Connect with us

Senator DPD RI

Yorrys Raweyai Salurkan Bantuan Sembako Dan Biaya Hidup Untuk Mahasiswa Papua Di Provinsi Aceh

Published

on

Lhokseumawe – Pimpinan Komite II DPD RI Yorrys Raweyai salurkan bantuan sembako dan biaya Hidup untuk Mahasiswa Papua yang sedang melanjutkan studi perkuliahan di Provinsi Aceh, Sabtu (20/06/2020)

Penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa sembako dan biaya hidup kepada mahasiswa asal Papua yang tidak bisa mudik karena dampak dari pandemi Covid-19.

Tercatat ada sekitar 20 mahasiswa asal Papua yang tersebar di wilayah Desa Batuphat Barat dan Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Sejak masa pandemi Covid-19 mereka memilih bertahan hidup di Aceh karena tidak dapat kembali ke kampung halamannya Papua.

Ketua Himpunan Mahasiswa Papua Lhokseumawe Ronald Orayauta saat dimintai keterangan oleh media mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Yorrys Raweyai yang telah membantu mahasiswa asal Papua di Aceh berupa sembako dan biaya hidup.

“Kami adik-adik mahasiswa Papua di Aceh sangat mengapresiasi bantuan dari Senator DPD-RI Asal Papua bapak Yorrys Raweyai, bantuan ini sangat berguna bagi kami untuk bertahan di Aceh selama masa pandemi Covid-19”. Ujar Ronald.

Selanjutnya Ronald juga berterimakasih kepada Tim Senator DPD-RI asal Aceh H. Fachrul Razi MIP yang telah menjadi jembatan penghubung komunikasi antara kami dengan bapak Yorrys Raweyai sehingga bantuan ini dapat tersalurkan kepada kami. (Rls)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Senator DPD RI

Komite 1 DPD-RI Dan Pemerintah Akan Bicarakan Pembukaan Moratorium DOB

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) akan kembali melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah terkait pelonggaran moratorium pemekaran daerah atau daerah otonomi baru (DOB).

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite 1 DPD-RI Fachrul Razi MIP, ia menyatakan dalam minggu ini DPD RI akan melakukan rapat konsultasi dengan Wakil Presiden KH Maruf Amin untuk membahas usulan DOB tersebut.

“Kita selalu berkomunikasi dengan pemerintah untuk mulai melakukan pembukaan moratorium dengan membuka secara bertahap usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sudah masuk dan menjadi kajian di DPD RI,” kata Fachrul Razi di kantornya Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (01/12/2020)

Selanjutnya iya menambahkan bahwa moratorium DOB harus segera dibuka, hal ini dikarenakan permasalahan pemekaran sebagai sebuah solusi pembangunan di daerah sesuai desakan dari masyarakat DOB yang sampai saat ini terus bersuara dan mendesak dibukanya moratorium DOB tersebut.

Senator Fachrul Razi MIP yang merupakan Ketua Komite 1 DPD-RI juga mengatakan bahwasanya pembukaan moratorium DOB dapat membantu pemerintah pusat dalam hal mempercepat proses pembangunan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan di daerah.

Untuk itu DPD RI mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah serta Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) sebagai kebijakan nasional yang berperan sebagai roadmap penataan daerah otonom di Indonesia hingga tahun 2025 tegas Fachrul Razi.

“Insya Allah dalam waktu dekat pemekaran DOB akan terealisasi sebagaimana komitmen DPD RI sebagai wakil daerah di parlemen,” tutup Fachrul Razi.

Continue Reading

Senator DPD RI

Jelang Pelaksanaan Pemilu 9 Desember 2020: DPD RI Gelar Rapat Evaluasi Dengan DKPP RI

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. DPD RI memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 di 270 daerah, yakni meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Ketua Komite I DPD RI H. Fachrul Razi, MIP menegaskan bahwa Pengawasan Pilkada Serentak 2020 kali ini berbeda dari pengawasan terdahulu, mengingat Pilkada dilaksanakan saat masa Pandemi Covid19 belum berakhir, maka pengunaan standar protokol kesehatan harus dipatuhi.

Senator asal Aceh tersebut jauh-jauh hari telah memberikan peringatan pada Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah, agar memperhatikan doktrin yang diterima secara universal, yaitu “salus populi supreme lex esto” yakni agar keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Ketika Pilkada tetap dilaksanakan maka jaminan atas keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi paradigma utama dalam pelaksanaannya.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemilu memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pilkada 2020 dalam menghasilkan pilkada sehat dan yang penuh integritas. Dalam Pasal 1 ayat (24) UU Penyelenggara Pemilu, Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP RI adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu”.

