

Published

on

By

Gampongaceh.com-Lhoksukon. Mahasiswa KKN Unimal Kelompok 121 Membantu Aparatur Desa Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Dampak Covid-19 Di Gampong Meunasah Pinto Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. (03/11/2020)

Para Mahasiswa peserta KKN Covid-19 yang beranggotakan 7 orang mereka adalah Diky Irawan (Akuntansi), Idul Fazri Simatupang (Akuntansi), Rizky Andarfi (Akuntansi),Mhd Jafist Arsy (manajemen), Yasir ramadhan (akuntansi), Karlini (hukum), Natasya Mauliza (Hukum). Dengan didampingin Dosen Pembimbing Lapangan Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H.

Selasa (03/11), Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dampak covid-19 Di Gampong Meunasah Pinto Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara kali ini melibatkan sejumlah mahasiswa peserta KKN Covid-19 Universitas Malikussaleh. Tidak hanya membantu dalam Proses persiapan Penyaluran BLT, mahasiswa peserta KKN tersebut juga Melakukan Sosialisasi terkait dampak virus Covid-19 di halaman kantor geuchik Gampong Meunasah Pinto tempat Penyaluran BLT berlangsung.

Saat ini, Penyaluran BLT dana desa Gampong Meunasah Pinto sudah memasuki Tahap ke-4 dengan jumlah Rp.300.000,00/KK. Masyarakat setempat antusias dengan adanya Bantuan tersebut.

Peserta KKN juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mengikuti Protokol Covid-19 dengan selalu mengenakan masker serta rutin mencuci tangan dan tetap menjaga Jarak agar terhindar dari Paparan Virus Covid-19.

Continue Reading

Dana Desa

BLT Dana Desa Rp600 Ribu/Bulan Mau, Simak Ini Syarat Dan Cara Daftarnya, Peluang Banyak!

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. BLT (bantuan langsung tunai) dana desa Rp600 ribu/bulan mau? Simak ini syarat dan cara daftar bantuan ini karena peluang terbuka lebar.

Kemendesa melalui Wamendes PDTT Arie Setiadi menjelaskan, pihaknya memang tidak ditargetkan untuk memenuhi kuota tersebut, karena sifat BLT Dana Desa merupakan produk dari Musyawarah Desa yang melibatkan masyarakat dan ada di tangan masyarakat.

Kini sekitar Rp71,9 triliun dana tersebut sudah ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa.

Jika anda tertarik untuk mendapatkan BLT ini, cara daftarnya segera lapor dan tanyakan ke aparat desa setempat masing-masing.

Prosedurnya dimulai pendataan dilakukan oleh Relawan Covid-19 di level RT kemudian dibawa ke Musyawarah Desa Khusus untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat yang kemudian disahkan oleh Kepala Daerah, kemudian disalurkan, katanya.

Namun ada syarat khusus bagi warga yang ingin mendapatkan program ini yaitu Anda belum menerima Jaring Pengaman Sosial lain seperti Program Keluarga Harapan atau Bantuan Sosial (bansos).

Lantas berapa besaran bantuan yang diterima oleh KPM, sesuai Permendes dan Instruksi Mendes, katanya sebesar Rp600 ribu per keluarga selama tiga bulan.

Yang berbeda kata Budi Arie, itu jumlah penerima BLT itu sesuai dengan kondisi dan dinamika yang terjadi di desa tersebut.

“Kami sudah identifikasi, ada 84 persen KPM itu petani, 4 persen nelayan, satu persen buruh pabrik dan lima persen pedagang. Yang lebih spesifik adalah dari 7,9 juta penerima manfaat itu sebanyak 2,5 juta adalah Perempuan Kepala Keluarga atau PEKKA,” kata Budi Arie.

Nah tertarik untuk mendaftar? Segera cek dan lapor siapa tau Anda beruntung. Semoga bermanfaat.***

Continue Reading

Dana Desa

Tingkat Pengawasan Dana Gampong

Published

on

By

Gampongaceh.com-Banda Aceh. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Selasa 13 Oktober 2020, memvonis lima tahun penjara kepada Ilmastin (40), Pj Keuchik (Kepala Desa) Matang Ulim, Kecamatan Samudera, Aceh Utara, yang terbukti menyelewengkan dana desa, antara lain dipakai untuk melancong ke Malaysia.

Dalam persidangan, Ilmastin yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) itu mengakui sudah menghabiskan ratusan juta rupiah Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Matang Ulim Tahun 2017 untuk keperluan pribadi.

Menurut hakim di dalam persidangan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Karenanya, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Ilmastin lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta, subsidair tiga bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 362 juta setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terdakwa memang masih bisa mengambil dua kali langkah hukum lagi terhadap putusan itu, Yakni banding ke pengadilan tinggi, dan jika juga belum puas masih bisa mengajukannya ke Mahkamah Agung.

Ilmastin merupakan satu dari sekian banyak kepala desa atau keuchik di tanah air ini yang harus meringkuk di balik jeruji besi gara-gara mengorupsi atau menyelewengkan dana desa. Di Aceh sudah ada belasan bahkan puluhan keuchik yang harus berurusan dengan pihak berwajib terkait penggunaan dana desa yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Yang menarik lagi, sama dengan Ilmastin, ada beberapa keuchik yang melarikan diri ke luar negeri, khususnya Malaysia untuk menghindari ringkusan pihak kepolisian. Para keuchik yang kabur itu biasanya mengorupsi dana desa dalam jumlah besar, mencapai ratusan juta rupiah.

Kita berharap, dengan banyaknya keuchik yang sudah diseret ke meja hijau dan kemudian dipenjara, dapat menjadi pelajaran bagi para kepala desa lainnya yang kini sedang memegang kekuasaan di gampong-gampong. Hendaknya dana desa dikelola dan dimanfaatkan secara terbuka sesuai petunjuk dan kesepakatan dengan masyarakat desa.

Hasil riset ICW itu menyebutkan, modus korupsi dana yang berhasil terpantau adalah membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar, mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain, serta adanya pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten.

Modus lainnya antara lain membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya, penggelembungan pembayaran honorarium perangkat desa atau pembayaran alat tulis kantor, hingga membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Faktor pendorong pelaku melakukan korupsi dana desa selain untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain juga untuk menutup ”biaya politik” yang dikeluarkan kepala desa saat menjabat dan menjelang proses pemilihan kepala desa. Faktor lainnya adalah tidak berjalannya fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Maka, persoalan korupsi dana desa sebaiknya tidak dibiarkan begitu saja. Jika tidak dilakukan pembenahan, akan muncul kecenderungan peningkatan jumlah aktor dan kerugian dari korupsi dana desa dari tahun ke tahun. Selain mendorong proses penegakan hukum terus berjalan, sedikitnya ada dua langkah penting yang dapat dilakukan untuk mencegah meluasnya praktik korupsi dana desa. Pertama, upaya pencegahan melalui penguatan fungsi pengawasan. Kedua, pemerintah perlu mengevaluasi dan memperbaiki secara menyeluruh penyaluran dan pengelolaan dana desa. Nah!?

Sumber: serambinews.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 gampongaceh.com