Connect with us

Senator DPD RI

Senator Fachrul Razi: Penetapan Tapal Batas Aceh Langgar MoU Helsinki dan UUPA, Harus Ditolak

Published

on

JAKARTA –Senator H Fachrul RaziMIP mempersoalkan Keputusan Menteri (Mendagri) tentang penetapan tapal batas antarkabupaten/kota di Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara.

Fachrul Razi menyatakan keputusan itu melanggar MoU Helsinki dan UU Pemerintah Aceh.

“Keputusan Mendagri itu tidak bisa diterima. Itu ahistoris, tidak sesuai dengan MoU dan UUPA. Maka harus ditolak,” tukas Fachrul Razi, di Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Sebelumnya, Mendagri telah menetapkan sembilan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait batas wilayah di Aceh dan Sumatera Utara.

Kesembilan Permendagri itu masing-masing Permendagri Nomor 27 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Langkat, dan Permendagri Nomor 28 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Langkat.

Selanjutnya, Permendagri Nomor 29 Tahun 2020 tentang Batas Derah Aceh Tenggara dengan Kabupaten Karo, Permendagri Nomor 30 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Permendagri Nomor 31 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Subulussalam dengan Kabupaten Dairi.

Kemudian, Batas Derah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kabupaten Dairi, ditetapkan dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2020. Sementara Permendagri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kabupaten Langkat, Permendagri Nomor 34 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Subulussalam dengan Kabupaten Pakpak Bharat, dan Permendagri Nomor 35 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Pakpak Bharat.

Fachrul Razi yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI, menegaskan menolak keputusan tersebut karena dirinya sedang memperjuangkan batas Aceh sesuai perjanjian MoU Helsinki, 1 Juli 1956.

“Kami di DPD RI sedang memperjuangkan revisi UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan persoalan tapal batas Aceh dan Sumut agar sesuai dengan MoU Helsinki poin 1.1.4 menyatakan, perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956,” tukasnya.

Fachrul Razi mengingatkan bahwa persoalan tapal batas adalah masalah serius dan tidak bisa diwakilkan oleh posisi Kepala Biro dalam Pemerintahan Aceh, dan akan berakibat fatal hilangnya wilayah Aceh yang telah di klaim oleh Sumatera Utara karena kebijakan Pusat.

Fachrul Razi mengatakan bahwa perbatasan Aceh harus merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956, dimana secara sejarah pada tahun yang sama tertanggal 7 Desember, Pemerintah Soekarno mengeluarkan UU No 24 tahun 1956.

“Semua akan jelas jika pemerintah Psat berani membuka kembali peta Aceh merujuk pada perbatasan Aceh tanggal 1 Juli 1956 sesuai MoU Helsinki. Semua harus kembali kepada sejarah bahwa lahirnya UU No 24 tahun 1956, tidak menjelaskan batas Aceh secara spesifik, namun bisa jadi UU No 24 tahun 1956 dilahirkan untuk menghapus peta 1 juli 1956. Seperti Bendera Aceh yang kemudian pemerintah mengeluarkan PP No 77 tentang Bendera. Ini menunjukkan sikap paranoid yang terlalu berlebihan,” katanya.

Dia mengatakan jika merujuk pada UU No 24 tahun 1956, perlu dipahami pada saat itu secara sejarah, Indonesia tidak menggunakan UUD 1945, tapi menggunakan UUD Sementara 1950 atau UUD 1950 dengan sistem Republik Indonesia Serikat.

“Pada saat itu, Aceh dianeksasikan ke dalam Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950, itu wilayah Aceh yang dimasukkan ke dalam wilayah Provinsi Sumatra Utara adalah Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Kota Besar Kutaraja,” ujarnya.

Menurutnya wilayah Aceh itulah yang dijadikan sebagai wilayah yang tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh, dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara tanggal 29 Nopember 1956.

“Perbatasan Aceh merujuk 1 Juli berada dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berbeda. Indonesia kembali menerapkan UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, artinya sama saja kita mengakui wilayah Aceh yang hilang selama 32 tahun ini, ini jelas ahistoris,” tegasnya.

Fachrul Razi menegaskan bahwa merujuk pada sejarah bahwa Negara Kesatuan yang berlaku sampai 1 Juli 1956 adalah Negara-Negara dan Daerah-Daerah yang berada di dalam naungan Republik Indonesia Serikat yang diserahi dan diakui kedaulatannya pada tanggal 27 Desember 1949, dimana dari Sumatera adalah Negara Sumatra Selatan dan Negara Sumatra Timur.

“Sedangkan Aceh tidak termasuk dalam Negara Bagian RIS, yang dilebur menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950, ini sejarah yang harus diluruskan,” katanya.