Dalam rapat kerja tersebut, DPD RI meminta penjelasan rinci kepada DKPP RI agar menyiapkan roadmap yang matang dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimiliki dalam pelaksanaan Pilkada 2020 selama pendemi covid 19.

DPD RI juga meminta DKPP RI untuk menyusun tingkat Indeks Kepatuhan Etik (IKE) Penyelenggara Pemilu 2020 . Ini penting untuk melihat apakah Indeks Kepatuhan Etika sudah bsrjalan dengan baik.

DPD RI meminta DKPP RI untuk melakukan pemetaan secara rinci mengenai pelanggaran kode etik selama kampanye pemilu 2020.

DPD RI meminta DKPP RI untuk berkoordinasi dengan lembaga lain dalam upaya mengawal pelaksanaan Pilkada agar berkualitas, berintegritas namun juga ketat dalam upaya melindungi masyarakatdari penyebaran covid 19.

Terakhir, DPD RI meminta penjelasan kepada DKPP RI mengenai Kendala-kendala apa saja yang selama ini di hadapi dalam menjalankan tugas.

Continue Reading

Senator DPD RI

Ketua Komite I DPD RI Dukung Penguatan KASN

Published

on

By

Gampongaceh.com-Jakarta. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terus menerima pengaduan pelanggaran netralitas ASN terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Selain permasalahan pilkada juga belum optimalnya mutu penerapan sistem merit dalam manajemen ASN untuk mendukung efektivitas pemerintah dan kualitas birokrasi.

Dari hasil kunjungan kerja Komite I DPD RI ke berbagai daerah, ada masukan/usulan bahwa dalam rangka menjaga netralitas ASN di daerah maka dalam Pilkada, PNS, tidak diberi hak pilih dan Indonesia diusulkan dpt menerapkan system Pilkada Asimetris dengan selektif.

KASN menjalin sinergi dengan Indonesian Assosiation For Public Administration (IAPA) sebagai asosiasi para akademisi dan praktisi dalam bidang administrasi publik yang aktif melakukan berbagai kajian dan penelitian untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik khususnya dalam isu netralitas ASN pada Pilkada serentak 2020.sebagai langkah maju dalam penguatan pengawasan Netralitas ASN.

Senator Fachrul Razi mengapresiasi dan mendukung peluncuran situs #JagaASN, dukungan tersebut disampaikan Ketua Komite I DPD RI dikarenakan, 1.Masih kentalnya politisasi birokrasi dan birokratisasi politik yang terjadi sebagai akibat dominasi dan hegemoni birokrasi dalam politik sehingga birokrasi publik yang profesional sulit untuk diwujudkan di lingkungan pemerintahan; dan 2. Nilai-nilai moral dan integritas belum dijadikan landasan pelayanan publik sehingga kasus korupsi, kolusi dan nepotisme masih terjadi secara masif.

“Komite I DPD RI mendukung KASN diperkuat dan dengan anggaran yang representatif. KASN sudah ada tetapi pengaduan sistem merit dan netralitas ASN masih tinggi, bagaimana kalau KASN dibubarkan? Tentu akan akan memperburuk meritokrasi di Indonesia” pungkas Fachrul Razi selaku Ketua Komite I DPD RI.

KASN saat ini telah melaksanakan berbagai langkah strategis dan taktis dalam penguatan pengawasan netralitas ASN diantaranya: (1) Penerbitan Surat Edaran KASN No B/2708/KASN/9/2020 tentang tindaklanjut SKB 5 Kementerian/Lembaga; (2) Pelaksanaan Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN sebanyak 4 kali dan kampanye publik secara tatap muka sebanyak 1 kali; (3) Sosialisasi Netralitas ASN berkolaborasi dengan Bawaslu RI, 270 Pemerintah Daerah, Stranas PK dan yang sekarang dengan IAPA; (4) Tindaklanjut Rekomendasi KASN berupa Pengiriman Pemberitahuan ke PPK secara berkala; (5) Pengiriman surat permintaan blokir data kepegawaian ke BKN secara berkala dan blacklist terhadap usulan promosi dan rotasi ASN pelanggar netralitas yang belum ditindaklanjuti sanksi hukuman disiplinnya.

KASN sebagai anggota dari Satgas Netralitas ASN berharap peluncuran situs #JagaASN dapat menjadi energi baru dalam menjalankan tugas – tugas pengawasan yang diemban dan dapat menjadi kolaborasi yang baik antara akademisi dan birokrat dalam menciptakan pengawasan yang efektif. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 gampongaceh.com