Connect with us

Dana Desa

Penghapusan Dana Desa Kebijakan Pemerintah Oleh Kementerian Keuangan R.I

Published

on

Akhmad Muqowam Ketua Panitia Khusus (Pansus) Undang-Undang Desa, menyesalkan pencabutan Dana Desa oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.⁣

UU tersebut mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.⁣

“Dalam ketentuan Pasal 28 angka 8 di UU Nomor 2 tahun 2020 sudah sangat jelas bahwa Dana Desa tidak akan ada lagi,” ujarnya melalui pesan elektronik, Selasa (23/6/2020).⁣

Muqowam menjelaskan, Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat 2 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa harus dijalankan sesuai ketentuan perundangan.⁣

“UU Desa memang merupakan tonggak keberpihakan negara terhadap desa. Apalagi di dalam UU tersebut memuat asas rekognisi dan subsidiaritas, yaitu eksplorasi dari nilai-nilai budaya desa, yang artinya desa mendapat pengakuan sebagai sebuah entitas yang harus diakui keberadaannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sekaligus diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri kewenangan yang berskala desa,” paparnya.⁣

Menurut Muqowam, di situlah orchestrasi pembangunan nasional akan harmonis setelah adanya UU Desa, dalam arti meletakkan desa sebagai subjek pembangunan.⁣

Tidak seperti masa lalu, di mana desa cuma dijadikan objek pembangunan di Indonesia.⁣

Karena itu, Muqowam mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menjelaskan kepada publik khususnya para aparatur desa dan masyarakat desa mengenai penghapusan Dana Desa.⁣

Penjelasan itu penting, supaya masyarakat bisa menilai dan mengevaluasi keberpihakan Pemerintah terhadap desa dan masyarakat desa, serta penting bagi masa depan pemerintahan.

Sumber: Balenews.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dana Desa

Mantan Geusyiek Alue Buket Lhoksukon Ditahan Atas Dugaan Korupsi Dana Desa.

Published

on

By

Gampongaceh.com-Lhoksukon. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Utara mengamankan tersangka berinisial S atas dugaan melakukan korupsi dana Desa Alue Buket, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, Rabu (6/10/20).

Dana desa tanhun anggaran 2017 saat tersangka menjabat sebagai geusyiek Gampong Alue Buket, Kecamatan Lhoksukon, Bedasarkan informasi yang di terima penangkapan itu di lakukan sekira pukul 09 sebagai saksi, selama menjalani pemeriksaan beberapa jam, sehingga bedasarkan bukti permulaan jaksa penyidik menetapkan S sebagai tersangka.

Kepala Kejaksaaan Negeri Aceh Utara, Pipuk Firman Priyadi, S.H., M.H mengatakan “Benar pihak nya telah mengamankan satu orang tersangka berinisial S atas Kasus dugaan melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa,”

“Bedasarkan bukti permulaan yang cukup sehingga tim Jaksa penyidik dengan Pasal yang di sangka kan kepada tersangka denggan Pasal 2 Ayat 1 subsider 3 Juntho 18 ayat 1 huruf B Ayat 1, 2, 3 U No 31 tahun 1999 sebagai mana di ubah dan di tambah UU no 20 tahun 2021 tentang Tindak pidana korupsi,”. Ungkap Pipuk Firman.

Ditambahkan nya “Untuk sementara tersangka sudah kita titipkan di rumah tahanan Kelas 1 Aceh Utara,” Tutup Kajari.

Sumber: Nanggroe.net

Continue Reading

Dana Desa

Bersinergi Dengan Aparatur Desa, Mahasiswa KKN Unimal Kelompok 121 Bantu Salurkan BLT Di Meunasah Pinto

Published

on

By

Gampongaceh.com-Lhoksukon. Mahasiswa KKN Unimal Kelompok 121 Membantu Aparatur Desa Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Dampak Covid-19 Di Gampong Meunasah Pinto Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. (03/11/2020)

Para Mahasiswa peserta KKN Covid-19 yang beranggotakan 7 orang mereka adalah Diky Irawan (Akuntansi), Idul Fazri Simatupang (Akuntansi), Rizky Andarfi (Akuntansi),Mhd Jafist Arsy (manajemen), Yasir ramadhan (akuntansi), Karlini (hukum), Natasya Mauliza (Hukum). Dengan didampingin Dosen Pembimbing Lapangan Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H.

Selasa (03/11), Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dampak covid-19 Di Gampong Meunasah Pinto Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara kali ini melibatkan sejumlah mahasiswa peserta KKN Covid-19 Universitas Malikussaleh. Tidak hanya membantu dalam Proses persiapan Penyaluran BLT, mahasiswa peserta KKN tersebut juga Melakukan Sosialisasi terkait dampak virus Covid-19 di halaman kantor geuchik Gampong Meunasah Pinto tempat Penyaluran BLT berlangsung.

Saat ini, Penyaluran BLT dana desa Gampong Meunasah Pinto sudah memasuki Tahap ke-4 dengan jumlah Rp.300.000,00/KK. Masyarakat setempat antusias dengan adanya Bantuan tersebut.

Peserta KKN juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mengikuti Protokol Covid-19 dengan selalu mengenakan masker serta rutin mencuci tangan dan tetap menjaga Jarak agar terhindar dari Paparan Virus Covid-19.

Continue Reading

Dana Desa

BLT Dana Desa Rp600 Ribu/Bulan Mau, Simak Ini Syarat Dan Cara Daftarnya, Peluang Banyak!

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. BLT (bantuan langsung tunai) dana desa Rp600 ribu/bulan mau? Simak ini syarat dan cara daftar bantuan ini karena peluang terbuka lebar.

Kemendesa melalui Wamendes PDTT Arie Setiadi menjelaskan, pihaknya memang tidak ditargetkan untuk memenuhi kuota tersebut, karena sifat BLT Dana Desa merupakan produk dari Musyawarah Desa yang melibatkan masyarakat dan ada di tangan masyarakat.

Kini sekitar Rp71,9 triliun dana tersebut sudah ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa.

Jika anda tertarik untuk mendapatkan BLT ini, cara daftarnya segera lapor dan tanyakan ke aparat desa setempat masing-masing.

Prosedurnya dimulai pendataan dilakukan oleh Relawan Covid-19 di level RT kemudian dibawa ke Musyawarah Desa Khusus untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat yang kemudian disahkan oleh Kepala Daerah, kemudian disalurkan, katanya.

Namun ada syarat khusus bagi warga yang ingin mendapatkan program ini yaitu Anda belum menerima Jaring Pengaman Sosial lain seperti Program Keluarga Harapan atau Bantuan Sosial (bansos).

Lantas berapa besaran bantuan yang diterima oleh KPM, sesuai Permendes dan Instruksi Mendes, katanya sebesar Rp600 ribu per keluarga selama tiga bulan.

Yang berbeda kata Budi Arie, itu jumlah penerima BLT itu sesuai dengan kondisi dan dinamika yang terjadi di desa tersebut.

“Kami sudah identifikasi, ada 84 persen KPM itu petani, 4 persen nelayan, satu persen buruh pabrik dan lima persen pedagang. Yang lebih spesifik adalah dari 7,9 juta penerima manfaat itu sebanyak 2,5 juta adalah Perempuan Kepala Keluarga atau PEKKA,” kata Budi Arie.

Nah tertarik untuk mendaftar? Segera cek dan lapor siapa tau Anda beruntung. Semoga bermanfaat.***

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 gampongaceh.com