Connect with us

Parlemen

Senator DPD-RI Asal Aceh Fachrul Razi MIP Tolak Pilkada Tahun 2020

Published

on

POLHUMED, JAKARTA – Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur penundaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akibat wabah Corona Virus Disease (Covid-19) serta rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan melaksanakan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020, maka Komite I DPD RI memberikan beberapa pokok-pokok pertimbangan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komite I DPD RI H. Fachrul Razi, MIP, dalam pesan WhatsApp, Selasa (02/06/2020).

Pertama, kata Fachrul, WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global yang belum dapat diprediksi kapan pandemi tersebut akan berakhir;

Kedua, Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, dan sampai saat ini status tersebut masih berlaku;

Ketiga, pandemi Covid-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;

Keempat, Pilkada Serentak yang akan melibatkan 270 daerah serta kurang lebih jumlah pemilih sebanyak 105 juta orang pemilih sangat rentan mengancam keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara pemilu. Serta mempertimbangkan pula sampai dengan saat ini, jumlah korban yang terinfeksi Covid-19 masih terus bertambah, serta belum menunjukkan kecenderungan akan melandai apalagi berakhir;

Kelima, anggaran penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 yang telah disepakati oleh KPU bersama 270 kepala daerah melalui naskah perjanjian hibah daerah sebesar Rp. 9.9 triliun, tentu akan sangat bermanfaat bagi daerah apabila dapat digunakan untuk penanganan pandemi dan pemulihan dampak covid-19 bagi masyarakat daerah. Pengajuan tambahan anggaran pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 oleh KPU sebesar Rp. 535,9 miliar di tengah kondisi pandemi ini akan sangat memberatkan keuangan negara;

Keenam, penyelenggaraan Pilkada termasuk tahapannya ditengah pandemi corona dikhawatirkan akan merusak makna dan kualitas demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena tidak memperhatikan aspek sosio-ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, lanjut Senator asal Aceh ini, dalam kondisi pandemi Covid-19, Pemerintah, DPR RI, dan KPU RI harus memperhatikan doktrin yang diterima secara universal, yaitu “salus populi suprema lex esto”.

“Yakni agar keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Berkenaan dengan hal tersebut, Komite I DPD RI menyatakan sikap tidak setuju terhadap rencana pelaksanaan Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember 2020,” tutup Wakil Ketua Komite I DPD RI, H. Fachrul Razi, MIP. Tutup (P/FP)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Senator Fachrul Razi Minta Menteri Kominfo Blokir Situs Judi Online and Chip Higg Domino di Aceh

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan informatika dengan pokok bahasan perkembangan teknologi informasi dan internet di daerah, Selasa (21/9).

Hadir Menteri Komunikasi dan informasi Johnny G. Plate, didampingi Sekjen kemenkominfo beserta jajarannya. Rapat Kerja ini dilakukan secara hybrid, kombinasi fisik dan virtual, dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi.

Fachrul Razi kembali turut menegaskan dihadapan Menkominfo terkait Bahaya Permainan Judi Online. Terutama di Provinsi Aceh ia mengatakan perlu ada ketegasan untuk memblokir Platform Gaming Higg Domino yang meresahkan ditengah masyarakat.

“Kami meminta bapak menteri untuk segera memblokir aplikasi game online Higg Domino (Judi Online) di Aceh yang meresahkan ditengah masyarakat terutama di provinsi Aceh serta daerah lainnya, sebagaimana hal ini bentuk komitmen penegakan Syariah Islam di Aceh” ujarnya.

Senator Fachrul kembali menegaskan dalam Poin keempat bahwa, Komite I DPD RI mendorong Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya menghindari potensi kebocoran data, memberi perlindungan sistem elektronik dari serangan keamanan siber, dan pelindungan data pribadi masyarakat dalam platform digital, salahsatunya memblokir situs/game online yang merusak moral anak bangsa. (***)

Continue Reading

Berita

Rapat Kerja DPD RI dan Menteri ATR/BPN RI, Evaluasi Konflik Pertanahan di Daerah dan Reforma Agraria

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Komite I DPD RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan yang tumpang tindih di daerah-daerah.

Komite I juga mendesak Kementerian ATR/BPN RI mengoptimalkan keberadaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk melakukan harmonisasi regulasi antar kementerian/lembaga yang berada di GTRA agar penyelesaian berbagai konflik pertanahan di daerah dan pelepasan desa dari kawasan hutan dapat berjalan baik. Hal ini menjadi kesimpulan Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI (21/09).

Rapat Kerja ini dipimpin Fachrul Razi (Ketua) dan didampingi oleh Filep Wamafma (Wakil Ketua) yang hadir secara daring. Sedangkan anggota yang hadir antara lain Muh. Nuh (Sumut), Lily Salurapa (Sulawesi Selatan), Richard Hamonangan Pasaribu (Kepri), Habib Alwi (Banten), hadir secara daring antara lain Agustin Teras Narang (Kalteng), Ahmad Sukisman Azmy (NTB), M. Syukur (Jambi), Otopianus P Tebay (Papua), dan Eni Sumarni (Jawa Barat). Sedangkan dari Kementerian ATR/BPR RI dihadiri langsung oleh DR. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD, Menteri ATR/BPN RI, Wakil Menteri ATR/BPN RI beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Senator Razi menjelaskan bahwa Rapat Kerja dengan Menteri ATR/BPN RI ini bertujuan untuk meminta penjelasan terkait dengan perkembangan pelaksanaan Reforma Agraria; penyelesaian permasalahan-permasalahan konflik pertanahan; pelaksanaan UU Cipta Kerja khususnya cluster pertanahan dan Tata Ruang; dan isu pertenahan yang sedang berkembang di Daerah.