Fachrul Razi mengatakan Pemerintah Aceh secara hukum “menyerah” dan menyerahkan batas Aceh secara hukum kepada pemerintah pusat melalui Sumatera Utara.

Sebelumnya, kata Fachrul Razi Pemerintah Aceh menyampaikan terima kasih kepada Mendagri dan jajarannya serta semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Informasi tuntasnya batas Aceh-Sumut diterima melalui Pejabat Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang disampaikan kepada Kepala Biro (Karo) Tata Pemerintahan Setda Aceh, Syakir, dan menyebutkan batas daerah yang ditetapkan itu berada di Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, dan Subulussalam.(*)

Sumber: Serambinews.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Senator DPD RI

Ketua Komite I DPD RI Dukung Penguatan KASN

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terus menerima pengaduan pelanggaran netralitas ASN terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Selain permasalahan pilkada juga belum optimalnya mutu penerapan sistem merit dalam manajemen ASN untuk mendukung efektivitas pemerintah dan kualitas birokrasi.

Dari hasil kunjungan kerja Komite I DPD RI ke berbagai daerah, ada masukan/usulan bahwa dalam rangka menjaga netralitas ASN di daerah maka dalam Pilkada, PNS, tidak diberi hak pilih dan Indonesia diusulkan dpt menerapkan system Pilkada Asimetris dengan selektif.

KASN menjalin sinergi dengan Indonesian Assosiation For Public Administration (IAPA) sebagai asosiasi para akademisi dan praktisi dalam bidang administrasi publik yang aktif melakukan berbagai kajian dan penelitian untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik khususnya dalam isu netralitas ASN pada Pilkada serentak 2020.sebagai langkah maju dalam penguatan pengawasan Netralitas ASN.

Senator Fachrul Razi mengapresiasi dan mendukung peluncuran situs #JagaASN, dukungan tersebut disampaikan Ketua Komite I DPD RI dikarenakan, 1.Masih kentalnya politisasi birokrasi dan birokratisasi politik yang terjadi sebagai akibat dominasi dan hegemoni birokrasi dalam politik sehingga birokrasi publik yang profesional sulit untuk diwujudkan di lingkungan pemerintahan; dan 2. Nilai-nilai moral dan integritas belum dijadikan landasan pelayanan publik sehingga kasus korupsi, kolusi dan nepotisme masih terjadi secara masif.

“Komite I DPD RI mendukung KASN diperkuat dan dengan anggaran yang representatif. KASN sudah ada tetapi pengaduan sistem merit dan netralitas ASN masih tinggi, bagaimana kalau KASN dibubarkan? Tentu akan akan memperburuk meritokrasi di Indonesia” pungkas Fachrul Razi selaku Ketua Komite I DPD RI.

KASN saat ini telah melaksanakan berbagai langkah strategis dan taktis dalam penguatan pengawasan netralitas ASN diantaranya: (1) Penerbitan Surat Edaran KASN No B/2708/KASN/9/2020 tentang tindaklanjut SKB 5 Kementerian/Lembaga; (2) Pelaksanaan Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN sebanyak 4 kali dan kampanye publik secara tatap muka sebanyak 1 kali; (3) Sosialisasi Netralitas ASN berkolaborasi dengan Bawaslu RI, 270 Pemerintah Daerah, Stranas PK dan yang sekarang dengan IAPA; (4) Tindaklanjut Rekomendasi KASN berupa Pengiriman Pemberitahuan ke PPK secara berkala; (5) Pengiriman surat permintaan blokir data kepegawaian ke BKN secara berkala dan blacklist terhadap usulan promosi dan rotasi ASN pelanggar netralitas yang belum ditindaklanjuti sanksi hukuman disiplinnya.

KASN sebagai anggota dari Satgas Netralitas ASN berharap peluncuran situs #JagaASN dapat menjadi energi baru dalam menjalankan tugas – tugas pengawasan yang diemban dan dapat menjadi kolaborasi yang baik antara akademisi dan birokrat dalam menciptakan pengawasan yang efektif. (*)

Continue Reading

Senator DPD RI

Senator Fachrul Razi Terpilih Sebagai Ketua Komite I DPD-RI

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar pemilihan Pimpinan Komite I DPD RI masa sidang periode 2020-2021. Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan komite I DPD RI yang berlangsung melalui mekanisme musyawarah dan mufakat itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPD RI Nono Sampono di Gedung B DPD RI yang juga Senator asal Maluku, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8).

