Connect with us

Parlemen

Peringkat Aceh Terjun Bebas Dalam MTQ Nasional 2020, Muslim DPRA Desak Pemerintah Aceh Harus Tanggung Jawab

Published

on

Gampongaceh.com-Banda Aceh. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dari Partai SIRA Muslim Syamsuddin S.T M.A.P menyoroti atas hasil pencapaian Aceh dalam ajang MTQ Nasional XXVIII 2020 di Padang, Sumatera Barat yang terjun bebas di peringkat Ke-22 Nasional dengan hanya mampu meloloskan satu wakilnya dalam daftar finalis.

Meski Provinsi Aceh menerapkan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dan dijuluki Serambi Mekkah namun pada festival keagamaan islam tingkat Nasional tersebut Aceh harus mengakui keunggulan peserta dari provinsi lainnya di Indonesia.

Hal tersebut diutarakan oleh Muslim Syamsuddin S.T M.A.P berdasarkan keputusan Dewan Hakim MTQ Nasional XXVIII Nomor 01/Kep.DH/MTQN-XXVIII/2020 tentang Penetapan Peserta Finalis pada Setiap Cabang dan Golongan MTQ Nasional XXVIII di Kota Padang, yang ditetapkan pada Rabu (18/11/2020).

Muslim Syamsuddin S.T M.A.P saat dimintai keterangannya mengatakan ia mendapatkan kabar bahwa dari 60 kafilah dari Provinsi Aceh dalam ajang MTQ Nasional XXVIII 2020 di Padang, Sumatera Barat tidak seorangpun yang berhasil mendapatkan hasil yang memuaskan, hanya terdapat satu kafilah dari cabang Khat Golongan Dekorasi yang hanya meraih peringkat ketiga dan menjadi satu-satunya finalis dari Aceh yang melaju ketahap selanjutnya.

Muslim yang merupakan Anggota DPRA dari Partai SIRA ini sangat mengapresiasi semua kerja keras yang selama ini telah dilakukan oleh seluruh kafilah dan tim lainnya yang telah berusaha secara maksimal meskipun belum meraih hasil yang terbaik dalam ajang tersebut.

Dibalik itu semua tutur Muslim, ia sangat kecewa terhadap sikap Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh yang nampaknya tidak serius untuk mengurusi serta mengelola keikutsertaan para kafilah Aceh yang akan berjuang di kancah MTQ Nasional tahun 2020 ini.

“Saya melihat Pemerintah Aceh seperti lepas tangan setelah mengirimkan para perwakilan Aceh pada MTQ Nasional XXVIII 2020, terlihat Pemerintah Aceh seperti sedang menghadapi sebuah acara seremonial saja, tidak ada langkah yang serius dalam mengelola itu semua”. Ujar Muslim.

Selaku Anggota DPRA, Muslim menyampaikan rasa  kekecewaannya pada Pemerintah Aceh atas pencapaian Aceh di ajang MTQ Nasional XXVIII 2020 yang berlangsung di Kota Padang, Sumatera Barat.

“Jujur dalam hal ini saya sangat kecewa atas kinerja Pemerintah Aceh dalam menghadapi festival keagamaan tingkat nasional ini, nama besar aceh sebagai Serambi Mekkah yang kita banggakan selama ini berbanding terbalik dengan peringkat Aceh yang terjun bebas dalam ajang MTQ Nasional, bahkan berada dibawah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Aceh wajib bertanggung jawab akan hal ini”. Tambah Muslim.

Muslim mendesak kepada Pemerintah Aceh dalam waktu dekat wajib melakukan evaluasi secara menyeluruh dari tingkat atas hingga kebawah terkait keikutsertaan Aceh dalam ajang MTQ Nasional XXVIII 2020.

“Pemerintah Aceh harus mengevaluasi secara total dimana letak kesalahan dalam keikutsertaan MTQ  Nasional XXVIII 2020, kedepan faktor SDM dan pembinaan merupakan hal yang amat penting untuk dikelola dengan baik dan profesional, dan juga harus adanya regenerasi MTQ yang optimal, serta Pemerintah Aceh harus memberikan kontribusi anggaran yang maksimal karena dengan adanya manejemen anggaran yang memadai untuk para kafilah maka beberapa faktor diatas akan dapat berjalan sebagaimana mestinya”. Ujar Muslim

Diakhir penjelasannya Muslim Syamsuddin S.T M.A.P memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 60 kafilah asal Aceh yang ikut serta dalam ajang MTQ  Nasional XXVIII 2020 yang telah berjuang semaksimal mungkin demi mengharumkan nama Aceh ditingkat Nasional.

Ia mengatakan meskipun di tahun ini Aceh belum meraih hasil yang memuaskan namun perjuangan para kafilah harus diapresiasi, karena pada dasarnya ini semua bukan merupakan kesalahan dari para kafilah melainkan kegagalan dari Pemerintah Aceh dalam mengelola keikutsertaan Aceh dalam festival keagamaan tingkat Nasional ini.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Parlemen

Terkait Ajakan Isolasi Mandiri 10 Hari, Muslim DPRA: Ini Kebijakan Frustrasi Pemerintah Aceh

Published

on

By

Gampongaceh.com-Banda Aceh. Pemerintah Aceh mengajak seluruh masyarakat yang bergejala dan kontak erat dengan suspect corona diminta untuk melakukan isolasi mandiri secara serentak sejak tanggal 1 hingga 10 November 2020.

Terkait hal ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dari Partai SIRA Muslim Syamsuddin S.T M.A.P beranggapan bahwasanya saat ini Pemerintah Aceh sedang mempertontonkan sebuah kebijakan yang frustrasi dalam mengatasi permasalahan Covid-19 di Aceh.