Sementara itu, Menteri Sofyan menegaskan bahwa total legalisasi aset seluas 6,99 juta Ha (155,40%) dan total redistribusi tanah seluas 2,14 Juta Ha (47,59%). Terdapat dua permasalahan pelaksanaan Reforma Agraria yakni permasalahan TORA dari pelepasan kawasan hutan dan permasalahan TORA dari tanah transmigrasi Menteri juga mengakui bahwa masih terdapat kewenangan yang masih bersinggungan dengan Kementerian lainnya.

Rapat Kerja ini berlangsung dari Pukul 13.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB, dan menghasilkan kesimpulan pertama, Komite I DPD RI meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik-konflik pertanahan diberbagai daerah dengan memperhatikan tanah ulayat dan hak-hak masyarakat adat.
 
Kedua, Komite I DPD RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI mengoptimalkan pelaksanaan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) agar penyelesaian berbagai konflik pertanahan didaerah dan pelepasan desa dari kawasan hutan dapat berjalan dengan baik.
 
Ketiga, Komite I DPD RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan yang tumpang tindih di daerah-daerah.
 

Continue Reading

Berita

Raker DPD RI dengan Menkominfo Bahas Transformasi Digital Di Daerah

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri komunikasi dan informatika dengan pokok bahasan perkembangan teknologi informasi dan internet di daerah, Selasa, 21 September 2021. Hadir Menteri Komunikasi dan informasi Johnny G. Plate, didampingi Sekjen kemenkominfo beserta jajarannya. Rapat Kerja ini dilakukan secara hybrid, kombinasi fisik dan virtual, dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi.

Dalam paparannya Menteri Komunikasi dan informatika menyampaika terkait Program Transformasi Digital Nasional, terkait peta jalan Indonesia 2021-2024, Penyediaan Infrastruktur teknologi dan informasi dan komunikasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam peta digital 2021-2024 disampaikan ada 4 Sektor Strategis yaitu Infrastruktur Digital, Pemerintahan Digital, Ekonomi Digital dan Masyarakat Digital.

“Arah strategis yang ingin dicapai diantaranya adalah dalam kerangka meningkatkan kapabilitas digital, pelayanan publik yang prima, pengembangan transformasi ekonomi, inovasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka transformasi digital, kementerian komunikasi dan informatika melakukan beberapa program diantaranya program Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, Digital Leadership Academi, hal ini diakukan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia yang cakap digital, menjunjung tinggi budaya kewarganegara dan penuh etika dalam ruang digital yang baik,” jelas Johnny G. Plate.

Komite I DPD RI sangat mengapresiasi atas paparan dari menteri komunikasi dan informatika terkait program-program yang sedang dilakukan terkait transformasi digital. Percepatan pembangunan infrastruktur teknologi informasi menjadi kebutuhan pokok hari ini, karena akses atas jaringan ini menjadi pembuka pertama dunia digital.

“Masih ada ribuan desa/kelurahan yang belum terjangkau jaringan internet, lebih lebih pada daerah 3 T(Terdepan, Terpencil dan Tertinggal),” TEGAS Fachrul Razi.

Pertanyaan lain dari anggota DPD RI terkait potensi kebocoran data, serangan keamanan dalam dunia cyber, dan bocornya data pribadi masyarakat dalam platform digital.

Beberapa anggota yang memberikan pertanyaan, antara lain, Muhammad Nuh (Sumatera Utara), Eni Sumarni (Jawa Barat), Jialyka Maharani (Sumatera Selatan), Abdul Rahman Thoha (Sulawesi Tengah),  Lily Salurapa (Sulawesi Selatan), dan Richard Hamonangan Pasaribu (Kepri),  Otopiunis P. Tebai (Papua),  Agustin Teras Narang (Kalteng), Filip Wamafma (Papua Barat)

Rapat Kerja ini pada akhirnya menghasilkan kesimpulan pertama, Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam agenda transformasi digital nasional, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Kedua, Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendorong pemerintah daerah dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional di daerah melalui penyediaan infrastruktur digital, pengembangan sumber daya manusia digital dan pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi.

Ketiga, Komite I DPD RI mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan percepatan pembangunan dan pelayanan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, khususnya pada 12.548 Desa/Kelurahan yang belum terjangkau akses 4G.

Keempat, Komite I DPD RI mendorong Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya menghindari potensi kebocoran data, memberi perlindungan sistem elektronik dari serangan keamanan siber, dan pelindungan data pribadi masyarakat dalam platform digital.

Kelima, Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan sinergi dan kerjasama dalam program Digital Talent Scholarship di daerah.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 gampongaceh.com