Connect with us

Dana Desa

Wamendes PDTT Nilai BLT Dana Desa Itu Demokratis

Published

on

Gampongaceh.com-Jakarta. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi menilai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan salah satu jaring pengaman sosial yang demokratis karena penentuan target melibatkan warga desa.

“Sifat BLT Dana Desa merupakan produk dari musyawarah desa yang melibatkan masyarakat,” kata dia saat memberikan tanggapan terkait dengan perkembangan BLT Dana Desa secara virtual di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan BLT Dana Desa sebenarnya tidak pernah diberikan target karena penentuan penerima BLT Dana Desa itu berada di tangan masyarakat.

“Contohnya, target awal 12 juta ternyata dilakukan musyawarah 74,953 desa ternyata hanya ada 7,9 juta keluarga penerima manfaat atau sekitar 65 persen dari target perkiraan awal. Olehnya terjadi penyesuaian dari Rp31 triliun menjadi Rp28 triliun,” kata dia.

Terkait target masyarakat penerima BLT, Budi Arie mengatakan bahwa penetapan tersebut melibatkan masyarakat desa itu sendiri karena mereka yang lebih tahu orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.

Penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan ditegaskan bahwa BLT tersebut mencakup masyarakat desa yang belum menerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Sosial (Bansos).

Wamendes mengatakan penentuan penyaluran BLT Dana Desa setiap desa berbeda-beda. Bahkan, dalam catatannya, ada beberapa desa yang justru tidak menyalurkan BLT Dana Desa karena tidak ada masyarakat yang diidentifikasi layak menerima manfaat bantuan tersebut atau sebenarnya sebagian besar warga di desa tersebut dinilai mampu atau telah menerima JPS lain.

“Hal ini tidak bisa kita paksa karena prinsip BLT Dana Desa itu ‘bottom up’. Identifikasi oleh masyarakat desa sendiri dan penentuannya sangat demokratis lewat Musyawarah Desa Khusus,” tegas Ketua Umum DPP Projo itu.

Wamendes Budi Arie menjelaskan bahwa total Dana Desa untuk 2020 adalah sebesar Rp71,9 triliun yang ditransfer langsung ke rekening kas desa.

Menyusul pandemi COVID-19 pada awal Maret dan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kemendes PDTT mengalokasikan Dana Desa untuk BLT guna memperkuat Jaring Pengaman Sosial. Kebijakan pelaksanaan itu telah dituangkan dalam sejumlah regulasi seperti Peraturan Menteri Desa (Permendes).

Terkait besaran dana BLT yang disalurkan kepada KPM, Budie Arie mengatakan jumlahnya sesuai dengan Permendes dan Instruksi Mendes, yaitu sebesar Rp600 ribu per keluarga selama tiga bulan dan jumlah penerima BLT itu sesuai dengan kondisi dan dinamika yang terjadi di desa tersebut.

“Kami sudah identifikasi, ada 84 persen KPM itu petani, empat persen nelayan, satu persen buruh pabrik dan lima persen pedagang. Yang lebih spesifik adalah dari 7,9 juta penerima manfaat itu sebanyak 2,5 juta adalah Perempuan Kepala Keluarga atau Pekka,” demikian Wamendes.

Sumber: antaranews.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dana Desa

BLT Dana Desa Rp600 Ribu/Bulan Mau, Simak Ini Syarat Dan Cara Daftarnya, Peluang Banyak!

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. BLT (bantuan langsung tunai) dana desa Rp600 ribu/bulan mau? Simak ini syarat dan cara daftar bantuan ini karena peluang terbuka lebar.

Kemendesa melalui Wamendes PDTT Arie Setiadi menjelaskan, pihaknya memang tidak ditargetkan untuk memenuhi kuota tersebut, karena sifat BLT Dana Desa merupakan produk dari Musyawarah Desa yang melibatkan masyarakat dan ada di tangan masyarakat.

Kini sekitar Rp71,9 triliun dana tersebut sudah ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa.

Jika anda tertarik untuk mendapatkan BLT ini, cara daftarnya segera lapor dan tanyakan ke aparat desa setempat masing-masing.

Prosedurnya dimulai pendataan dilakukan oleh Relawan Covid-19 di level RT kemudian dibawa ke Musyawarah Desa Khusus untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat yang kemudian disahkan oleh Kepala Daerah, kemudian disalurkan, katanya.

Namun ada syarat khusus bagi warga yang ingin mendapatkan program ini yaitu Anda belum menerima Jaring Pengaman Sosial lain seperti Program Keluarga Harapan atau Bantuan Sosial (bansos).

Lantas berapa besaran bantuan yang diterima oleh KPM, sesuai Permendes dan Instruksi Mendes, katanya sebesar Rp600 ribu per keluarga selama tiga bulan.

Yang berbeda kata Budi Arie, itu jumlah penerima BLT itu sesuai dengan kondisi dan dinamika yang terjadi di desa tersebut.

“Kami sudah identifikasi, ada 84 persen KPM itu petani, 4 persen nelayan, satu persen buruh pabrik dan lima persen pedagang. Yang lebih spesifik adalah dari 7,9 juta penerima manfaat itu sebanyak 2,5 juta adalah Perempuan Kepala Keluarga atau PEKKA,” kata Budi Arie.