Muslim mengatakan bahwa dengan situasi masyarakat yang sangat krisis secara perekonomian ditengah pandemi harusnya Pemerintah Aceh lebih aktif membuat terobosan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dibandingkan membuat kebijakan yang tidak ada relevansinya terhadap Rakyat Aceh.

“Sekarang jika Pemerintah Aceh mengajak Rakyat Aceh untuk mengisolasi diri secara mandiri selama 10 hari lantas siapa yang akan menjamin perekonomian masyarakat tersebut akan terpenuhi selama 10 hari kedepan, ini konyol menurut saya seakan-akan Pemerintah Aceh lepas tangan secara sepihak terkait kebijakan ini”. Ujar Muslim saat dimintai keterangan melalui pesan WhatsApp.

Menurut Muslim masyarakat Aceh yang tergolong rentan secara perekonomiannya di masa pandemi akan susah untuk mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh karena bagi masyarakat saat ini perekonomian lebih penting dibandingkan harus berdiam diri dirumah selama 10 hari tanpa ada jaminan dari Pemerintah yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Mungkin isolasi mandiri 10 hari tidak bermasalah bagi Pejabat, ASN, Karyawan, Pengusaha yang memiliki sumber keuangan yang cukup untuk mengisolasi diri tapi bagaimana dengan masyarakat diluar sana yang hanya mampu bertahan untuk bekerja dengan pendapatan harian, ini harus dipikirkan juga oleh Pemerintah Aceh jangan dengan mudahnya Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut”. Tambah Muslim.

Muslim yang merupakan Anggota Komisi V DPRA berharap agar kedepannya Pemerintah Aceh setiap mengambil kebijakan harus memikirkan bagaimana efek yang akan terjadi kedepan.

“Harusnya Pemerintah Aceh memikirkan dampak dari kebijakan yang dibuat, cobalah dalam setiap kebijakan yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat untuk dirundingkan dengan DPRA agar dikemudian masyarakat tidak menjadi korban dari sifat frustasi Pemerintah Aceh saat ini dalam mengatasi permasalahan Covid-19 di Aceh”. Tegas Muslim.

Continue Reading

Parlemen

Muslim DPRA: Kereta Api Perintis Cut Mutia Harus Lebih Aktif Berikan Kemajuan Bagi Aceh

Published

on

By

Gampongaceh.com-Banda Aceh. Anggota DPRA dari Partai SIRA Muslim Syamsuddin S.T M.A. mendesak Pemerintah dan Kementerian terkait agar dapat memaksimalkan proyek Kereta Api Perintis Cut Mutia yang saat ini sudah ada di Aceh.

Menurut Muslim hal ini dirasa begitu penting sebagai salah satu cara mendongkrak kemajuan Aceh dalam hal transportasi namun sejauh ini Kereta Api Perintis Aceh tersebut belum memberikan kemajuan yang maksimal padahal setiap tahunnya anggaran dari Kementrian terus mengalir pada proyek KA tersebut.

“Seharusnya dengan adanya Kereta Api Perintis Cut Mutia tersebut dapat mendukung perekonomian dan pergerakan masyarakat di Aceh yang dapat memangkas waktu perjalanan seperti rute yang sudah jadi seperti dari stasiun Krueng Geukueh-Kutablang namun sangat disayangkan tidak adanya keseriusan dari Pemerintah untuk mengelolanya dengan sungguh-sungguh”. Ujar Muslim.

Muslim juga menambahkan bahwa dengan adanya keseriusan pemerintah pada Proyek KA Perintis Aceh tersebut dapat membuka banyak lapangan kerja sehingga sumber daya manusia (SDM) Aceh dapat lebih maju dan merasakan dampak dengan adanya Kereta Api Perintis tersebut.

Ia menuturkan sudah lama memantau tentang perkembangan Proyek KA Perintis Aceh tersebut, ia mendesak kepada Pemerintah untuk lebih serius mengaktifkan proyek yang telah mereka mulai tersebut.

“Jangan sampai proyek yang telah selesai seperti itu terbengkalai itu rugi sekali, pemerintah jangan hanya berfokus menggenjot jalan tol di Aceh namun juga harus secara konsisten mengaktifkan Kereta Api karena moda transportasi Kereta Api sudah sangat berkembang di Aceh semenjak zaman kolonial Belanda dulu”. Tegas Muslim.

Continue Reading

Parlemen

Komite I DPD RI Dan Menteri LHK Sepakat Bentuk Timja Pengawasan Hutan, Berikut Poinnya

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar sebagai wujud perhatian yang serius dari Komite I terhadap kelestarian dan pemanfaatan hutan dalam program Reforma Agraria serta penyelesaian konflik/permasalahan kehutanan, Selasa, 6 Oktober 2020

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komite I DPD RI H Fachrul Razi MIP secara daring. Dalam rapat tersebut Komite I DPD RI berkomitmen terkait pengawasan hutan, dalam hal ini Praktek pengelolaan serta mencegah konflik. Komite I melihat bahwa konflik ini disebabkan oleh ketidakjelasan kerangka hukum yang mendasarinya, antara UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dalam Rapat tersebut Komite I DPD RI dan Menteri LHK Sepakat Bentuk Timja Bersama Selesaikan Masalah Konflik Lahan di Kawasan Hutan. Komite I DPD RI mengapresiasi capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam pelaksanaan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial;


2. Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk bersinergi dalam bentuk Tim Kerja bersama dalam rangka percepatan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial serta penyelesaian konflik lahan/pertanahan yang berada di kawasan hutan di daerah-daerah;


3. Komite I DPD RI mendorong dan memperkuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial serta penyelesaian konflik lahan/pertanahan yang berada di kawasan hutan;


4. Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mendorong Pemerintah Daerah mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka penyelesaian permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan di Daerah.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 gampongaceh.com