Dalam Rapat tersebut memutuskan secara aklamasi Ketua Komite I H.Fachrul Razi, MIP (Provinsi Aceh), Wakil Ketua I Ir. H Djakfar Alkitiri, MM, M. Pd (Sulawesi Utara), Wakil Ketua II Dr. Abdul Kholik, SH, M.Si (Jawa Tengah), Wakil Ketua III Fernando Sinaga, S.Th (Kalimantan Utara).

Rapat Pemilihan Pimpinan Komite I DPD RI Ini dilaksanakan secara fisik dan virtual mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah dalam masa pandemi covid.

Senator Fachrul Razi MIP terpilih secara aklamasi mengatakan dirinya akan terus berusaha melakukan terbaik untuk mengangkat nama baik DPD RI dalam rangka memperjuangkan kepentingan daerah. “Ahamdulillah ini sebagai amanah besar bagi saya untuk menahkodai komite I DPD RI. Dan kami berkomitmen melanjutkan masukan masukan daerah khususnya terkait Anggaran Desa, Otsus, Sengketa di Daerah, Hukum, dan Pertanahan,” ucap Senator asal Aceh yang telah menduduki jabatan Wakil Ketua Komite 1 selama 6 kali.

“Pemilihan Komite I DPD RI Masa Sidang 2020-2021 ini dipilih melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, dan Komite I secara aklamasi mempercaya Fachrul Razi sebagai Ketua Komite I karena pengalaman dan penguasaan isu daerah selama di Komite I,” kata Nono Sampono dalam keterangan kepada media.

Nono berharap pimpinan Komite I DPD RI yang terpilih terus bekerja secara kolektif kolegial dalam memperjuangkan kerja konstitusional DPD RI dan mengawal untuk kepentingan daerah.

Pimpinan Komite I dipilih dari subwilayah masing-masing, wilayah Barat I, Barat 2, serta Timur 1 dan Timur 2.

Continue Reading

Regulasi

PPUU DPD RI Gelar FGD RUU BUMDES di IPB Bogor

Published

on

By

Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI gear Focus Group Discussion (FGD) dal am rank Uji Sahih Rancangan Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Desa bekerja sama Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB University, Kamis 2 Juli 2020 di IPB Internasional Convension Center Botani Square Building.

Ketua PPUU DPD RI, DR. H. Alirman Sori, Sh, M.Hum, MM mengatakan bahwa RUU Bumdes ini mampu berfungsi untuk menfasilitasi dan memberdayakan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh warga desa, melindungi kepentingan umum, menfasilitasi kegiatan pelayanan publik desa. Alirman Sori juga mengatakan bahwa RUU Bumdes ini tidak memberikan ancaman terhadap tumbuh kembangnya usaha yang telah ada tetapi munculnya kreativitas berusaha yang mampu memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat. “Bidang Usaha BUM Desa secara struktural berfungsi sebagai strategi dalam pemenuhan kebutuhan warga dalam mencari pekerjaan dan akses bekerja yang lebih mandiri dan berkelanjutan, sehingga penanaman modal swasta menjadi keniscayaan yang harus diminimalkan dan bahkan di hindari,” jelas Alirman Sori.

Dr. rer. Nat. Doni Yusri, MM Ketua Divisi Politik Pertanian dan Pengembangan Berbasis Desa PSP3-LPPM IPB saat membuka acara mengatakan sangat memberikan apresiasi atas lahirny RUU Bumdes yang di inisiasi oleh DPD RI.

FGD ini menghadirkan narasumber Dr. Sofyan Sjaf, M.Si (Tim Ahli RUU Tentang BUMDES – Kepala PSP3-IPB University), Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS
(Ketua Program Studi Sosiologi Pedesaan Pascasarjana IPB University) dan Drs. Ade Jaya Munadi, SH., MH (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bogor) serta dipandu oleh moderator Dr. rer. nat. Doni Yusri, MM (Direktur Pengembangan Bisnis PT. BLST).

Senator Fachrul Razi, Pimpinan Komite I DPD RI yang juga anggota PPUU mengatakan bahwa lahirnya RUU Bumdes sangatlah menjadi kebutuhan. Fachrul Razi mengatakan bahwa BUM Desa didirikan bertujuan menjadi wadah yang menghimpun ekonomi pedesaan untuk mempercepat pembangunan dan mensejahterakan masyarakat pedesaan; menjadi lembaga ekonomi pedesaan yang menyaring segala bentuk investasi yang masuk ke Desa. “Bumdes juga dapat menyelenggarakan dan mengembangkan usaha yang terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di desa berdasarkan potensi Desa, menjadi wadah bimbingan kegiatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan masyarakat di Desa dan mengembangkan usaha inovatif yang menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan,” jelasnya. (KU)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 gampongaceh.com