Nah tertarik untuk mendaftar? Segera cek dan lapor siapa tau Anda beruntung. Semoga bermanfaat.***

Continue Reading

Dana Desa

Tingkat Pengawasan Dana Gampong

Published

on

By

Gampongaceh.com-Banda Aceh. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Selasa 13 Oktober 2020, memvonis lima tahun penjara kepada Ilmastin (40), Pj Keuchik (Kepala Desa) Matang Ulim, Kecamatan Samudera, Aceh Utara, yang terbukti menyelewengkan dana desa, antara lain dipakai untuk melancong ke Malaysia.

Dalam persidangan, Ilmastin yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) itu mengakui sudah menghabiskan ratusan juta rupiah Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Matang Ulim Tahun 2017 untuk keperluan pribadi.

Menurut hakim di dalam persidangan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Karenanya, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Ilmastin lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta, subsidair tiga bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 362 juta setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terdakwa memang masih bisa mengambil dua kali langkah hukum lagi terhadap putusan itu, Yakni banding ke pengadilan tinggi, dan jika juga belum puas masih bisa mengajukannya ke Mahkamah Agung.

Ilmastin merupakan satu dari sekian banyak kepala desa atau keuchik di tanah air ini yang harus meringkuk di balik jeruji besi gara-gara mengorupsi atau menyelewengkan dana desa. Di Aceh sudah ada belasan bahkan puluhan keuchik yang harus berurusan dengan pihak berwajib terkait penggunaan dana desa yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Yang menarik lagi, sama dengan Ilmastin, ada beberapa keuchik yang melarikan diri ke luar negeri, khususnya Malaysia untuk menghindari ringkusan pihak kepolisian. Para keuchik yang kabur itu biasanya mengorupsi dana desa dalam jumlah besar, mencapai ratusan juta rupiah.

Kita berharap, dengan banyaknya keuchik yang sudah diseret ke meja hijau dan kemudian dipenjara, dapat menjadi pelajaran bagi para kepala desa lainnya yang kini sedang memegang kekuasaan di gampong-gampong. Hendaknya dana desa dikelola dan dimanfaatkan secara terbuka sesuai petunjuk dan kesepakatan dengan masyarakat desa.

Hasil riset ICW itu menyebutkan, modus korupsi dana yang berhasil terpantau adalah membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar, mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain, serta adanya pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten.

Modus lainnya antara lain membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya, penggelembungan pembayaran honorarium perangkat desa atau pembayaran alat tulis kantor, hingga membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Faktor pendorong pelaku melakukan korupsi dana desa selain untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain juga untuk menutup ”biaya politik” yang dikeluarkan kepala desa saat menjabat dan menjelang proses pemilihan kepala desa. Faktor lainnya adalah tidak berjalannya fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Maka, persoalan korupsi dana desa sebaiknya tidak dibiarkan begitu saja. Jika tidak dilakukan pembenahan, akan muncul kecenderungan peningkatan jumlah aktor dan kerugian dari korupsi dana desa dari tahun ke tahun. Selain mendorong proses penegakan hukum terus berjalan, sedikitnya ada dua langkah penting yang dapat dilakukan untuk mencegah meluasnya praktik korupsi dana desa. Pertama, upaya pencegahan melalui penguatan fungsi pengawasan. Kedua, pemerintah perlu mengevaluasi dan memperbaiki secara menyeluruh penyaluran dan pengelolaan dana desa. Nah!?

Sumber: serambinews.com

Continue Reading

Dana Desa

Dihukum 5 Tahun Penjara atas Kasus Korupsi Dana Desa, Ini Jawaban Pj Keuchik di Aceh Utara

Published

on

By

Gampongaceh.com-Lhoksukon. Ilmastin SPdI (40) PNS Pemko Lhokseumawe yang pernah menjadi penjabat (Pj) Keuchik Matang Ulim Kecamatan Samudera, Aceh Utara, pada Selasa (13/10/2020) menjalani sidang pamungkas dengan agenda mendengar materi amar putusan. 

Pria asal Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe itu menjadi terdakwa dalam kasus korupsi dana desa dengan nilai ratusan juta rupiah pada 2017 lalu.

Namun, pria itu baru berhasil ditangkap polisi setelah pulang dari luar negeri pada 8 Februari 2020. 

Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN)/Tipikor Banda Aceh, dipimpin Eti Astuti MH didampingi dua hakim anggota Nani Sukmawati MH dan Elfana Zain SH, yang dihadiri Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Utara, Wahyudi Kuoso SH. 

Sedangkan terdakwa yang kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lhoksukon, Aceh Utara mengikuti sidang secara online. 

Usai membuka sidang, hakim langsung melanjutkan pembacaan materi amar putusan yang sudah disiapkan. 

Hakim juga menguraikan materi amar putusan kasus tersebut diawali dengan kronologis kasus korupsi dana desa tersebut.

Selain itu juga keterangan saksi yang sudah pernah dimintai keterangan sebelumnya, plus keterangan terdakwa.

Menurut Hakim terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Undang-undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Karena itu Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 200juta subsidair 3 bulan kurungan. Artinya, bila tidak mampu membayarnya diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.Selain itu terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 362 juta lebih, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Bila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama sebulan setelah putusan mempunyai hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.Selain itu, biaya perkara sebesar Rp 5 ribu rupiah.

Setelah membacakan materi amar putusan tersebut, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan jaksa untuk menerima putusan tersebut, pikir-pikir atau banding, selama tujuh hari.Namun, terdakwa menyatakan masih pikir-pikir terhadap putusan hakim. Hal serupa juga disampaikan oleh jaksa.

Sumber: serambinews.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 gampongaceh.com